TRIBUNWOW.COM - Simak pembahasan Pendidikan Pancasila Kelas 12 SMA Kurikulum Merdeka.

Buku ini merupakan karya yang ditulis oleh Ida Rohayani, Hatim Gazali, dan Dwi Astuti Setiawan.

Materi yang akan dibahas terdapat pada Bab 6 yang akan mempelajari tentang Menelusur Lembaga Negara.

Pada Bab 6 ini, siswa diharapkan mampu menelaah peran lembaga negara dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.

Soal berada di halaman 185-189 berupa 15 soal pilihan ganda.

Baca juga: Kunci Jawaban Ekonomi Kelas 12 Kurikulum Merdeka: Membahas Ekonomi Internasional di Halaman 72-76

Baca juga: Kunci Jawaban Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Kelas 9 SMP Kurikulum Merdeka Halaman 166

Berikut soal beserta jawaban dari mata pelajaran Pendidikan Pancasila Kelas 12 SMA Bab 6 halaman 185-189.

Uji Kompetensi 

Pilihan Ganda

1. Sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa Presiden dalam menjalankan tugasnya, dibantu oleh menteri-menteri. Menteri-menteri ini diangkat, diberhentikan, dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dengan demikian, pemerintahan Indonesia menganut sistem ….

A. Parlementer
B. Monarki
C. Presidensiil
D. Trias Politica
E. Koasi Parlementer

Jawaban: C. Presidensiil

2. UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa Presiden dalam melaksanakan kekuasaannya sebagai kepala negara tidak terlepas dari persetujuan DPR sebagai pemegang kekuasaan legislatif, di antaranya dalam hal ....

A. membuat perjanjian bilateral dengan negara lain
B. mengangkat dan memberhentikan menteri
C. menyusun dan mengusulkan rancangan undang-undang
D. menguji secara materiil peraturan perundang-undangan di bawah UU
E. memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi

Jawaban: C. menyusun dan mengusulkan rancangan undang-undang

3. Sistem pembagian kekuasaan negara Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945, menegaskan bahwa DPR merupakan pemegang kekuasaan legislasi. Namun demikian, dalam menjalankan tugasnya, DPR juga harus bekerja sama dengan eksekutif, terutama di dalam hal ....

A. menentukan anggaran militer
B. menentukan Kepala Kepolisian Republik Indonesia
C. menetapkan rancangan undang-undang menjadi undang-undang
D. melakukan impeachment
E. menjalin kerja sama dengan negara lain

Jawaban: A. menentukan anggaran militer

4. Sistem pembagian kekuasaan negara Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945, menegaskan bahwa Presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan. Namun demikian, dalam menjalankan tugasnya di bidang tertentu, Presiden masih harus mendapat persetujuan DPR. Kondisi seperti itu ditujukan untuk ....

A. mendapatkan pertimbangan dan arahan dari legislatif
B. terjadinya check and balance dalam menjalankan kekuasaan
C. terjadinya kerja sama antara eksekutif dan legislatif
D. menjadikan terwujudnya kesamaan kedudukan DPR dan Presiden
E. memperoleh kepercayaan terhadap warga negara dalam menentukan arah kebijakan

Jawaban: B. terjadinya check and balance dalam menjalankan kekuasaan

5. Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 ialah ....

A. pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi
B. pemerintahan daerah memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memiliki wewenang dalam membuat peraturan daerah
C. bupati/walikota tidak bertanggung jawab kepada gubernur/Presiden
D. pemerintahan daerah merupakan perwakilan pemerintahan pusat
E. pelaksana teknis di tingkat daerah untuk menyokong berjalannya pemerintahan

Jawaban: D. pemerintahan daerah merupakan perwakilan pemerintahan pusat

Baca juga: Kunci Jawaban Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA Halaman 157-162 Kurikulum Merdeka Soal Negosiator Ulung

6. Mengapa perselisihan hasil pemilihan umum diselesaikan oleh MK bukan oleh KPU dan Panwaslu, padahal dalam praktiknya pernah terjadi kasus penyalahgunaan wewenang tersebut oleh Ketua MK?

A. KPU dan Panwaslu tidak mampu menyelesaikannya.
B. Untuk menegakkan keadilan, harus ada lembaga yang independen dalam penyelesaiannya.
C. Sesuai dengan ketentuan UUD NRI Tahun 1945.
D. Untuk mencegah terjadinya kerusuhan antarkontestan peserta pemilu.
E. Pemilihan umum merupakan mekanisme yang memerlukan kepastian hukum yang mengikat.

Jawaban: E. Pemilihan umum merupakan mekanisme yang memerlukan kepastian hukum yang mengikat.

7. Dalam UU No. 23 Tahun 2004, disebutkan bahwa perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh ..... 

A. Badan Intelejen Negara
B. Kejaksaan Agung
C. Lembaga Ketahanan Nasional
D. Badan Narkotika Nasional
E. Aparat Kepolisian

Jawaban: B. Kejaksaan Agung

8. Rumusan Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 hasil perubahan menyatakan bahwa “NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota ....” Ungkapan dibagi atas (bukan terdiri atas) bermakna bahwa ....

