TRIBUNWOW.COM - Sepanjang tahun 2017 ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilaporkan telah menyelamatkan aset dan potensi kerugian negara sebesar Rp 2,6 triliun.

Hal tersebut diungkap KPK melalui postingan akun Twitternya @KPK_RI.

"Melalui Koordinasi dan Supervisi,KPK mendorong penyelesaian permasalahan dan penyelamatan aset Barang Milik Negara (BMN). Tahun ini KPK membantu Kementerian Kesehatan menyelamatkan aset tanah seluas 18 Ha senilai Rp 374 miliar yg dikuasai pihak lain sejak tahun 1977. #KPK2017"

Dari data yang diunggah, uang tersebut berasal dari:

Laporan Gratifikasi Milik Negara (Rp 114 miliar)

"BUMN/BUMD merupakan institusi paling banyak yang melaporkan gratifikasi dengan 667 laporan, diikuti kementerian dengan 447 laporan, dan pemerintah daerah dengan 239 laporan.

Dari laporan gratifikasi ini, lebih dari 4,4 miliar rupiah telah dimasukkan ke kas negara dalam bentuk PNBP," beber KPK.

•Baca: Jawaban tak Disangka Mahfud MD Saat Ditanya Siapa Itu Wali Allah oleh Netizen Bikin Netter Tertawa

Penyelamatan BMN Kemenkes (Rp 374 miliar)

Korsup dengan KAI, Sewa Lahan ROW (Rp 78 miliar)

"KPK juga mendorong PT KAI untuk membuat dan memperbaharui perjanjian dengan mitra serta memaksimalkan perolehan pendapatannya terkait pengusahaan prasarana kereta api berupa pemanfaatan lahan ROW (Right of Way) oleh pihak ketiga.

Dari hasil koordinasi dan supervisi sampai dengan Oktober 2017, ada 8 mitra yang telah bersedia membayar sewa lahan ROW dengan nilai keseluruhan Rp78 miliar.

Baca ini: 14 Tahun KPK! Fahri Hamzah Pertanyakan Kasus dari BLBI hingga Century

Sedangkan, 7 mitra lainnya masih dalam proses renegosiasi dengan nilai potensi pendapatan sebesar Rp604 miliar," ungkap KPK.

Peningkatan PNB Kehutanan (Rp 1 triliun)

"PNBP dari sektor Kehutanan meningkat Rp1 triliun menjadi Rp3.4 triliun di tahun 2017 dan denda sebesar Rp1 triliun setelah intervensi KPK melalui Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUH) online sejak 2016," tulis KPK.

Peningkatan PNB Minerba (Rp 1,1 triliun)

Baca juga: Sewindu Gus Dur! Alissa Wahid Ungkap Mantan Presiden Gebrak Meja saat Mahfud MD Bawa Dokumen Politik

Sementara itu, dalam sektor pendidikan, KPK mengaku telah menertibkan anggaran yang mangkrak, sebesar 13 triliun rupiah.

"Di sektor pendidikan, KPK bersama Dikti mulai melakukan penertiban aset mangkrak di lingkungan Dikti senilai Rp13 triliun. #KPK2017," tulis KPK.

Selain itu, KPK juga mendorong Pemprov DKI terkait pengintegrasian data dan informasi pajak.

Hal tersebut membuat  Pemprov DKI berhasil dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah DKI sebesar Rp3,2 triliun. (*)

Top 5 News! Cuitan Wartawan Pasca Dipecat Karena Kritik Ustaz Somad hingga Ilmuan Ungkap Bukti Baru Kapal Nuh