3 Kejanggalan Putusan MA soal Batas Usia Calon Kepala Daerah, Buka Jalan Kaesang Maju Pilkada

TRIBUNWOW.COM - Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan soal aturan penghitungan usia calon kepala daerah.

Permohonan itu disampaikan ke MA melalui Ketua Umum Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda) Ahmad Ridha Sabana.

Melalui putusan Nomor 23 P/HUM/2024, MA mengubah aturan penghitungan usia calon kepala daerah dari yang semula termaktub dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2020.

Baca juga: Gibran Bantah Putusan MA Cuma Muluskan Jalan Kaesang ke Pilkada 2024: Terbuka untuk Semua

Ketentuannya yakni batas usia calon kepala daerah yang awalnya berusia paling rendang 30 tahun untuk Gubernur dan 25 tahun untuk Wakil Gubernur dihitung sejak penetapan pasangan calon.

Namun, setelah permohonan dikabulkan, penghitungan usia tersebut dihitung saat calon kepala daerah itu telah dilantik.

“Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak pelantikan pasangan Calon terpilih”.

Polemik menyeruak ke masyarakat di mana putusan MA dianggap memuluskan langkah anak ketiga Preden Jokowi, Kaesang Pangarep untuk maju menjadi Gubernur.

Pasalnya, peluang Kaesang Pangarep tertutup lantaran terbatas usia jika ia ingin maju sebagai calon Gubernur.

Berikut sejumlah kejanggalan yang dilihat melaui Putusan MA soal batas usia.

Baca juga: Penolakan Halus Raffi Ahmad yang Enggan Maju Pilkada Jakarta 2024? Pasang Foto Budisatrio-Kaesang

1. Bertepatan dengan Usia Kaesang

Diketahui, pada Mei 2024 ini, Kaesang Pangarep berusia 29 tahun.

Ia baru akan menginjak usia 30 tahun pada 25 Desember mendatang.

Jika menggunakan aturan lama, maka Kaesang Pangarep tak bisa maju menjadi Gubernur dan hanya bisa menjadi Wakil Gubernur lantaran usianya yang belum mencukupi saat pendaftaran di bulan Agustus.

Sementara jika memakai putusan MA yang baru, maka Kaesang Pangarep masih bisa menjabat gubernur.

Lantaran pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur yang terpilih baru akan dilaksanakan setelah Desember, di mana Kaesang telah melewati usia 30 tahun.

2. Bernuansa Politik

Pengamat Politik Ray Rangkuti menyebut putusan MA memiliki hal senada dengan Putusan MK yang memuluskan langkah Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres.

“Putusan MA tersebut terlalu dipaksakan. Bernuansa tidak objektif dan rasional,” kata Ray kepada Kompas.com, Kamis (30/5/2024).

Menurutnya, penetapan batas usia sejak pelantiakn itu kekeliruan lantaran itu sudah menjadi ranah kepala daerah masing-masing bukan lagi kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pasalnya, jadwal pelantikan kepala daerah sepenuhnya merupakan wewenang presiden.

Selain itu, jadwal pelantikan kepala daerah juga tidak bisa dipastikan kapan waktunya dan hal tersebut sangat tergantung pada jadwal presiden sebagai kepala negara dan pemerintah.

"Lebih rumit lagi, karena pelantikan kepala daerah dimaksud tidak akan dilaksanakan oleh pemerintah yang membuat jadwal, tapi oleh presiden yang sesudahnya,” ujar Ray.

Baca juga: Beda Tanggapan 2 Pemimpin Solo soal Nama Kaesang yang Masuk Bursa Pilkada di Surakarta: Gak Mungkin

3. KPU Tak Bisa Tindak Lanjuti

Dikutip dari Antara, Perludem menilai KPU tak bisa menindaklanjuti putusan MA soal batas usia.

Pasalnya hal itu bertentangan dengan Ketentuan Undang Undang Pilkada.

Menurut Perludem melalui Direktur Eksekutif Khoirunnisa Nur, Partai Garuda sebagai pemohon dianggap memaksakan dalilnya.

"UU Pilkada tidak mengenal adanya persayaratan pelantikan calon terpilih setelah penetapan hasil oleh KPU," ujar Khoirunnisa. (TribunWow.com)