Perbandingan Tingkat Kepuasaan 100 Hari Kinerja Prabowo dan Jokowi, Siapa Lebih Unggul?

TRIBUNWOW.COM - Survei Litbang Kompas periode Januari memperlihatkan jika tingkat kepuasan publik dalam 100 hari kinerja pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran dan Jokowi-Jusuf Kalla.

Dilansir TribunWow.com dari Kompas.com, berdasarkan survei Litbang Kompas Periode Januari memperlihatkan tingkat kepuasaan kinerja terhadap 1000 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia pada 4-10 Januari 2025.

Dengan 80,9 persen responden menyatakan puas pada kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran di 100 hari pertama.

Sementara itu, hanya 19,1 persen responden yang menyatakan tidak puas dengan kinerja pemerintahan di bawah Prabowo-Gibran.

Baca juga: Pujian Jokowi Jelang 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran, Gerindra Janji Tak Kendur Setelahnya

Politik-keamanan tinggi, penegakan hukum rendah

Faktor bidang Politik-keamanan menjadi satu indikator tinggi yang dicapai pemerintahan Prabowo-Gibran.

Sementara 89,4 responden menyatakan yakin.

Sedangkan 10,6 persen responden mengaku tak yakin.

Hasil survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan masyarakat terhadap bidang politik-keamanan mencapai 85,8 persen.

 “Ini kalau kita lihat per bidang, jadi di politik keamanan paling tinggi ya, 85,8 persen,” kata Manajer Riset Litbang Kompas Ignatius Kristanto dalam memaparkan survei "Evaluasi 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran" secara virtual, Jumat (17/1/2025).

Dari data Litbang Kompas, tingkat kepuasan itu lebih tinggi dibandingkan dengan bidang kesejahteraan sosial 83,7 persen, ekonomi 74,5 persen dan hukum 72,1 persen.

Meski menempati posisi paling tinggi, kenaikan tingkat kepuasan di bidang politik dan keamanan sebenarnya tidak terlalu tinggi dibandingkan pada hasil sruvei Litbang Kompas periode Juni 2024 atau saat pemerintahan dipegang oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Tingkat kepuasan di bidang politik dan keamanan hanya meningkat sekitar 0,3 persen dari era Jokowi.

Lonjakan paling tinggi justru terlihat pada bidang hukum dengan angka kepuasan mencapai 57,4 persen.

Di mana, pada Juni 2024 meningkat hingga 72,1 persen dan Januari 2025 bertambah menjadi 14,7 persen.

“Yang naik drastis yang penegakan hukum ini, dari pemerintahan jokowi terkahir itu 57,4 itu melonjak ke 72,1 karena isu korupsi yang gencar ini ditangkap-tangkap itu,” kata Kris.

Sementara itu, tingkat kepuasan di bidang ekonomi berada di angka 74,5 persen atau meningkat sebanyak 9,4 persen dari Juni tahun lalu.

Dan kesejahteraan sosial mencapai 83,7 persen atau naik 1,7 persen,

Meski tingkat kepuasan publik di bidang hukum meningkat dibandingkan dengan era pemerintahan Jokowi tetap menjadi yang paling rendah di 100 hari kerja pemerintahan Prabowo-Gibran.

Akan tetapi, secara keseluruhan, kinerja Prabowo-Gibran di bidang penegakan hukum mengalami peningkatan yang alami pelonjakan yang signifikan.

Baca juga: Puan Maharani Unggah Video dengan Prabowo dan Megawati, Sinyal PDIP akan Merapat ke Pemerintahan?

Tinggi di masyarakat berpendidikan dasar dan kelas bawah 

Menariknya, survei Litbang Kompas juga memotret bahwa tingkat kepuasan paling tinggi terhadap 100 hari kerja Prabowo-Gibran diberikan oleh responden dengan tingkat pendidikan rendah. 

Sebaliknya, semakin tinggi tingkat pendidikan responden justru semakin rendah apreasiasi terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran

Terlihat, sebanyak 85,7 persen responden dengan level pendidikan dasar merasa puas dengan kinerja 100 hari pertama Prabowo-Gibran. Hanya, 14,3 persen yang merasa tidak puas.

