Diplomasi Menjual Bahasa Indonesia Harus Intensif Dilakukan Jelang Kunjungan Paus, Ini Alasannya

TRIBUNWOW.COM - Diplomasi publik untuk memperkenalkan Bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa resmi di dunia mendapatkan momentum.

Bahkan juga, semakin intensif dilakukan menjelang kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia pada September 2024.

Diplomasi publik sebagai salah satu instrumen soft power adalah usaha untuk mempengaruhi orang atau organisasi lain di luar negaranya dengan cara positif sehingga mengubah cara pandang orang tersebut terhadap suatu negara.

Baca juga: PWKI ke Vatikan, Kardinal Suharyo Ungkap 3 Hal Penting soal Kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia

Kesimpulan ini diungkapkan Algooth Putranto, pengajar Ilmu Komunikasi Universitas Pembangunan Jaya (UPJ) setelah berdiskusi secara langsung dengan sejumlah pejabat di Tahta Suci Vatikan yang berasal dari Indonesia dan sejumlah pejabat Vatican News, portal resmi Tahta Suci Vatikan.

“Pengakuan UNESCO terhadap Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi di PBB dan rencana kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia ini dua momentum penting yang harusnya dimanfaatkan seluruh pihak, khususnya perguruan tinggi,” tuturnya, Kamis (18/4/2024) seperti rilis yang diterima TribunWow.com.

Algooth Putranto menjadi satu-satunya akademisi dalam delegasi masyarakat sipil Paguyuban Wartawan Katolik Indonesia (PWKI) yang berkunjung ke Vatikan.

Delegasi PWKI yang hadir adalah Mayong Suryo Laksono, Tri Agung Kristanto, dan AM Putut Prabantoro (Dewan Pembina) serta L Gora Kunjana (Sekretaris).

Dalam kunjungan tersebut PWKI berdiskusi dengan sejumlah pejabat penting asal Indonesia a.l Rm Agustinus Purnomo MSF, Rm Budi Kleden SVD dan Rm Laurentius Tarpin OSC.

Baca juga: Tinggal 293 Hari Lagi, Pintu Suci di Vatikan akan Dibuka Paus Fransiskus, Catat Jadwalnya

Ketiganya adalah para jenderal (pemimpin tertinggi) di masing-masing kongregasinya dan bermarkas di Roma, Itallia.

Ketua Delegasi PWKI AM Putut Prabantoro, yang juga pengajar (Taprof) Bidang Ideologi di Lemhannas RI menegaskan bahwa, jika bahasa Indonesia digunakan dalam media komunikasi internasional, itu merupakan langkah yang strategis dalam mewujudkan amanat Pembukaan UUD 1945 tentang perdamaian dunia.

Selain merupakan alat komunikasi, Bahasa Indonesia juga merupakan alat atau senjata untuk mencapai perdamaian.

Ini terlebih karena bahasa merupakan identitas sebuah negara.

Algooth menjelaskan pentingnya diplomasi publik memperkenalkan bahasa Indonesia mendapatkan momentum ketika pada 20 November 2023) di Markas Besar Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) di Paris, Prancis.

Bahasa Indonesia yang juga digunakan secara luas di Asia Tenggara seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei, komunitas di Belanda dan Suriname adalah bahasa resmi ke-10 yang diakui oleh Majelis Umum UNESCO. Sembilan bahasa lainnya yang diakui adalah Inggris, Arab, Mandarin, Prancis, Spanyol, Rusia, Hindi, Italia, dan Portugis.

Baca juga: Dubes RI untuk Vatikan: Gereja Katolik Tidak akan Mengakui Perkawinan Sejenis

Menurut Algooth penting bagi seluruh perguruan tinggi di Indonesia untuk terlibat dalam diplomasi publik mempromosikan Bahasa Indonesia sebagai bahasa yang penting karena sampai saat ini dikotomi karya ilmiah harus berbahasa Inggris maupun rezim jurnal ilmiah Scopus yang membelenggu dunia pendidikan di Indonesia masih sangat kuat.

“Salah satu kesulitan para dosen di Indonesia adalah tuntutan jurnal berbahasa Inggris, meski regulator pendidikan tinggi bahkan pemerintah sudah mengupayakan jalan keluar yang bijak salah satunya melobi penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi di Unesco, Perguruan Tinggi juga harus bekerja keras mengupayakan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional,” paparnya.

Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) menetapkan jurnal internasional adalah suatu karya ilmiah yang ditulis dan dipublikasikan dalam skala internasional dan dapat dipertanggungjawabkan, minimal ketika penulisnya berasal dari dua negara berbeda.

Salah satu kriteria jurnal internasional yang ditetapkan Dikti selain jurnal memenuhi kaidah ilmiah dan administrasi penerbitan adalah menggunakan bahasa resmi PBB yang sampai saat ini masih dibatasi pada pilihan bahasa Arab, Inggris, Rusia, Perancis, Spanyol dan Mandarin.

“Nah ini perguruan tinggi melalui berbagai saluran formal maupun non formal harus bisa melakukan persuasi terhadap Dikti perihal Bahasa Indonesia yang sudah diakui oleh UNSECO, sehingga dikotomi jurnal internasional harus bahasa Inggris seharusnya bisa diubah semakin dinamis,” tuturnya.

Pada sisi lain, lanjutnya, diplomasi publik yang intensif juga harus dilakukan untuk meningkatkan kesaadaran masyarakat global tentang pentingnya bahasa Indonesia.

“Jangan sampai kita hanya menjadi tuan di kampung sendiri, sementara orang luar sebetulnya tidak terlalu menganggap Indonesia itu penting.”

Algooth mendapati meskipun Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi di UNESCO, Bahasa Indonesia yang digunakan banyak individu ternyata belum menjadi salah satu bahasa yang disajikan oleh Vatican News yang multilingual.

Vatican News adalah media resmi di Tahta Suci Vatikan.

“Vatican News sebagai bagian dari Dicastery for Communication Vatikan yang sudah berusia ratusan tahun melihat bahasa Indonesia belum sebagai hal yang penting, sehingga justru Bahasa Melayu yang mereka pilih. Ini menjadi perhatian penuh Dubes Indonesia untuk Tahta Suci Vatikan, Trias Kuncahyono,” tuturnya.

Vatican News adalah portal berita resmi Tahta Suci Vatikan, yang berfungsi sebagai sumber informasi multi media tentang kegiatan, pernyataan, dan peristiwa yang berkaitan dengan Gereja Katolik global dan operasi Tahta Suci Vatikan. (*)