Beda Sikap Gibran dan Bobby Nasution soal Pernyataan Jokowi yang Sebut Presiden Boleh Memihak

TRIBUNWOW.COM - Anak kandung dan menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) turut berkomentar soal pernyataan presiden boleh memihak.

Anak kandung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang juga berkontestasi dalam Pemilihan Presiden 2024 pilih tak banyak berkomentar, Rabu (25/1/2024).

Dikutip dari YouTube Kompas TV, Gibran Rakabuming Raka melemparkan pernyataan Jokowi itu pada masyarakat.

Baca juga: Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye, Cek Daftar Pejabat yang Dilarang Ikut Kampanye dalam UU Pemilu

"Biar masyarakat yang menilai aja. Kita masih fokus dulu di sini (kampanye) dulu," kata Gibran di Kebumen.

Sementara itu, anak menantu Jokowi, Bobby Nasution memiliki sikap berbeda.

Wali Kota Medan itu menyebut memang tak ada yang salah dari pernyataan Jokowi.

"Gak ada yang salah saya rasa boleh saja secara personal, tentunya boleh," kata Bobby Nasution dikutip dari YouTube Kompas.com.

"Tadi Pak Presiden menyampaikan ada aturannya dan menyampaikan di akhir asal tidak menggunakan fasilitas negara."

Baca juga: Inkonsiten Jokowi soal Netralitas saat November 2023 dan Januari 2024: Pemerintah Pusat Harus Netral

Diberitakan sebelumnya, Jokowi menyebut jika presiden boleh berkampanye dalam pemilu.

Hal itu dikatakan Jokowi saat berada di Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Di saat yang sama, Jokowi mengatakan itu di depan calon presiden Prabowo Subianto yang mendampinginya sebagai Menteri Pertahanan.

Ada pula Anggota DPR RI Meutya Hafid serta Panglima TNI Jenderal Agus Subianto.

Dikutip dari YouTube Kompas TV, awalnya Jokowi enggan berkomentar soal debat cawapres yang telah berlangsung.

Namun, saat ditanya soal sejumlah menteri yang masuk sebagai tim sukses pasangan calon tertentu, Jokowi menyebut itu adalah hak politik.

"Hak demokrasi, hak politik setiap orang," ujar Jokowi.

"Setiap menteri sama saja, yang paling penting Presiden itu boleh lo kampanye, presiden itu boleh lo memihak," tambah Jokowi.

Presiden menjelaskan yang tak boleh dilakukan presiden dalam berkampanye.

"Yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara," katanya.

"Kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, menteri juga boleh," tambah Jokowi.

Eks Wali Kota Solo itu menegaskan jika pilihan berkampanye atau tidak bagi presiden itu adalah hak setiap individu masing-masing.

"Semua itu pegangan aturan. Kalau aturan boleh, silakan, kalau aturan tidak boleh, tidak," tuturnya.

"Sudah jelas itu. Jangan presiden tidak boleh, boleh tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan terserah individu masing-masing." (TribunWow.com/ Tiffany Marantika)