Kunci Jawaban Pendidikan Pancasila untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas 12 Soal Menelusur Lembaga Negara

TRIBUNWOW.COM - Berikut ini kunci jawaban Buku Pendidikan Pancasila untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas 12 Kurikulum Merdeka bagian Uji Kompetensi halaman 189 dan 190.

Buku Pendidikan Pancasila untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas 12 Kurikulum Merdeka ini ditulis oleh Dwi Astuti Setiawan, Hatim Gazali, dan Ida Rohayani.

Soal-soal yang dibahas terdapat pada Bab 6 tentang Menelusur Lembaga Negara.

Baca juga: Kunci Jawaban Pendidikan Pancasila untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas 12 Bab 6 Halaman 185 186

Soal Esai 

Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat! 

1. Mengapa dalam sistem pemerintahan di Indonesia diperlukan suprastruktur dan infrastruktur politik? 

Jawaban:

Pada dasarnya, negara dalam menjalankan pemerintahan, diperlukan sistem politik menghasilkan output berupa kebijakan-kebijakan negara yang bersifat mengikat kepada seluruh masyarakat negara tersebut.

Melalui sistem politik, aspirasi masyarakat (berupa tuntutan dan dukungan)yang merupakan cerminan dari tujuan masyarakat dirumuskan, danselanjutnya dilaksanakan oleh kebijakan-kebijakan negara tersebut.

Dalam menjalankan sistem politik suatu negara, diperlukan struktur politik (lembaga negara) yang dapat menunjang jalannya pemerintahan.

Struktur politik itu sendiri merupakan cara untuk melembagakan hubungan antara komponen-komponen yang membentuk bangunan politik suatu negara supaya terjadi hubungan yang fungsional.

Baca juga: Kunci Jawaban Pendidikan Pancasila untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas 12 Bab 4 Halaman 135 136 137

2. Perhatikan infografis berikut ini!

Industri pariwisata, destinasi pariwisata, kelembagaan pariwisata, dan pemasaran pariwisata nasional merupakan bagian dari Rencana Induk Pembangunan Pariwisata (RIPPARNAS). 

Apa tujuan pengembangan terhadap keempat hal tersebut? Berikan alasanmu! 

Jawaban:

Pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Baca juga: Kunci Jawaban Pendidikan Pancasila untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas 12 Uji Kompetensi Halaman 101 102

3. Bagaimana mekanisme check and balance dalam kelembagaan yang di Indonesia? 

Jawaban:

Keinginan mewujudkan pemerintahan yang demokratis dengan mekanisme checks and balances, setara dan seimbang antara cabang-cabang kekuasaan negara, terwujudnya supremasi hukum dan keadilan, serta menjamin, melindungi, dan terpenuhinya hak asasi manusia, telah tertata dengan cukup baik dalam UUD NRI Tahun 1945 hasil amandemen yang dilakukan sejak 1999-2002.

“Mekanisme checks and balances bertujuan mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Checks and balances adalah saling mengontrol, menjaga keseimbangan antara lembaga-lembaga negara atau yang biasa kita sebut dengan cabang-cabang kekuasaan negara.

4. Berikan penjelasan tentang tugas dan kewenangan lembaga negara yang bersifat auxilary! 

Jawaban:

Lembaga negara di Indonesia dibagi menjadi dua macam, yakni constitutional state organ dan state auxiliary organ. 

Constitutional state organ ialah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945. 

State auxiliary ogan ialah lembaga negara yang kewenangannya diberikan bukan oleh UUD NRI Tahun 1945, tetapi oleh peraturan perundang-undangan lainnya. 

Beberapa state auxiliary organ walaupun kewenangannya dibentuk oleh peraturan perundang-undangan lainnya, tetapi terdapat pula kewenangan konstitusionalnya. 

Contoh lembaga negara auxilari di Indonesia ialah BPK. 

• BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Pasal 23E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945). 

• Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD dan DPRD (Pasal 23E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945). 

Baca juga: Kunci Jawaban Pendidikan Pancasila Kelas 12 SMA/MA/SMK/MK Kurikulum Merdeka Halaman 211 - 215

5. Mengapa Presiden membentuk unit kerja untuk membantu menguatkan ideologi Pancasila? 

Jawaban: 

Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila ditetapkan melalui Perpres Nomor 54 Tahun 2017. 

Pembentukan UKP-PIP dilakukan dengan pertimbangan bahwa aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, perlu dilakukan pembinaan ideologi Pancasila terhadap seluruh penyelenggara negara secara terencana, sistematis, dan terpadu.

*) Disclaimer:

- Artikel ini hanya ditujukan kepada orang tua untuk memandu proses belajar anak.

- Sebelum melihat kunci jawaban, siswa harus terlebih dahulu menjawabnya sendiri, setelah itu gunakan artikel ini untuk mengoreksi hasil pekerjaan siswa.

(TribunWow.com/Peserta Magang dari Universitas Diponegoro/Suci Nur Aini)

Baca Berita Menarik Lainnya di Google News