Berita Anies Baswedan: Gubernur DKI Miliki Sentimen Negatif Tertinggi dibanding Ganjar dan Prabowo

TRIBUNWOW.COM - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendapat sentimen negatif dari publik paling tinggi dibandingkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Hasil ini diketahui dari riset yang dilakukan oleh Merdeka Institute Public Opinian Survey (MIPOS) tentang sentimen publik terhadap calon presiden dan partai politik pasca-deklarasi koalisi Partai Gerindra dengan PKB.

Dikutip TribunWow dari Tribunnews, diketahui mulai dari Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto adalah nama-nama yang selalu memiliki elektabilitas tertinggi dalam survei capres 2024.

Baca juga: Berita Anies Baswedan: NasDem Usung Anies-Puan di 2024? Pengamat Sebut Surya Paloh Hanya Basa-basi

“Khusus tentang Prabowo, sebanyak 35,41 persen warganet yang mempercakapkan Ketua Umum Partai Gerindra tersebut cenderung menyampaikan ujaran positif. Hanya 2,43 persen yang menyampaikan ujaran negatif dan 62,16 persen percakapan cenderung bersifat netral,” ujar Peneliti Senior MIPOS, Ibnu Hanif Fadillah saat merilis hasil survei, Rabu (24/8/2022).

Selanjutnya, sentimen positif tertinggi kedua ditempati oleh Ganjar sebesar 25,03 persen dengan perolehan sentimen negatif sebesar 7,94 persen.

Lalu di posisi terakhir ada Anies dengan sentimen positif sebesar 18,96 persen dan sentimen negatif sebesar 10,95 persen.

Menurut riset MIPOS, sentimen negatif Anies tertinggi dari capres top seven (tujuh teratas).

Riset MIPOS kali ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan natural language processing (NLP) untuk mengekstraksi opini warganet (netizen) dalam bentuk teks.

Metode ekstraksi opini dilakukan dengan teknik knowledge discovery in database (KDD).

Baca juga: Berita Prabowo Subianto: Pengamat Ungkap Nasib sang Menhan dan Gerindra jika Kalah di Pilpres 2024

Dataset dalam riset kali ini diperoleh dari tanggal 9 hingga 20 Agustus 2022.

Penentuan periode riset ini didasarkan pada dua event besar dalam panggung politik nasional yang terjadi sebelumnya, yakni deklarasi kesiapan Prabowo maju sebagai capres 2024 dan deklarasi koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR)

Berikut sentimen negatif tujuh capres terpopuler versi MIPOS:

1. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan - 10,95 persen.

2. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo - 7,94 persen.

3. Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) - 5,6 persen.

4. Menparekraf Sandiaga Uno - 5,06 persen.

5. Menteri BUMN Erick Thohir - 3,6 persen.

6. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil - 3,04 persen.

7. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto - 2,43 persen.

Baca juga: Berita Anies Baswedan: Peringati HUT RI, sang Gubernur DKI Tegaskan Komitmen Pemprov Jakarta

Anies Ungkap Tepati Janji Kampanye

Rasa syukur diucapkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sembari menyatakan bahwa janji kampanyenya saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2017 lalu telah selesai dituntaskan satu per satu.

Anies menyampaikan, satu dari beberapa janjinya yang telah ia realisasikan adalah program pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa).

Dikutip TribunWow dari Kompas, kini janji kampanye tersebut telah masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan menjadi kegiatan strategis daerah.

Baca juga: Berita Anies Baswedan: Peringati HUT RI, sang Gubernur DKI Tegaskan Komitmen Pemprov Jakarta

Nantinya program ini akan dimonitor dan dieksekusi oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

"Alhamdulillah satu-satu (janji kampanye) tuntas dan inilah (program hunian) salah satunya (yang tuntas)," ujar Anies kepada awak media di Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis (18/8/2022).

Anies menjelaskan meski tak terlihat saat dikerjakan, janjinya tetap terealisasi.

"Maka, insya Allah yang menjadi rencana bisa tereksekusi. Nah, di sinilah proses (pengerjaan janji kampanye) yang tidak terlihat. Tahu-tahu nanti sudah jadi barangnya, tahu-tahu sudah selesai," ucap Anies.

Anies turut menyatakan komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mewujudkan janji-janji kampanye yang diketahui berjumlah 23 janji politik.

Dari puluhan janji itu ada beberapa yang telah dikerjakan namun belum memenuhi target.

Satu di antaranya adalah janji membangun sumur resapan untuk menanggulangi banjir yang ditargetkan terbangun 1,8 juta tapi baru terpenuhi sebanyak 16 ribu titik per November 2021.

Baca juga: Berita Anies Baswedan: Bersahabat dengan Menlu Jepang, Disambut Denting Piano hingga Pelukan Hangat

Sebelumnya, kebijakan Anies melakukan penjenamaan rumah sakit umum daerah (RSUD) menjadi Rumah Sehat untuk Jakarta menuai kritik dan hujatan dari berbagai pihak.

Langkah Anies mengganti istilah Rumah Sakit menjadi Rumah Sehat dianggap ngawur dan tidak penting.

Dikutip TribunWow.com dari Tribunnews, kritikan ini disampaikan oleh politisi PDIP dan PSI.

Kader PDIP sekaligus Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyindir kebijakan Anies yang menurutnya ngawur.

"Buat program itu yang terasa langsung gitu kesuksesannya di tengah masyarakat," ujar Edi, Kamis (4/8/2022).

"Bukan cuma ganti-ganti nama. Kemarin nama jalan, sekarang rumah sakit."

"Stop deh bikin kebijakan ngawur," sambungnya.

Sementara itu Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Anggara Wicitra Sastroamidjojo melihat masih banyak masalah lain yang seharusnya diprioritaskan oleh Anies.

"Memang tidak ada salahnya mengubah nama RSUD menjadi Rumah Sehat untuk Jakarta dengan segala alasannya. Namun, ada urgensi yang lebih besar di bidang kesehatan," ucap Anggara, Kamis (4/8/2022).

Anggara kemudian mengungkit adanya belasan kelurahan yang belum memiliki puskesmas mulai dari Kelurahan Duri Selatan, Glodok, Cikini, Gambir, hingga Kemayoran.

"Dalam masa jabatan Gubernur Anies sejak 2017, pembangunan puskesmas di kelurahan-kelurahan ini tidak dikejar. Padahal, puskesmas penting sebagai akses layanan utama masyarakat di wilayah," ujar Anggara.

"Selain itu, puskesmas juga berperan penting dalam upaya promotif preventif. Menurut saya jangan fokus ke hal-hal seremonial dulu sebelum yang esensial selesai," sambungnya.

Anies sendiri diketahui melakukan penjenamaan RSUD jadi Rumah Sehat untuk Jakarta pada Rabu (3/8/2022) kemarin.

Anies menjelaskan, rencana penjenamaan telah dibahas sejak 2019 silam.

"Lalu muncul pandemi (Covid-19), sehingga ini (penjenamaan) terhenti. Baru kemudian kami aktifkan lagi setelah suasananya lebih memungkinkan," ucap Anies, Rabu (3/8/2022).

Anies berdalih, penjenamaan nama dilakukan agar masyarakat tidak datang ke RS hanya pada saat sakit tapi saat sehat juga untuk kepentingan menjaga kebugaran tubuh.

"Jadi datang ke rumah sehat untuk menjadi sehat dan lebih sehat. Dari mulai melakukan medical check up, sampai persoalan gizi, konsultasi, dan lain-lain," terang Anies. (TribunWow.com/Anung/Via)

Baca Artikel Terkait Lainnya