Kemudian, 77,8 persen responden yang mengenyam pendidikan hingga level menengah merasa puas dengan kinerja pemerintah sejauh ini.

Sementara itu, sebanyak 70 persen responden yang mengenyam pendidikan tinggi mengaku puas dengan kinerja Prabowo. Tetapi, ada 30 persen dari mereka yang tidak puas.

Demikian juga, jika dipetakan berdasarkan kelas sosial. Semakin tinggi kelas sosial responden maka semakin rendah kepuasan terhadap kinerja Prabowo-Gibran.

 Tingkat kepuasan responden kelas bawah tercatat mencapai 84,7 persen dan hanya 15,3 persen yang menyatakan tidak puas.

 Selanjutnya, tingkat kepuasan responden kelas menengah bawah tercatat 81,4 persen. Sedangkan yang merasa tidak puas 18,6 persen.

Tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan terlihat semakin menurun pada responden kelas menengah atas yang mencapai 75,3 persen.

Sementara yang tidak puas naik menjadi 24,7 persen.

 Kemudian, responden kelas atas hanya 67,9 persen yang merasa puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo. Sedangkan 32,1 persennya merasa tidak puas.

Lampaui Jokowi

Namun, secara keseluruhan memang tingkat kepuasan publik terhadap 100 hari pertama kerja pemerintahan Prabowo-Gibran memang sangat tinggi mencapai 80,9 persen.

Bahkan, Litbang Kompas memotret bahwa tingkat kepuasan publik terhadap 100 hari kinerja Prabowo-Gibran melampaui tingkat kepuasan terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Presiden Jokowi.

 Berdasarkan data Litbang Kompas, tingkat kepuasan publik pada 100 hari kerja Jokowi pada periode awal menjabat yakni periode 2014-2019.

Pada Januari 2015 atau 100 hari kinerja pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, Litbang Kompas mencatat bahwa tingkat kepuasan publik berada di angka 65,1 persen.

Meskipun, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi di akhir pemerintahannya, yakni pada 2024 mencapai 75,6 persen.

 "Kepuasan terhadap kinerja Prabowo-Gibran tinggi 80,9 persen ini termasuk tinggi. Pak Jokowi kan 75,6 persen (di akhir periode pemerintahan)," ujar Kris.

"Pak Jokowi 65 (persen, pada 100 hari kinerja), sementara Pak Prabowo langsung 80 (persen),” katanya lagi.

Kenapa bisa lampaui Jokowi?

Kris mengatakan ada sejumlah faktor yang menyebabkan tingkat kepuasan terhadap kinerja Prabowo lebih tinggi dibandingkan Jokowi.

Salah satunya adalah Prabowo mengeluarkan kebijakan-kebijakan populis dalam tiga bulan ini.

 Di antaranya, makan bergizi gratis, tes kesehatan gratis, pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen hanya untuk barang mewah dan yang lainnya.

 "Walaupun beberapa program masih janji ya. Itu yang membuat harapan masyarakat tinggi sekali,” kata Kris.

Tak hanya itu, euforia pemilihan presiden (pilpres) masih terasa selama tiga bulan ini.

 "Euforia dari Pilpres kemarin masih tinggi sekali ekspektasinya kepada Pak Prabowo, sehingga posisinya tinggi," ujarnya.

Apalagi, Kris mengatakan, Pilpres 2024 tidak menyebabkan polarisasi di masyarakat.

Kondisi ini berbeda dengan Pilpres 2014 dan 2019, di mana pendukung Jokowi dan Prabowo terfragmentasi.

"Kalau kita lihat hasil Pilpresnya, itu Pak Jokowi menang cuma 54 persen. Sementara Pak Prabowo menang 58 persen. Itu saja sudah unggul," katanya. Kris menyebut isu keberlanjutan program dari Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo juga membuat tingkat kepuasan publik tinggi. Sementara itu, saat awal Jokowi memimpin tidak ada isu keberlanjutan program dari pemerintahan sebelumnya yang dipegang oleh Presiden ke-6 RI Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Alasan tingkat kepuasan pemerintahan Prabowo tinggi

Sementara itu, data Litbang Kompas memperlihatkan beberapa hal yang membuat tingginya apresiasi publik terhadap kinerja awal Prabowo-Gibran.

