TRIBUNWOW.COM - Pemerintahan Terpilih Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka disebut akan menambah jumlah kursi menteri.

Penambahan itu dilakukan dari Kabinet Indonesia Maju era Jokowi yang memiliki 34 menteri menjadi 40 menteri.

Tiga kontestan di Pilpres 2024 pun memberikan komentar atas wacana penambahan kursi menteri era Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka tersebut.

Baca juga: 7 Komentar soal Wacana Pembentukan 40 Kementerian di Era Prabowo-Gibran, dari Parpol hingga Pengamat

1. Anies Baswedan

Mantan Calon Presiden 01 Anies Baswedan mengatakan jika penambahan menteri sudah diatur dalam Undang-Undang.

Menurutnya, selama tidak menyalahi aturan, penambahan menteri sah-sah saja, Rabu (7/5/2024).

"Semua diatur Undang-undang selama itu diatur dan sesuai kebutuhan itu tidak ada larangan," ujar Anies Baswedan dikutip dari YouTube Kompas TV.

Selain itu, terkait menteri yang akan ditambah atau dipilih semua adalah kewenangan dari presiden nantinya.

"Kewenangan menurut konstitusi sudah diberikan pada presiden terpilih, maka presiden terpilih memiliki hak prerogatif," ujar Anies Baswedan.

"Selama dia berada di koridor Undang-Undang, jadi saya tidak mau terlibat di dalam assesement ini baik ini buruk, itu hak presiden terpilih selama itu sesuai dengan aturan Undang Undang," tutur Anies Baswedan.

Baca juga: Wacana Penambahan hingga 40 Kementerian dari Prabowo-Gibran, Bandingkan dengan 4 Presiden Sebelumnya

2. Ganjar Pranowo

Mantan Calon Presiden 03 Ganjar Pranowo juga menyinggung soal Undang-Undang jika ingin menambah kursi kementerian.

"Setahu saya. Undang-undang itu sudah membatasi jumlahnya, maka kalau lebih dari itu tidak cocok dan tidak sesuai dengan undang-undang," kata Ganjar seperti ditayangkan Kompas TV, Selasa (7/5/2024).

Kata Ganjar, jika semangat penambahan kursi menteri karena politik akomodasi untuk kelompok-kelompok yang sudah mendukung capres dan cawapres hingga menang Pilpres, maka wacana itu bukan langkah yang tepat.

Selain itu, politik akomodasi juga tak sesuai dengan semangat perjuangan sebagaimana dituliskan dalam Undang-undang 1945.

"Maka kalau mau akomodasi dari kelompok-kelompok yang sudah mendukung tentu tempatnya tidak di situ. Saya kira pasangan terpilih pasti bisa sangat bijaksana," ujar Ganjar.

Menurut mantan Gubernur Jawa Tengah itu, susunan kabinet pemerintahan paling baik adalah diisi dengan para ahli yang bisa merespons perubahan.

Bukan justru bagi-bagi kue jabatan kepada pendukung dari presiden dan wakil presiden terpilih.

"Makanya kalau dalam konteksnya bagi-bagi kue, politik akomodasi pasti tidak sesuai dengan spirit perjuangan kita yang dituliskan dalam undang-undang, yang paling bagus itu kabinet ahli dan efisien dan bisa merespon perubahan-perubahan," jelas dia.

3. Mahfud MD

Mantan Calon Wakil Presiden 03 Mahfud MD mengkhawatirkan maraknya korupsi jika banyak kursi di kementerian.

Dikutip dari Kompas.com, Mahfud MD menyebutkan akan ada lahan korupsi baru yang juga bertambah.

"Karena semakin banyak (kementerian) ya semakin banyak sumber korupsi, itu semua (kementerian memegang) anggaran," kata Mahfud MD.

Awalnya, Mahfud menuturkan bahwa seseorang yang memenangkan pemilihan umum (pemilu) biasanya memiliki janji ke banyak pihak sehingga berniat menambah jumlah kementerian untuk mengakomodasi janji-janji itu.

Menurut Mahfud, hal itu sudah terbukti karena jumlah kementerian di Indonesia kerap kali bertambah setiap pemilu selesai.

"Menteri, dulu kan 26, jadi 34, lalu ditambah lagi. Besok pemilu yang akan datang ditambah lagi, jadi 60, pemilu lagi, tambah lagi, karena, kolusinya semakin luas. Rusak ini negara," kata mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Mahfud pun mengaku pernah mengusulkan agar jumlah kementerian dipangkas, misalnya dengan menghapus kementerian koordinator (kemenko) yang dinilai tak berguna.

Eks calon wakil presiden pada Pilpres 2024 ini lantas membandingkan jumlah kementerian di Amerika Serikat yang hanya belasan dengan membawai direktur jenderal di setiap unit. (TribunWow.com)