Panwas Gen Z dan Siwaslu Kawal Pemilu di Masa Tenang, Masyarakat pun Ikut Senang

TRIBUNWOW.COM - Siapa sangka, Generasi Z (Gen Z) yang dianggap apatis justru turut warnai bahkan jadi garda terdepan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024.

Dirangkulnya Gen Z dalam pemilu 2024 ini tak terlepas dari peranan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI).

Bawaslu mengubah ambang batas usia Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) yang sebelumnya 25 menjadi 22 tahun.

Diubahnya batas ambang usia tersebut merujuk hasil evaluasi pada pemilu 2019 lalu.

Hal itu disampaikan langsung oleh Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda.

“Usia segitu (25 tahun) biasanya sudah merantau, atau sudah tidak tinggal ditempat asalnya,” ungkap Herwyn dalam Rapat Finalisasi Pembentukan Panitia Panwascam dan Daftar Inventarisasi Masalah Pembentukan Tim Seleksi bagi Kabupaten/Kota di Jakarta, Minggu (21/08/2022) dalam siaran persnya.

Merujuk peraturan itu, pihak Panitia Pengawas Kelurahan atau Desa (PKD) Malangjiwan, merekrut sekitar 7 orang Gen Z dan Milenial sebagai PTPS yang tersebar di 34 TPS berbeda.

Kolaborasi Panwas Gen Z dan Siwaslu Kawal Pemilu di Masa Tenang

Satu di antara Gen Z PTPS di Desa Malangjiwan dan ditugaskan di TPS 17 Dusun Pulosari yakni Ilham Yahya.

Pemuda berusia 22 tahun itu mengaku, awal mula tahu informasi dan turut serta mendaftar menjadi PTPS melalui media sosial.

"Awal mulanya dapat info dari Instagram, dan langsung inisiatif untuk mengumpulkan berkas panwas ke Kecamatan Colomadu."

"Untuk berkas yang dikumpulkan di antaranya adalah foto copy KTP, pas foto, materai 10.000 untuk surat pernyataan, foto copy ijasah terakhir dan surat sehat," jelas Ilham kepada TribunWow.com, Rabu (21/2/2024).

Setelah dinyatakan diterima, PKD lantas membuat grup whatsaap guna melakukan koordinasi.

Ilham menjelaskan, setelah perekrutan, PKD menempatkan para PTPS ke 34 TPS yang tersedia di Desa Malangjiwan.

"Proses kelanjutannya, ada grup WA dan diminta untuk ikut serta dalam bimbingan teknis (bintek) pertama. Ada tiga kali bintek, dapat briefing dari PKD mengenai pemlotingan lokasi TPS untuk PTPS," ujarnya.

Pada pemilu tahun ini, PTPS merasa sangat terbantu dengan adanya aplikasi Sistem Pengawasan Pemilihan Umum (Siwaslu).

Menurut Ilham, penggunaan aplikasi Siwaslu diperuntukkan Bawaslu guna mempermudah monitoring kegiatan PTPS baik sebelum hingga sesudah pemungutan suara.

Terutama dalam kaitannya pelaporan jika ditemukan adanya indikasi kecurangan dalam proses pemilu.

"Kita juga dibantu dengan aplikasi Siwaslu, disana ada indikator-indikator laporan untuk temuan apa saja yang didapatkan baik sebelum hingga saat pelaksanaan."

"Lebih enak pakai aplikasi Siwaslu, kita lebih mudah paham dalam penyusunan laporan temuan. Fitur di Siwaslu ada komplit, setiap hasil nanti difoto semua diunggah," jelas Ilham.

Selain itu, dalam pelaksanaan masa tenang, PTPS diarahkan untuk turut serta membersihkan dan mencopot Alat Peraga Kampanye (APK) di area sekitar TPS, Minggu (11/2/2024).

"Di masa tenang tugas panwas dikerahkan untuk mencopot Alat Peraga Kampanye (APK) di sekitar area TPS, termasuk stiker-stiker di area TPS juga dicopot, untuk pencopotan APK saling bantu satu sama lain antar panwas di area sekitar," ujarnya.

Tak hanya di area sekitar lokasi TPS, PTPS juga saling bekerjasama untuk membersihkan APK yang berada di pinggir jalan.

"Kalau di area TPS sudah steril baru melakukan pencopotan di area pinggir jalan. Pencopotan APK dilakukan serentak sekitar jam 10 pagi," jelas pria yang belum lama lulus dari perguruan tinggi Swasta di Solo tersebut.

Lebih lanjut, Ilham juga turut membeberkan kendala yang sempat ia dan rekan-rekannya alami saat melakukan pencopotan APK.

Satu di antaranya yang terjadi adalah adanya penolakan dari beberapa oknum yang tidak terima APK dilepas.

"Kemarin, saya mendapatkan info dari rekan saya, di salah satu dusun, ada beberapa oknum warga yang tidak terima APK nya dicopot di masa tenang."

"Mereka kekeh dan sempat terjadi perdebatan dengan warga, namun akhirnya, pada keesokan hari, warga tersebut berbesar hati untuk menerima APK tersebut dilepas," lanjutnya.

Dua hari jelang pemungutan suara, Ilham mengungkapkan, PTPS atau panwas juga melakukan kroscek undangan formulir C6 kepada masyarakat.

Undangan formulir C6 itu sebelumnya dibagikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) kepada masyarakat yang termasuk ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

"Setelah pencopotan apk, panwas diminta untuk kroscek pembagian undangan, sudah dibagikan atau belum," ungkap Ilham.

