Kebakaran Depo Pertamina Plumpang
Warga Desak Depo Pertamina Plumpang Pindah, Lurah Akui Mayoritas Penduduk Tak Punya Sertifikat Tanah
Warga mendesak agar Depo Pertamina Plumpang yang terbakar untuk direlokasi menjauhi permukiman.
Penulis: Noviana Primaresti
Editor: Lailatun Niqmah
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Sejumlah warga Koja, Jakarta Utara, meminta agar depo Pertamina Plumpang yang kebakaran direlokasi untuk kemudian hari.
Dilansir TribunWow.com, warga menilai depo yang telah digunakan sejak tahun 70an tersebut sekarang terlalu dekat dengan permukiman.
Di sisi lain, lurah setempat mengatakan bahwa para warga sekitar mayoritas tak memiliki sertifikat tanah.
Baca juga: Maruf Amin hingga Erick Thohir Desak Relokasi Depo Plumpang Buntut Kebakaran, Dirut Pertamina: Nanti
Sebagaimana diketahui, depo tersebut awalnya dibangun jauh dari permukiman penduduk pada tahun 1972 dan mulai difungsikan pada tahun 1974.
Seiring berjalannya waktu, kepadatan di Jakarta makin meningkat sehingga penduduk membuat rumah mereka di lahan sekitar depo meski berisiko.
Setelah kebakaran terjadi, warga pun meminta agar depo tersebut dipindahkan dari lingkungan mereka.
"Kalau bisa pilih, dijauhin saja (Depo Pertaminanya) dari permukimannya," kata Warsinah (48), warga Rawa Badak Selatan, Koja, dikutip dari Kompas.com, Minggu (5/3/2023).
"Permukiman mah jangan (direlokasi), sudah betah, anak cucu saya tinggal di situ. Menantu saya juga di situ," imbuhnya.
Baca juga: Gunakan Drone, Polisi Selidiki Titik Api untuk Cari Unsur Kelalaian dalam Kebakaran Depo Pertamina
Hal senada diungkapkan oleh Rohani (49) yang memilih agar depo Pertamina dipindah.
Namun, jika terpaksa dirinya yang harus direlokasi, Rohani mewanti-wanti agar tak ditempatkan di rusun.
"Ya di mana saja (relokasinya), asal jangan di rusun. Kalau rusun, kesannya tertutup, enggak suka, enggak lihat matahari. Kalau saya mah sukanya lingkungan, biarpun kecil tapi lingkungan (permukiman) gitu," ujar Rohani.
Sementara itu, Lurah Rawa Badak Selatan Suhaena mengakui bahwa mayoritas warga di lingkungannya tak memiliki sertifikat tanah.
Kebanyakan dari warga hanya mempunyai IMB kawasan sebagai izin membangun, bukan memiliki lahan.
"Kalau itu, IMB kawasan. Jadi, untuk mengakui bangunan saja, tapi bukan untuk lahan," terang Suhaena dikutip Kompas.com, Minggu (5/3/2023).
"Untuk bangunannya saja, bukan tanahnya. IMB untuk bangunan saja, bukan untuk lahan. Pemiliknya ya bangun bangunan saja."
Sementara itu, segelintir warga lainnya mengklaim sudah memiliki sertifikat tanah atas rumahnya.
Namun, surat berharga tersebut, terbakar bersama rumah dan harta mereka.
"Ada sertifikatnya, atas nama saya," beber Syaifuddin.
"Tapi kalau saya tunjukkan sekarang (SHM) enggak bisa, wong kebakar sama api. Saya enggak sempat menyelamatkan barang berharga di rumah," ujarnya.
Baca juga: Misteri Penyebab Terbakarnya Depo Pertamina Plumpang, karena Tersambar Petir? Begini Kata Kapolri
2 Solusi yang Ditawarkan Jokowi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi korban kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, Minggu (5/3/2023).
Dilansir TribunWow.com, dalam kesempatan itu, Jokowi sekaligus meminta Menteri BUMN Erick Thohir dan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk mencari solusi agar kejadian ini tak terulang.
Jokowi menilai wilayah permukiman di sekitar Depo Pertamina Plumpang berada di zona berbahaya.
Karena itu ia menyebut wilayah tersebut tak layak ditinggali.
Baca juga: Aksi Heroik di Balik Kebakaran Depo Pertamina, 2 Pemuda Rela Korban Nyawa demi Selamatkan Orangtua
Terkait hal tersebut, Jokowi lantas menawarkan dua solusi.
“Karena ini memang zona yang bahaya. Tidak bisa lagi ditinggali, tetapi harus ada solusinya," ungkap Jokowi, dikutip dari Tribunnews.
"Bisa saja Plumpang nya digeser ke reklamasi atau penduduknya yang digeser direlokasi."
Baca juga: Gunakan Drone, Polisi Selidiki Titik Api untuk Cari Unsur Kelalaian dalam Kebakaran Depo Pertamina
Tak hanya di sekitar Plumpang, kata Jokowi, zona berbahaya di daerah lain juga tak boleh dijadikan permukiman.
Karena itu Jokowi meminta agar zona berbahaya di sekitar objek vital negara segera diaudit dan ditindakalanjuti.
“Saya kira nanti akan diputuskan oleh Pertamina dan Gubernur DKI," ujar Jokowi.
"Tapi semuanya memang harus zona-zona berbahaya ini tidak hanya di sini saja, harus diaudit, harus dievaluasi semuanya karena menyangkut nyawa."
"Tadi saya sudah perintahkan semuanya mengenai ini,” sambungnya.(TribunWow.com)
