Kunci Jawaban Pendidikan Pancasila untuk SMP/MTs Kelas 7 Kurikulum Merdeka Bab 1 Halaman 35 36

Proses perumusan dasar negara oleh Panitia Sembilan yang terdiri atas sembilan orang anggota BPUPK dalam sidangnya pada tanggal 22 Juni 1945 di kediaman Ir Sukarno Jalan Pegangsaan Timur No 56 Jakarta, berhasil menyepakati rancangan preambule yang di dalamnya terdapat rumusan Pancasila.

Ir. Sukarno menyebutnya rancangan preambul ini dengan “Mukadimah”, Muhammad Yamin menyebutnya “Piagam Jakarta” dan Soekirman Wirsosandjojo dengan “Gentlemen’s Agreement”.

Rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta tersebut adalah sebagai berikut:

1) Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya

2) Kemanusiaan yang adil dan beradab

3) Persatuan Indonesia

4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Baca juga: Simak Kunci Jawaban Buku Mapel IPS Kelas 7 SMP Kurikulum Merdeka: Dampak Barang Tambang Halaman 140

3. Detik-detik menjelang proklamasi kemerdekaan terjadi peristiwa “penculikan” di Rengasdengklok, mengapa hal itu bisa terjadi?

Jawaban:

Detik-detik menjelang proklamasi kemerdekaan terjadi peristiwa “penculikan” di Rengasdengklok, karena adanya perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda tentang pelaksanaan proklamasi kemerdekaan.

Golongan tua yang terdiri atas Ir. Soekarno, Moh Hatta dan kawan-kawan berpendapat bahwa kemerdekaan harus dilaksanakan melalui sidang PPKI, sementara golongan pemuda menginginkan agar proklamasi dilakukan secepatnya tanpa melalui PPKI yang dianggap sebagai badan buatan Jepang.

4. Bagaimana proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang PPKI?

Jawaban:

Sebelum sidang PPKI dimulai, ketua dan wakil ketua PPKI mengajak Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, Mr Kasman Singodimedjo, dan Mr Teuku Mohammad Hasan dari Sumatra mengadakan suatu rapat pendahuluan karena ada sebagian orang yang berasal dari Indonesia Timur merasa keberatan dengan rumusan Pancasila seperti yang terdapat pada Piagam Jakarta.

Mohammad Hatta menyatakan bahwa “supaya kita jangan pecah sebagai bangsa, kami mufakat untuk menghilangkan bagian kalimat “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk pemeluknya”, dan menggantikannya dengan “Ketuhanan Yang Maha Esa”.