Pilpres 2024
Desak Jokowi agar Reshuffle, PDIP Disebut Terang-terangan Tak Suka NasDem Usung Anies Baswedan
Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro mengomentari sikap PDIP yang meminta menteri dari Partai NasDem dievaluasi.
Penulis: Noviana Primaresti
Editor: Rekarinta Vintoko
lihat foto
Dilansir TribunWow.com, Ahmad Ali menilai tidak etis apabila PDIP meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan reshuffle atau mengevaluasi para menteri.
Pasalnya, Presiden adalah kepala pemerintahan yang seharusnya netral dan tidak dapat diintimidasi partai politik manapun.
Baca juga: Para Partai Pendukung Jokowi Disebut Manfaatkan Momen Depak NasDem dari Kabinet, Pengamat: Itu Wajar
Dihubungi Kompas.com, Senin (2/1/2023), Ahmad Ali menyatakan pihaknya tetap konsisten sebagai pihak yang mendukung pemerintahan Jokowi.
Bahkan, andil Partai NasDem dianggap sama dengan PDIP.
"Jadi, komunikasi berjalan baik dan Nasdem dalam posisi koalisi pemerintah saat ini. Saya pikir termasuk salah satu partai yang sangat konsisten mendukung kebijakan presiden seperti komitmen awal," ujar Ahmad Ali.
"Kami ini sama besarnya andilnya dengan PDIP katakan seperti itu. Karena kami bagian dari koalisi yang sejak awal," tegasnya.
Baca juga: Reshuffle Terbaru Jokowi Diduga Kuat Ingin Usir NasDem, Pengamat: Semoga Jokowi Tidak Ceroboh
Ahmad Ali juga menyebutkan bahwa Presiden semestinya tidak bisa dipengaruhi pihak-pihak yang ingin mencampuri hak prerogatif terkait reshuffle.
Hal ini diungkapkan setelah muncul komentar dari Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyinggung pernyataan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat yang meminta agar dua menteri dari Nasdem, yakni Syahrul Yasin Limpo dan Siti Nurbaya Bakar, dievaluasi.
"Jadi itu sudah final, kita tidak mengutak utik itu lagi. Kalau kemudian ada orang yang meminta presiden untuk melakukan reshuffle atau mengevaluasi orang per orang, menurut kami itu tidak etis karena presiden itu adalah satu kepala pemerintahan yang tidak bisa diintimidatur oleh partai politik," ungkap Ahmad Ali.
Meski begitu, partai NasDem menyerahkan keputusan terkait reshuffle tersebut kembali ke tangan Jokowi.
"Berkali-kali kita sampaikan bahwa reshuffle kabinet itu adalah hak prerogatif daripada bapak presiden, dengan berbasis kinerja kabinet untuk karena menteri adalah pembantu presiden."
Ditanya mengenai kemungkinan untuk bertemu dengan Jokowi maupun pihak PDIP, kubu Partai NasDem tampaknya merasa enggan.
Pasalnya, dari pihaknya merasa tidak ada masalah apa pun baik dengan Presiden maupun PDIP.
"Kami merasa, pertama dengan presiden baik-baik saja. Pernyataan presiden itu tidak pada eksplisit, jadi isu reshuffle ini sudah terjadi 2 tahun lalu," kata Ahmad Ali.
"Ramai isu reshuffle ini kan terus. Tapi ini kan yang ramai itu pertama dari media dan dari orang-orang partai politik."(TribunWow.com/Via/Anung)
