TRIBUNWOW.COM - Sri Mulyani pernah mendapat penghargaan internasional sebagai menteri terbaik.

Penghargaan sebagai Menteri Terbaik di Dunia (Best Minister in the World Award) di World Govenment Summit ia terima pada Minggu (11/2/2018) di Dubai, Uni Arab Emirates (UAE).

Bukan memberi ucapan selamat, Fadli Zon justru mempertanyakan penghargaan tersebut.

"Kok bisa jd menteri keuangan terbaik ketika target tak ada yg tercapai (pertumbuhan n pajak), subsidi dicabuti, impor naik, utang melonjak," katanya melalui akun Twitter @Fadli Zon pada Senin (12/2/2018).

BACA  Usai Video Saweran Istri Sah Viral, Begini Tanggapan Ditjen Pajak

Sama halnya dengan Fadli Zon, Denny JA juga merasa hal tersebut sebagai suatu keanehan.

Namun, Denny juga membeberkan jika penghargaan yang didapatkan Sri Mulyani itu tidak sebanding dengan realitas masyarakat Indonesia.

Deeny menyatakan itu melalui hasil survei yang ia baca soal ketidakpuasan masyarakat dengan ekonomi Indonesia, seperti: pengangguran, kenaikan sembako, dan lain-lain.

"Saya bangga dengan Sri Mulyani, menteri ekonomi, terpilih sebagai menteri terbaik dunia. Namun saya prihatin membaca hasil survei: mayoritas publik tak puas kondisi ekonomi: harga sembako, pengangguran, dll. Apa yg terjadi? Bagaimana menjelaskan 2 realitas itu?," tulis Denny JA.

BACA  Netizen Hitung Jumlah Uang Saweran Istri Sah kepada Seorang Wanita yang Dituding Merebut Suaminya

Seolah mengklarifikasi hal tersebut, Sri Mulyani mengatakan jika kondisi perekonomian Indonesia berjalan baik.

Dilansir Tribunwow.com dari akun Instagram pribadinya @smindrawati, dirinya mengatakan:

"Pelaksanaan APBN di Januari 2018 berjalan sangat baik. Realisasi penerimaan pajak tercatat sebesar Rp 78,94 triliun, tumbuh 11,17% bila dibandingkan tahun lalu dan merupakan pertumbuhan yang tertinggi selama 4 tahun terakhir.

Data ini menggambarkan kondisi perkonomian yang mulai menggeliat seiring dengan membaiknya ekonomi global. Hal tersebut saya sampaikan saat memberikan keterangan pers mengenai realisasi pelaksanaan APBN pada 20 Februari 2018 di Aula Juanda Kementerian Keuangan.

Penerimaan kepabeanan dan cukai juga tumbuh pesat; per 31 Januari 2018 mencapai Rp3,53 triliun atau 1,82 persen dari target APBN 2018. Penerimaan ini mengalami pertumbuhan 16,92% bila dibandingkan tahun lalu, dan pertumbuhan tertinggi dalam kurun waktu enam tahun terakhir.

Geliat ekonomi juga tampak dari pertumbuhan devisa impor yang didominasi oleh pertumbuhan sektor industri pengolahan.

Realisasi belanja sampai dengan akhir Januari 2018 menunjukkan angka serapan sebesar Rp138,41 triliun, meningkat 3,86 persen jika dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.

Realisasi Belanja Negara tersebut meliputi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp63,77 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp74,63 triliun.

Dari sisi pembiayaan APBN, hingga 31 Januari 2018, Pemerintah berhasil menutupi defisit APBN melalui penerbitan SBN neto sebesar Rp15,52 triliun atau 3,74 persen dari yang ditargetkan dalam APBN.

BACA  Fahri Hamzah: Nazar Bagusnya Digulung Aja

Sementara itu, penarikan pinjaman neto mencapai Rp5,89 triliun.

Realisasi pelaksanaan APBN bulan Januari 2018 memiliki kecenderungan tren positif jika dibanding periode yang sama di tahun 2017.

Salah satu prioritas belanja Pemerintah ditujukan untuk mengembangkan potensi daerah melalui alokasi Transfer ke daerah dan dana Desa (TKDD)

TKDD merupakan salah satu komponen Belanja Negara yang mempunyai peranan sangat penting sebagai instrumen kebijakan fiskal dalam mempercepat pembangunan daerah dengan tujuan utama meningkatkan kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Hal ini sesuai dengan program Presiden Jokowi untuk membangun Indonesia dari pinggiran yang pada akhirnya dapat membawa seluruh masyarakat Indonesia menjadi negara yang adil dan makmur yang bermartabat." (TribunWow/Dian Naren)