TRIBUNWOW.COM - Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka menyebut akan ada penambahan kursi di kementerian.

Dikutip dari RRI, hal itu dikatakan Wakil Komandan Relawan TKN Prabowo-Gibran, Immanuel Ebenezer, Selasa (7/5/2024).

Diketahui saat ini Kementerian Jokowi yang ada sebanyak 34 kursi, sementara penambahan akan dilakukan hingga menjadi 40 kursi kementerian.

Baca juga: Ganjar Pilih Jadi Oposisi, Ini Kata 3 Kubu Prabowo-Gibran: Buat Bingung hingga Minta Dikawal

"Jadi soal penambahan enam kementerian ini pasti terkait kementerian-kementerian teknis. Sampai saat ini, baru beliau dan beberapa tim ahli yang mengetahui (nama-nama kementerian baru)," kata Immanuel.

Immanuel menjelaskan, kabinet yang dibentuk pemerintahan Prabowo-Gibran ini akan langsung 'running'.

Jadi, pemerintahan Prabowo-Gibran tidak akan berlarut-larut menunda pekerjaan.

"Karena kabinet ini, nantinya running, langsung jalan, tidak ada lagi acara seremonial. Waktu yang tersisa lima bulan ini, saya meyakini langkah Prabowo ini kan langkah strategis," ujarnya.

Lalu, Immanuel memastikan, pemerintahan Prabowo-Gibran akan mengutamakan program andalan yakni makan siang gratis.

Sontak penambahan itu menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat.

Termasuk 3 pengamat politik yang memberikan komentar atas penambahan kementerian tersebut.

Baca juga: 3 Mantan Presiden Dianggap saling Punya Masalah, Jadi Ide Utama Prabowo Bentuk Presidential Club

1. Bagi Kue Kekuasaan

Pengamat politik Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti menyoroti wacana penambahan jumlah kementerian menjadi 40.

Menurut Ray jika itu terjadi, Prabowo jelas ingin membagikan kue kekuasan kepada semua pihak.

"Akhirnya terbuka juga, Prabowo pada akhirnya ingin membagi kue-kue kekuasaan kepada banyak pihak," kata Ray dihubungi Selasa (7/5/2024).

Selain itu, ia juga menilai Prabowo tidak percaya diri mengelola pemerintah yang akan datang seperti pemerintahan saat ini.

Sehingga dicarilah solusi membengkakkan kursi kabinet.

"Dengan begitu setiap orang akan mendapatkan jatahnya masing-masing," jelasnya.

Baca juga: 8 Partai Koalisi Prabowo-Gibran Siap Gigit Jari, Wapres Terpilih Sebut Bocoran Sosok Pengisi Kabinet

2. Khawatir Tumpang Tindih

Pengamat Politik Agus Pramusinto menyebut seharusnya penambahan kementerian itu perlu kajian ilmiah.

Serta dibutuhkan data-data pendukung yang lengkap.

"Penambahan atau pengurangan kementerian dan lembaga harus didasarkan pada kajian ilmiah yang didukung dengan data-data yang lengkap," ujar Agus pada Antara, Rabu (8/5/2024).

Selain itu pertimbangan lainnya adalah efektivitas dari kementerian baru tersebut.

"Apalagi sampai terjadi tumpang tindih dengan institusi yang sudah ada," tambahnya.

Baca juga: Luhut Ingatkan Prabowo agar Orang Toxic Jangan Diajak ke Pemerintahan, Begini Reaksi Gibran

3. Suka-suka Pemenang

Sementara pengamat politik Adi Prayitno menganggap penambahan menteri adalah kebijakan dari pemenang Pilpres 2024.

Meski begitu, harus ada regulasi yang diubah karena tak sesuai dengan APBN.

"Harus diubah regulasinya. Suka-suka pemenang saja bagaimana postur kabinet yang ke depan," ujar Adi Prayitno.

Padahal Jokowi merencanakan perampingan APBN termasuk dari kementerian.

"Kalau untuk memajukan bangsa, anggaran harus digelontorkan, kecuali untuk kepentingan tak berfaedah," tambah Adi. (TribunWow.com)