Saling Tuding soal Format Debat Antara TKN Prabowo dan Timnas AMIN, Gibran yang Diuntungkan?

TRIBUNWOW.COM - Bola liar dan saling tuding terkait siapa yang mengusulkan perubahan format debat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) terus menjadi sorotan.

Dilansir TribunWow.com dari Tribunnews.com, berdasarkan aturan terkini Komisi Pemilihan Umum (KPU), pasangan calon (paslon) hadir dalam sesi debat secara bersamaan.

Total, ada lima kali debat yang akan diselenggarakan oleh KPU dengan dihadiri oleh semua pasangan capres dan cawapres.

Tak ada gelaran debat khusus yang akan dihadiri oleh capres atau cawapres saja.

Baca juga: 8 Hasil Survei Terbaru Capres-Cawapres, Anies-Imin Vs Prabowo-Gibran Vs Ganjar-Mahfud, Siapa Unggul?

Tentu, format itu sangat berbeda dengan pemilu 2019 lalu.

Di mana, KPU membuat debat baik untuk capres-cawapres bersamaan, masing-masing capres, dan juga antar cawapres.

TKN Prabowo-Gibran Sebut Format Debat Cawapres Diusulkan Tim Anies-Muhaimin

Tim Kemenangan Nasional (TKN) Prabowo-Gibran menyebut usulan perubahan format debat dilakukan oleh kubu Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (TIMNAS AMIN).

Hal itu disampaikan langsung oleh anggota Dewan Pakar Prabowo-Gibran, Drajad H Wibowo.

Drajad mengatakan usulan format debat Pilpres 2024 adalah usulan perwakilan pasangan Anies-Cak Imin.

Ia juga turut terkejut terkait pernyataan TIMNAS AMIN yang mengaku terkejut diubahnya format debat oleh KPU.

Drajad menilai, narasi itu digulirkan untuk memberikan kesan dan fitnah seolah Presiden Jokowi memberikan intervensi kepada KPU terkait penentuan format debat capres-cawapres yang seolah-olah memberikan keuntungan kepada Prabowo-Gibran.

“Narasi dan persepsi yang berkembang di pers dan medsos juga liar. Mengarah pada kesan dan fitnah seolah-olah Presiden Jokowi mengintervensi KPU dalam penentuan format debat Capres-Cawapres. Seolah-olah hal itu dilakukan untuk memberi keuntungan kepada pak Prabowo, dan lebih khusus lagi kepada mas Gibran,” kata Dradjad, Minggu (3/12/2023).

Menurutnya, usulan debat capres dan cawapres bersamaan dalam setiap sesi muncul ketika rapat atau diskusi dengan KPU bersama perwakilan ketiga paslon di Kantor KPU, 29 November 2023 lalu.

Pada rapat itu, paslon nomor urut 2, Prabowo-Gibran yang diwakili oleh enam delegasinya dan dipimpin oleh Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Burhanuddin Abdullah.

“Saya sendiri tidak hadir karena pada waktu yang sama ditugaskan mewakili TKN Prabowo-Gibran dalam acara Indonesia Economic Forum yaitu the IEF Presidential Dialogue: State of the Nation, yang diselenggarakan di the Habibie & Ainun Library di Jakarta,”  kata Dradjad. 

Berdasarkan notulensi internal TKN Prabowo-Gibran yang diungkap oleh Drajad, rapat itu dibuka oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Selanjutnya, sesi pemaparan oleh KPU terkait tanggal, tempat, tema, format acara, disain dan susunan acara debat. 

Barulah sesi masukan atau usulan yang diberikan kepada perwakilan paslon.

Menurut Drajad, dalam sesi masukan dan usulan itu, perwakilan Anies-Muhaimin lah yang menyampaikan beberapa masukan.

Baca juga: Hasil Survei Internal PDIP, Elektabilitas Prabowo-Gibran Teratas, Ungguli Ganjar-Mahfud

Satu di antaranya kira-kira berbunyi sebagai berikut: “Agar dalam setiap sesi debat, Capres dan Cawapres hadir bersama, pembagian waktu atau porsi berbicara silakan diatur oleh KPU”. 

“Usulan ini disampaikan oleh seorang Ibu dari perwakilan Anies-Muhaimin dan dikuatkan oleh rekannya. Notulis kami tidak mengetahui nama keduanya tapi saya yakin KPU mempunyai daftar hadir, atau mungkin rekaman dari rapat tersebut,” jelas Ketua Dewan Pakar PAN ini.