A. kabupaten dan kota tunduk di bawah provinsi
B. otonomi daerah berada di kabupaten dan kota
C. kedaulatan negara berada di tangan kabupaten/kota
D. kedaulatan negara berada di tangan pusat
E. kabupaten dan kota memiliki kewenangan tersendiri di luar pemerintahan pusat

Jawaban: B. otonomi daerah berada di kabupaten dan kota

9. Perhatikan data berikut!

1) Menetapkan Undang-Undang Dasar dan mengubah Undang-Undang Dasar
2) Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara
3) Memilih Presiden dan Wakil Presiden
4) Menetapkan Undang-Undang Dasar dan atau Perubahan UUD
5) Melantik Presiden dan Wakil Presiden
6) Memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden sebelum masa jabatannya
Berdasarkan data di atas, yang merupakan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat setelah diadakannya Perubahan UUD NRI 1945 ditandai oleh nomor ....

A. 1, 2, dan 3
B. 2, 4, dan 6
C. 3, 4, dan 5
D. 3, 4, dan 6
E. 4, 5, dan 6

Jawaban: E. 4, 5, dan 6

10. Keberadaan lembaga-lembaga negara di Indonesia begitu dinamis. Hal tersebut merupakan dampak langsung dari mekanisme pengelolaan kekuasaan negara yang bersifat dinamis pula. Setelah reformasi, terjadi peristiwa amandemen terhadap UUD NRI Tahun 1945. Lembaga yang tidak ada dalam struktur kelembagaan negara Indonesia ialah ....

A. Dewan Pertimbangan Agung
B. Mahkamah Agung
C. Dewan Perwakilan Rakyat
D. Badan Pengawas Keuangan
E. Dewan Perwakilan Daerah

Jawaban: A. Dewan Pertimbangan Agung

Baca juga: Kunci Jawaban Pendidikan Pancasila untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas 12 Bab 7 Halaman 211 212

11. Era milenial saat ini terdapat berbagai lembaga penegak hukum seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Akan tetapi, kasus-kasus pelanggaran hukum masih saja terjadi, bahkan cederung mengalami peningkatan. Faktor penyebabnya ialah sebagai berikut, kecuali ....

A. tingkat kesadaran masyarakat rendah
B. banyaknya media yang menayangkan informasi tindakan pidana
C. kurang tegasnya aparat penagak hukum
D. kurangnya figur tokoh keteladanan dari pemimpin
E. tingkat disiplin masyarakat yang rendah

Jawaban: B. banyaknya media yang menayangkan informasi tindakan pidana

12. Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, diketahui bahwa Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Walaupun demikian, Presiden dan DPR harus saling bekerja sama dalam menjalankan peran dan fungsinya tersebut. Salah satu bentuk kerja sama antara Presiden dan DPR ialah ....

A. penentuan kondisi kritis ekonomi
B. penentuan keadaan darurat negara
C. penentuan anggaran belanja negara
D. penentuan kerja sama multilateral negara
E. penentuan perumusan perpu

Jawaban: C. penentuan anggaran belanja negara

13. Ketentuan prinsipil dalam UUD NRI Tahun 1945 dalam memberikan kewenangan terhadap lembaga negara memperhatikan hubungan kelembagaan yang bersifat ....

A. pemisahan kekuasaan
B. pembagian kekuasaan
C. pelimpahan wewenang
D. pembagian kesetaraan
E. pemerataan kekuasaan

Jawaban: B. pembagian kekuasaan

14. Keterampilan kerja, etos kerja, dan profesinalisme tenaga kerja Indonesia harus memiliki daya saing yang tinggi sesuai standar profesi. Hal tersebut sedang diusahakan oleh negara Indonesia melalui lembaga ....

A. BPK
B. OJK
C. BNSP
D. BPIP
E. Bappenas

Jawaban: C. BNSP

15. Upaya yang dapat dilakukan seorang pelajar dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya sebagai lembaga di lingkungan sekolah ialah ....

A. membangun hubungan baik antarteman untuk meningkatkan prestasi
B. memberikan pembelajaran sebaya demi proses belajar yang baik
C. mematuhi segala bentuk aturan ataupun tata tertib yang telah disepakati bersama
D. selalu berkunjung ke perpustakaan untuk menambah wawasan dan pengetahuan
E. membangun kedekatan emosional dengan guru baik dalam kelas maupun di luar kelas

Jawaban: C. mematuhi segala bentuk aturan ataupun tata tertib yang telah disepakati bersama

*) Disclaimer:

- Artikel ini hanya ditujukan kepada orang tua untuk memandu proses belajar anak.

- Sebelum melihat kunci jawaban, siswa harus terlebih dahulu menjawabnya sendiri, setelah itu gunakan artikel ini untuk mengoreksi hasil pekerjaan siswa.

(TribunWow.com/Peserta Magang dari Universitas Sebelas Maret/Vaisya Tanty H)

Baca Berita Menarik Lainnya di: Google News