TRIBUNWOW.COM - Dalam sidang dakwaan korupsi e-KTP, nama politisi partai Golkar paling banyak disebut.

Bahkan Ketua Umum DPP Golkar Setya Novanto disebut mendapat aliran dana Rp 574 miliar dari proyek e-KTP.

Ketua Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan DPP Partai Golkar Yorrys Raweyai mengaku sedih dengan hal tersebut.

Baca: Wiranto Akan Pimpin Upacara Pemakaman Letnan Jenderal TNI (Purn) Mohammad Maruf

"Kalau anda baca di dakwan kemarin nomor satu kan Golkar paling banyak. Dari pimpinan tertinggi sampai pimpinan ini menyedihkan," ujar Yorrys di kantor DPP Golkar, Jakarta, Jumat (10/3/2017).

Menurut Yorrys, semua partai punya aturan AD/RT jika ada kader yang terkena kasus korupsi.

Sanksi yang diberikan akan menunggu perkembangan kader yang terlibat dalam kasus e-KTP.

Baca: Mendagri Era Pemerintahan SBY, Muhammad Maruf Tutup Usia

"Semua partai punya aturan AD/RT tentang hak dan kewajban anggota punya sanksi-sanksi. Kita biarkan ini bergilir dan kita kawal itu," ungkap Yorrys.

Yorrys menambahkan kasus e-KTP bisa mempengaruhi elektabilitas Golkar di semua provinsi.

Karena itu sekarang internal partai sedang melakukan konsolidasi untuk membangun kekuatan politik.

"Bagaimana membangun soliditas baru karena ini politik. Teman-teman (media) memblow opini begitu hebat, ini bisa mempengaruhi elektabilitas Golkar," kata Yorrys. (Tribunnews.com / Adiatmaputra Fajar Pratama)