Setelah perwakilan Prabowo-Gibran mendapatkan waktu untuk mengemukakan suara, menurut Drajad, Burhan memaparkan beberapa usulan dan satu di antaranya menyetujui usulan dari perwakilan Anies-Muhaimin soal format.

Dengan begitu, secara jelas Presiden Jokowi tak melakukan intervensi sama sekali kepada KPU soal format debat.

“Dengan demikian, jelas dan gamblang bahwa Presiden Jokowi sama sekali tidak melakukan intervensi urusan debat kepada KPU. Bahkan saya pribadi meyakini Beliau tidak mengetahui tentang adanya usulan tersebut,” kata Dewan Pengarah Relawan PAS-Gibran ini.

Lebih lanjut, menilik dari notulen internal TKN Prabowo-Gibran, usulan format debat itu justru datangnya dari tim Anies-Muhaimin Iskandar.

“Merujuk notulen internal kami, tim Anies sudah berbicara dan bahkan yang mengusulkannya,” ungkap Dradjad.

Anies Terkejut

Calon Predisen (capres) nomor urut 1 dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan, mengaku terkejut KPU memutuskan untuk mengubah format debat capres dan cawapres 2024.

Perubahan tersebut di antaranya adalah debat capres-cawapres Pilpres 2024 yang tak digelar terpisah selama lima kali gelaran.

Padahal, tim pemenangan Anies sudah mengirimkan surat yang ditujukan kepada KPU untuk mengusulkan format debat.

"Jadi gini, setahu saya dari tim sudah mengirimkan surat kepada KPU usul terkait format debat. Dan tim belum pernah diajak berbicara," kata Anies saat ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (2/12/2023).

Menurut Anies, berdasarkan pengalaman yang ia lakoni sebelumnya, pasangan calon (paslon) turut diajak untuk merumuskan format debat yang akan dilakukan.

"Karena itu kita terkejut, belum berbicara bersama tapi sudah ditetapkan. Nanti pada waktunya suratnya akan disampaikan juga ke beliau," ungkap Anies.

Baca juga: Anies Baswedan Sebut Food Estate Tak Memihak Petani, Sejumlah Menteri hingga Politisi Semprot Balik

Penjelasan KPU

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari memastikan akan melaksanakan debat untuk mengetahui sampai mana kapasitas para calon pemimpin.

Debat cawapres tetap diselenggarakan karena telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu.

Format debatnya nanti dibagi menjadi lima, yakni tiga kali debat untuk capres dan dua kali debat cawapres.

Namun, Hasyim memaparkan jika format debat calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024 berbeda dengan tahun 2019 lalu.

Menurut Hasyim, format debat capres-cawapres di 2024 bakal dibuat jauh lebih variatif.

"Kemudian supaya publik semakin yakin team work antara capres dan cawapres dalam penampilan di debat," tegas Hasyim kepada wartawan, Sabtu (2/12/2023).

Dalam pelaksanaanya, KPU memberikan proporsi waktu yang berbeda kepada capres dan cawapres untuk berbicara.

Ketika debat capres, porsi capres untuk berbicara akan diberikan lebih banyak dibandingkan debat cawapres.

Hasyim mengaku, aturan itu sudah disepakati oleh ketiga pasangan calon.

Pihaknya juga membantah soal tudingan ada permintaan dari satu paslon agar debat cawapres ditiadakan.

"Ketika debat cawapres proporsinya akan cawapres yang lebih banyak," ungkapnya.

Hasyim membeberkan, untuk urutan dan tema debat sejauh ini masih belum tuntas untuk dibahas.

KPU masih mematangkan usulan metode debat capres dan cawapres yang diusulkan oleh tim pasangan capres-cawapres.

"Rapat pertama dengan tim paslon Rabu (29/11/2023) kami minta tim paslon untuk usulkan metode, mekanisme, dan topik debat. Usulan itu kita matangkan lagi sebagai bahan untuk pertemuan berikutnya," paparnya.

Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idham Holik, menegaskan jika setiap debat capres dan cawapres akan sama-sama didampingi pasangannya.

Menurutnya, aturan baru ini tidak melanggar perundang-undangan pemilu yang berlaku.

"Di setiap debat, rencananya akan didampingi oleh pasangan masing-masing," ucap Idham.

"Misalnya pada saat debat capres, aktor utamanya adalah capres itu sendiri dalam menyampaikan pendalaman materi visi, misi, dan program pencalonan," sambungnya.

(TribunWow.com/Adi Manggala S)

Baca Berita Terkait