Anas Urbaningrum Kutip Cuitan SBY yang Bahas soal Pemilu 2024: Lebih Baik Tetap Menunggu Putusan MK

TRIBUNWOW.COM - Mantan petinggi Partai Demokrat Anas Urbaningrum menanggapi cuitan yang dilontarkan oleh eks Presiden RI sekaligus mantan Ketum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Cuitan yang disampaikan oleh SBY pada Minggu (28/5/2023) membahas tentang potensi Pemilu 2024 diselenggarakan menggunakan sistem proporsional tertutup oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Dikutip TribunWow dari Twitter @SBYudhoyono, SBY diketahui awalnya menanggapi cuitan guru besar hukum tata negara, Denny Indrayana yang membahas soal potensi MK memutuskan pemilu legislatif akan kembali ke proporsional tertutup.

Baca juga: Jika Ingin Menang Pilpres 2024, Prabowo Dinilai Butuh Airlangga dan Partai Golkar, Ini Alasannya

"1. Menarik yg disampaikan Prof Denny Indrayana melalui twitnya ttg informasi bakal ditetapkannya Sistem Proporsional Tertutup oleh MK dlm Pemilu 2024. Juga menarik, mengait PK Moeldoko di MA yg digambarkan Partai Demokrat sangat mungkin diambil alih Moeldoko *SBY*" tulis @SBYudhoyono.

Cuitan tersebut kemudian turut ditanggapi oleh Anas Urbaningrum.

"Lebih baik tetap menunggu bunyi persisnya putusan MK secara lengkap dan apa saja yg menjadi dasar pertimbangan hukumnya. Termasuk kapan akan diberlakukan putusan tersebut." tulis @anasurbaningrum.

Reaksi dari Anas Urbaningrum kemudian ditanggapi beragam reaksi pro dan kontra oleh netizen.

Sebagai informasi, berikut ini cuitan lengkap dari Prof Denny Indrayana terkait masalah Pemilu 2024 yang kemudian ditanggapi oleh SBY:

Baca juga: Isi Pembicaraan Jokowi dan Prabowo di Istana Bogor Dibeberkan Elite Gerindra, soal Pilpres 2024?

"Pagi ini saya mendapatkan informasi penting. MK akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup, kembali memilih tanda gambar partai saja.

Info tersebut menyatakan, komposisi putusan 6 berbanding 3 dissenting.

Siapa sumbernya? Orang yang sangat saya percaya kredibilitasnya, yang pasti bukan Hakim Konstitusi.

Maka, kita kembali ke sistem pemilu Orba: otoritarian dan koruptif.

KPK di kuasai, pimpinan cenderung bermasalah yang dihadiahi gratifikasi perpanjangan jabatan 1 tahun.

PK Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, atas Partai Demokrat, diduga ditukarguling dengan kasus korupsi mafia peradilan di MA.

Jika Demokrat berhasil "dicopet", istilah Gus Romi PPP, maka pencapresan Anies Baswedan hampir pasti gagal.

Masihkah ada harapan? Yang pasti terus ikhtiar berjuang, sambil menanti kemukjizatan.

Salam Integritas." (*)

(TribunWow.com)