H-1 sebelum pencoblosan, Selasa (23/2/2024), Ilham dan rekan-rekannya di PTPS turut mengawal dan mengawasi proses pengiriman kotak suara ke masing-masing TPS.

PTPS juga turut melakukan check list logistik yang ada di dalamnya sudah terpenuhi semua atau ada item yang memang belum didapatkan.

"H-1 pencoblosan kan ada pembagian kotak suara, panwas ikut standby di tps masing-masing. Disitu ada pengecekan logistik yang ada di kotak suara, sudah komplit atau belum, ada check list nya. Terus pantau surat suara apakah sudah sesuai dengan DPT plus 20 persen atau belum," ungkapnya.

Dengan ikut serta menjadi panwas atau PTPS di pemilu 2024 ini, Ilham mengaku semakin memiliki jejaring atau relasi karena dipertemukan dengan banyak orang baru.

Selain itu, ia juga merasa senang dapat berkontribusi pada jalannya pemilu 2024 ini.

Anak ketiga dari tiga bersaudara itu juga merasa senang dan tak kapok bahkan siap kembali turut serta jika di kemudian hari ada kesempatan lagi berkontribusi menjadi panwas.

"Pengalaman dan relasi menjadi semakin bertambah, senang ikut panwas gak kapok, kinerjanya mudah, kalau ada lagi insyallah saya siap turut serta," pungkasnya.

Peran Panwas Gen Z Buat Masyarakat Senang di Masa Tenang

Kesigapan para petugas panwas atau PTPS di masa tenang tuai banyak apresiasi dari masyarakat.

Satu di antaranya disampaikan oleh salah satu masyarakat di Desa Potronayan, Duwi Handayani.

Duwi Handayani menjelaskan, adanya pencopotan alat peraga kampanye oleh panwas membuat kondisi lingkungan sekitar desanya terlihat lebih indah seperti sedia kala.

"Dalam masa tenang, ada pencopotan alat peraga kampanye, itu memperindah pandangan, kalau di daerah kami selama kampanye, pemasangan APK terlihat acak-acakan."

"Kadang menghalangi jalan, dengan adanya aksi itu dari panwas jadi keadaan tempat bisa lebih indah setidaknya seperti semula dan menghindari adanya konflik kepentingan," jelas Duwi yang dalam kesehariannya bertugas sebagai kepala sekolah di salah satu SMP swasta yang ada di Boyolali tersebut kepada TribunWow.com, Jumat, (23/2/2024).

Lebih lanjut, Duwi menjelaskan tentang manfaat dari pencopotan APK di lingkungannya yang dilakukan oleh panwas.

"Karena kan itu seperti mengkondusifkan keadaan, ketika masih ada atribut-atribut itu suasana masih terasa panas, kalau udah dicopotin membuat lingkungan tenang dan indah," lanjutnya.

Bukan sekedar melakukan pencopotan APK, selama masa tenang, panwas juga turut mengkroscek undangan formulir C6 yang dibagikan oleh KPPS kepada masyarakat yang terdata sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Kroscek itu dilakukan guna mengantisipasi adanya kekeliruan dalam pembagian undangan.

"Itu sangat membantu, karena kan terkadang keteledoran anggota KPPS ada undangan yang tertukar, atau seharusnya misal si A nyoblos dimana, si B dimana dengan nama yang sama akhirnya lokasi TPS jadi salah."

"Nah, di situ tugas dari panwas untuk kroscek undangan sudah disalurkan dengan tepat dan benar atau belum, karena ada juga beberapa penduduk kami yang belum dapat undangan dan tertukar undangannya, setelah ada aksi panwas kroscek akhirnya bisa diselesaikan sebelum hari H pelaksanaan," bebernya.

Di sisi lain, Duwi juga terkesima dengan adanya panwas berusia Gen Z yang turut serta mewarnai jalannya pemilu tahun 2024.

"Gen Z ada, dia mengawasi di tps lain, apresiasi untuk anak-anak muda yang sekarang mau terlibat dan antusias mengawal pemilu," ujar Duwi.

Senada dengan Duwi Handayani, salah satu masyarakat yang tinggal di Kota Solo, Ariry Jestica Anna juga berpendapat hal yang sama.

Menurut Ariry, peran panwas sangat terasa di masa tenang.

Mengingat, jalanan kota banyak dipenuhi dengan APK yang sudah hampir dua bulan tertera di setiap sudut jalan.

"Giat pencopotan APK yang dilakukan panwas merupakan tindakan yang sangat baik, hal itu merupakan proses penegakan hukum, kalau gak dicopot kan bisa menimbulkan kericuhan, bisa menginisiasi kampanye lagi," ujar Ariry kepada TribunWow.com, Jumat, (23/2/2024).

Ariry mengatakan, dirinya sebenarnya mewajarkan adanya APK di masa kampanye.

Namun, wanita yang dalam kesehariannya menjadi guru di salah satu SMP swasta di Boyolali itu menyayangkan peletakkan APK yang kerap tidak rapi dan saling tumpang tindih satu sama lain.

"Sebelumnya saya mewajari karena kan masa kampanye, cuman penempatannya saja itu kadang cukup padat dan tumpang tindih," jelasnya.

Lebih lanjut, Ariry menyatakan peran panwas di pemilu 2024 sangat kontributif.

Terutama dalam penertiban aturan baik sebelum hingga sesudah berlangsungnya pemilu.

"Panwas sangat kontributif, mulai dari penertiban sampai jalannya pemilu, saya sebagai masyarakat sipil sangat terbantu sekali, saya bisa mengucapkan apresiasi yang tinggi untuk panwas yang sudah mengamankan dan menertibkan pemilu," pungkasnya.

(TribunWow.com/Adi Manggala S)