TRIBUNWOW.COM - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto membanggakan jika 80-90 persen pemilih partainya juga memilih paslon Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

Selain itu, Partai Golkar juga menyebut partainya mampu menang di 15 provinsi dari total 38 provinsi yang ada.

Sehingga atas kemenangan itu, Airlangga Hartarto berharap Partai Golkar mendapat jatah 5 kursi menteri di era pemerintahan Prabowo - Gibran kelak.

Baca juga: Spanyol Jadi Negara ke- 18 yang Beri Ucapan Selamat atas Perolehan Suara Tertinggi Prabowo Subianto

Menanggapi hal itu, dua partai koalisi lainnya, Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN) kompak bersuara.

- Partai Demokrat

Dikutip dari Tribunnews, Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani menyebut itu adalah hak dari Partai Golkar sebagai aspirasi, Minggu (17/3/2024).

Menurutnya sah-sah saja, namun saat ini sebaiknya menunggu pengumuman dari KPU terlebih dahulu.

"Setiap partai sah-sah saja menyampaikan aspirasi, termasuk Partai Golkar yang mengajukan proposal 5 kursi menteri di kabinet," kata Kamhar.

"Jadi, karena saat ini proses rekapitulasi itu masih berlangsung, ada baiknya kita menahan diri menunggu pengumuman resmi KPU," jelasnya.

Selain itu, menteri adalah hak dari presiden nantinya.

Sehingga pasti akan ada pembicaraan antara Prabowo dengan para pimpinan partai politik lainnya.

Baca juga: Hasil Rekapitulasi Suara di 32 Provinsi, Skor: Prabowo-Gibran 30, Anies-Imin 2, Ganjar-Mahfud 0

- Partai Amanat Nasional (PAN)

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan, ia mengaku harus menahan diri untuk tidak mengomentari permintaan dari Airlangga Hartarto tersebut.

Sebab, menurutnya, hal itu merupakan urusan rumah tangga Partai Golkar.

"Soal Partai Golkar, saya harus menahan diri, tidak mau mengomentari karena itu adalah urusan rumah tangga Golkar sendiri. Kami tidak mau berkomentar," kata Viva Yoga, saat dihubungi Tribunnews.com, pada Minggu (17/3/2024).

Viva menuturkan, PAN bersama Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran masih fokus menunggu hasil pemilu dari KPU dan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kita masih menunggu rapat pleno KPU. Dan jika ada gugatan kita masih menunggu sidang MK," ucapnya.