Pilpres 2024
Jimly Asshiddiqie Sebut Kecurangan Pilpres 2019 Lebih Parah dibanding 2024 karena Faktor Presiden
Jimly Asshiddiqie menyebut kecurangan itu terjadi secara langsung lantaran Presiden Jokowi merupakan calon petahana.
Penulis: Tiffany Marantika Dewi
Editor: Tiffany Marantika Dewi
TRIBUNWOW.COM - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie mengatakan jika kecurangan lebih banyak terjadi di Pilpres 2019 daripada Pilpres 2024.
Hal itu dikatakan Jimly Asshiddiqie saat berbincang di acara Kompas.com, Jumat (1/4/2024).
Jimly Asshiddiqie menyebut kecurangan itu terjadi secara langsung lantaran Presiden Jokowi merupakan calon petahana.
Baca juga: Jimly Asshiddiqie Minta Parpol Pendukung 01 dan 03 untuk Dukung Hak Angket: Ujung-ujungnya Kelihatan
Sehingga banyak hal yang ditampilkan secara terang-terangan.
"2019 itu presiden kampanye, buka hanya eksplesit tapi langsung dia presiden incumbent, jadi enggak pakai malu-malu," ujar Jimly Asshiddiqie.
Bahkan, kecurangan itu juga melibatkan pihak lain lantaran Jokowi memiliki akses padanya.
"Apa enggak ada isu ASN terlibat? Sama."
Namun, menurut Jimly Asshiddiqie di Pilpres 2024 ini yang paling memperkeruh adalah hadirnya sosok Gibran Rakabuming Raka.
Gibran sebagai cawapres dianggap masalah baru di Pilpres 2024.
"Tapi sekarang ini ada tambahan masalah ialah faktor etika dan dinasti. Itu yang membuat emosi perdebatan itu menjadi bertambah keruh dan tegang gara-gara Gibran."
Jimly Minta Parpol Ajukan Hak Angket
Jimly Asshiddiqie menyarankan para partai pengusung yang kecewa dengan hasil Pilpres 2024 untuk mendukung hak angket.
Hal itu dikatakan oleh Jimly Asshiddiqie dalam tayangan Kompas TV, Jumat (1/3/2024).
Menurut Jimly Asshiddiqie, biarkan para partai pengusung memperjuangkan para paslon mereka.
Baca juga: Politikus Muda Gerindra M Lisman Pujakusuma Didukung Maju di Pilkada Sleman 2024
Ia juga meminta pihak lain untuk tidak menganggu ke-solidan mereka.
"Partai pengusung 01 dan 03 sebaiknya kalau menurut saya jangan dulu diganggu, diiming-iming dikasih jatah kursi enggak usah itu. Jadi tontonan jelek transaksionalisme politik. Itu akan menimbulkan kemarahan publik," ujar Jimly Asshiddiqie.
"Contoh PKB, ketua umumnya di kubu 02, eh berapa hari kemudian enggak ngomong loncat ke 01, sekarang misalnya balik lagi, eh jangan begitu dong jadi tontonan tidak mendidik."
Hak angket, bisa menjadi satu di antara cara untuk meredamkan para pendukung yang kecewa lantaran paslon mereka kalah.
Namun, jika partai pengusung malah bergabung ke 02, maka yang ada akan timbul kemarahan yang lebih besar dari para pendukung.
Baca juga: Jimly Asshiddiqie Tanggapi Mahfud MD soal Hak Angket untuk Pemakzulan: Jangan Jadi Pengamat Lagi
"Maka menurut saya lebih baik biar saja PKB, Nasdem, PKS udah mendukung angket lah."
"Sebab para pendukung 01 yang kecewa itu banyak sekali emosional. Kalau Anda itu pindah belum apa-apa kecewa mereka. Bagaimana mengatasi rasa kecewanya, dari bakar ban, bakar mobil, picu ekskalasi."
Hal serupa juga berlaku untuk pendukung 03 mulai dari partai pengusung hingga pendukung.
"Nah PDIP sama PPP menurut saya sudah biar saja, Anda itu harus bertanggung jawab ngemong pendukung Anda yang lagi marah," ujar Jimly Asshiddiqie.
"Jadi enggak papa dukung aja angket toh ujung-ujungnya sudah kelihatan tuh." (TribunWow.com)
Sumber: TribunWow.com
Sapa 3 Partai Pendukung Ganjar-Mahfud, Megawati Sebut Tak Ada Koalisi dan Oposisi: Kerjasama |
![]() |
---|
Anies Baswedan Kaget Dirinya Cetak Sejarah dengan Datang ke Agenda Penetapan Presiden Terpilih |
![]() |
---|
Momen Jokowi Kenalkan Prabowo saat Membuka World Water Forum di Depan Para Negara Delegasi |
![]() |
---|
Reaksi 2 Kepala Negara saat Prabowo Kenalkan Gibran sebagai Wakil Presiden Terpilih: Sangat Muda |
![]() |
---|
2 Faktor Penyebab Prabowo dan Megawati Tak Kunjung Bertemu seusai Pilpres 2024 Menurut Pengamat |
![]() |
---|