Bupati hingga Wali Kota Ikut Joget Gemoy dalam Video Kampanye Prabowo-Gibran, Termasuk Pelanggaran?

"Teman-teman juga tahu (wali kota) jabatan politis, tugas saya sebagai Wali Kota Medan saya jalankan," tambahnya.

Selain itu, Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Plt Kepala Biro Humas Hukum dan Kerja Sama, Nanang Subandi membenarkan pernyataan Bobby Nasution.

Jabatan Wali Kota seperti yang dimiliki oleh Bobby bukan termasuk ASN.

"Jabatan Wali Kota Medan bukan termasuk profesi ASN. Jadi BKN tidak punya kewenangan untuk memberikan komentar perihal tersebut," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Rabu (17/1/2024).

Mengacu pada UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, kepala daerah seperti gubernur, bupati, wali kota, dan masing-masing wakilnya merupakan pejabat negara.

Kepala daerah pun berbeda dengan ASN.

Rinciannya, ASN terdiri dari PNS dan PPPK yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian sebagaimana ketentuan masing-masing.

PNS diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat pembina kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.

Sementara PPPK diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah.

Namun, proses pengangkatan tersebut tidak berlaku untuk jabatan kepala daerah yang termasuk pejabat negara.

Gubernur, bupati, dan wali kota yang dipilih rakyat melalui pemilihan kepala daerah (Pilkada) harus menjalani pelantikan.

Gubernur dan wakil gubernur dilantik oleh presiden di ibu kota negara.

Adapun bupati dan wali kota beserta wakilnya dilantik oleh gubernur di ibu kota provinsi yang bersangkutan. (TribunWOw.com)