TRIBUNWOW.COM - Pilkada serentak siap digelar Rabu (15/2/2017) mendatang.

Berkaitan dengan hal itu, Presiden Joko Widodo rupanya memilih untuk bersikap netral.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, dalam keterangannya usai bertemu Presiden Jokowi.

"Prinsipnya Bapak Presiden sebagai Kepala Pemerintahan itu menegaskan ulang tentang posisinya yang tetap netral dan objektif dalam Pilkada di mana saja sehingga tidak memihak calon manapun. Artinya tetap menjaga netralitas dan ini positif untuk proses demokrasi di Indonesia," ucap Haedar pada Tribunnews.com, Senin (13/2/2017).

Sementara itu, dalam pertemuannya dengan Presiden Jokowi, Haedar Nashir juga membicarakan tentang status hukum Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Haedar mengungkapkan Presiden Jokowi meminta pandangan dari Mahkamah Agung untuk menyikapi masalah tersebut.

"Ini kan banyak tafsir. Bahkan, Pak Presiden sendiri betul-betul memahami, menyadari banyak tafsir itu. Beliau meminta Mendagri untuk minta pandangan resmi dari MA," ujarnya.

"Jadi di tengah banyak tafsir tentang aktif dan nonaktif ini, maka jalan terbaik adalah meminta fatwa MA," ucapnya.

(Tribunnews.com/Hasanudin Aco/Tribunwow.com/Dhika Intan N A)