Salah satunya adalah kebijakan-kebijakan Prabowo di 100 hari pertamanya dinilai cukup ampuh dalam menarik simpati rakyat dan populis.

Sebanyak 30,2 persen responden menilai kinerja yang pemerintah tunjukkan dalam 100 hari pertama ini sudah baik. Kemudian, 18,1 persen responden menilai Prabowo memiliki gaya kepemimpinan yang merakyat. 

Selanjutnya, 14,4 persen responden menilai baik karena adanya kebijakan bantuan sosial (bansos), seperti bantuan langsung tunai (BLT) dan program keluarga harapan (PKH).

Selain tiga besar alasan ini, responden juga terkesan optimis dengan program perencanaan Prabowo untuk Indonesia dalam jangka panjang.

Pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen hanya untuk barang dan jasa mewah juga dinilai oleh Ignatius Kristanto sebagai salah satu alasan kenapa publik memberikan apresiasi pada kinerja Prabowo.

Namun, dari hasil survei Litbang Kompas, responden juga menyimpan sejumlah ketidakpuasan kepada pemerintahan yang tengah berjalan. 

Sebanyak 29,2 persen responden menyebut, alasan yang paling kuat adalah karena bansos tidak disebar secara merata bahkan tidak tepat sasaran.

Sementara itu, 19,5 persen responden mengaku tidak puas kepada pemerintah karena ekonomi Indonesia saat ini sedang tidak stabil sehingga mereka sulit mendapatkan pekerjaan.

Sejalan dengan itu, 17,1 persen mengeluhkan harga kebutuhan pokok atau sembako yang saat ini sangat mahal. Lalu, 12,6 persen responden tidak puas dengan kinerja pemerintah karena lemahnya penegakan terhadap pejabat yang korupsi.

Selain empat alasan besar ini, masyarakat tampak terbagi, mereka menyatakan kekecewaan karena ada sejumlah program di era Prabowo yang tidak mengenakkan hati.

Contohnya, naiknya harga BBM, potongan Tapera, hingga belum terpenuhinya janji-janji di masa kampanye.

Berusaha wujudkan Asta Cita

Namun, hasil survei Litbang Kompas juga memperlihatkan bahwa responden mengapresiasi pemerintahan Prabowo-Gibran yang berupaya mewujudkan delapan misi yang diusung selama masa kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, atau dikenal dengan Asta Cita.

Terlihat, sebanyak 85 persen responden merasa puas dengan program pemerintah menyediakan layanan kesehatan gratis.

Kemudian, 82,1 responden puas dengan program pemerintah merenovasi sekolah-sekolah yang rusak. Lalu, 81 responden puas karena pemerintah membangun rumah sakit lengkap berkualitas.

Selanjutnya, 78,1 persen responden puas karena pemerintah memberikan gizi untuk anak balita dan ibu hamil. Lalu, 74,6 persen puas karena pemerintah dinilai mampu menurunkan kasus TBC hingga 50 persen dalam lima tahun.

Sebanyak 73,4 persen responden juga menyatakan puas karena pemerintah meningkatkan pembangunan infastruktur desa.

Lalu, 71 persen puas atas kenaikan gaji ASN, TNI-Polri, dan pejabat negara.

Serta, 70,8 persen puas karena pemerintah menambah program kartu kesejahteraan sosial.

Sementara itu, beberapa kerja pemerintah lainnya tingkat kepuasannya berada di bawah 70 persen. 

Di antaranya, pemberian BLT, makan bergizi gratis, rumah murah, dan meningkatkan pendapatan negara.

Metode penelitian

Survei Litbang Kompas ini dilakukan melalui wawancara tatap muka dari tanggal 4-10 Januari 2025.

Sebanyak 1.000 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia.

Tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error penelitian lebih kurang 3,10 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

Meskipun demikian, kesalahan di luar pemilihan sampel dimungkinkan terjadi. Survei dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas (PT. Kompas Media Nusantara).

(TribunWow.com/Adi Manggala S)

Baca Berita Menarik Lainnya di Google News 

Artikel ini telah diolah TribunWow.com dari Kompas.com dengan judul Tingkat Kepuasan 100 Hari Kinerja Prabowo Tinggi Lampaui Jokowi, Apa Saja Faktor Penyebabnya?