Kunci Jawaban PPKN untuk kelas 11 SMA Kurikulum 2013, Soal Uji Kompetensi Bab 2 Halaman 75

TRIBUNWOW.COM- Berikut ini kunci jawaban buku Pendidikan Pancasila untuk Kelas 11 SMA Kurikulum 2013, soal esai uji kompetensi Bab 2 halaman 75, tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila.

Buku Pendidikan Pancasila untuk Kelas 11 SMA Kurikulum 2013 ditulis oleh Yusnawan Lubis Mohamad Sodeli

Buku tersebut diterbitkan oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud, dengan nomor ISBN: 978-602-427-092-6

Sebelum membaca artikel kunci jawaban ini siswa dianjurkan untuk mengerjakan soal secara mandiri terlebih dahulu.

Kunci jawaban ini bisa digunakan sebagai panduan dan pembanding oleh orangtua untuk mengoreksi pekerjaan anak.

Simak kunci jawaban buku Pendidikan Pancasila untuk Kelas 11 SMA Kurikulum 2013, soal esai uji kompetensi Bab 2 halaman 75 berikut ini: 

Uji Kompetensi Bab 2

Jawablah pertanyaan di bawah ini secara singkat, jelas, dan akurat.

1. Apa yang dimaksud dengan demokrasi?

2. Jelaskan macam-macam demokrasi!

3. Jelaskan soko guru Demokrasi universal!

4. Jelaskan bahwa nilai demokrasi Pancasila lebih unggul jika dibandingkan dengan demokrasi lainnya!

5. Buktikan bahwa negara Indonesia adalah negara demokratis, baik secara normatif maupun empirik!

6. Kemukakan prinsip-prinsip yang perlu dilaksanakan untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis!

Baca juga: Simak Kunci Jawaban Buku Bahasa Indonesia Kelas 7 Kurikulum Merdeka: Memberi Tanggapan Hal 167

Jawaban: 

1. Kata demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat.

2. Prinsip-prinsip demokrasi:

a. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga.

b. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah.

c. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur.

d. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum.

e. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman.

f. Menjamin tegaknya keadilan.

Prinsip-prinsip demokrasi yang diuraikan di atas sesungguhnya merupakan nilai-nilai yang diperlukan untuk mengembangkan suatu bentuk pemerintahan yang demokratis.

Berdasarkan prinsip-prinsip inilah, sebuah pemerintahan yang demokratis dapat ditegakkan.

Sebaliknya, tanpa prinsip-prinsip tersebut, bentuk pemerintah yang demokratis akan sulit ditegakkan.

3. Soko guru demokrasi sebagai berikut.

a. Kedaulatan rakyat.

b. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah.

c. Kekuasaan mayoritas.

d. Hak-hak minoritas.

e. Jaminan hak-hak asasi manusia.

f. Pemilihan yang bebas dan jujur.

g. Persamaan di depan hukum.

h. Proses hukum yang wajar.

i. Pembatasan pemerintahan secara konstitusional.

j. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik.

k. Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama dan mufakat.

4. Demokrasi Pancasila memiliki nilai lebih jika dibandingkan dengan demokrasi di negara lain. Demokrasi Pancasila mengandung beberapa nilai moral yang bersumber dari Pancasila, yaitu:

a. Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia.

b. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

c. Pelaksanaan kebebasan yang dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri dan orang lain.

d. Mewujudkan rasa keadilan sosial.

e. Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat.

f. Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan.

g. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional.

Baca juga: Simak Kunci Jawaban PAI Kelas 3 SD Kurikulum 2013: Perilaku Tawaduk-Ikhlas Halaman 106

5. Secara normatif, negara kita sudah memenuhi kriteria sebagai negara demokrasi.

Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan negara kita, semua konstitusi yang pernah berlaku menganut prinsip demokrasi.

Hal ini dapat dilihat misalnya:

a. Dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 (sebelum diamandemen) berbunyi “kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”.

b. Dalam Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (setelah diamandemen) berbunyi “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

c. Dalam konstitusi Republik Indonesia Serikat, Pasal 1:

• Ayat (1) berbunyi “Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk federasi”

• Ayat (2) berbunyi “Kekuasaan kedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat”

d. Dalam UUDS 1950 Pasal 1:

1) Ayat (1) berbunyi “ Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan”

2) Ayat (2) berbunyi “Kedaulatan Republik Indonesia adalah ditangan rakyat dan dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat” Secara Empiris sejak pemerintahan masa revolusi kemerdekaan Indonesia.

Pemerintahan parlementer, pemerintahan demokrasi terpimpin, pemerintahan orde baru dan pemerintahan orde reformasi.

Negara Indonesia sudah menerapkan demokrasi sebagai sistem pemerintahan Republik Indonesia yang senantiasa mengalami perkembangan yang fluktuatif.

6. Prinsip-prinsip yang perlu dilaksanakan untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis adalah sebagai berikut,

a. menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga.  

b. menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah.

c. menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur.

d. membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum.

e. mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman.

f. menjamin tegaknya keadilan.

*) Disclaimer:  

Sebaiknya, sebelum membuka artikel kunci jawaban ini, siswa harus mengerjakan soal secara mandiri terlebih dahulu.

Kunci jawaban ini digunakan sebagai panduan dan pembanding oleh orangtua untuk mengoreksi pekerjaan anak.

(TribunWow.com/Peserta Magang dari Universitas Muhammadiyah Karanganyar/Najwa Nandhita Divananda)

Baca berita menarik lainnya di Google News