Konflik Rusia Vs Ukraina
Rusia Mulai Tarik Upeti dari Wilayah Ukraina yang Diduduki, Tiap Orang Diminta Bayar Rp 3,6 Juta
Pihak Rusia diklaim mulai menerapkan pemungutan pajak atau upeti di wilayah Ukraina Timur yang berhasil dikuasai.
Penulis: Noviana Primaresti
Editor: Lailatun Niqmah
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Pihak Rusia diklaim mulai menerapkan pemungutan pajak atau upeti di wilayah Ukraina Timur yang berhasil dikuasai.
Separatis pro-Rusia di wilayah tersebut memaksa setiap penduduk untuk membayar hingga jutaan rupiah.
Rencananya, uang yang terkumpul akan digunakan untuk mendanai perang dengan Ukraina.
Baca juga: Taklukkan Desa di Severodonetsk, Pasukan Rusia Sedikit demi Sedikit Kuasai Wilayah Ukraina
Baca juga: Maju ke Wilayah Perang, Zelensky Adakan Kunjungan Tiba-tiba ke Kota Ukraina yang Disasar Rusia
Hal ini dilaporkan telah diungkapkan oleh Vitaly Khotsenko, Perdana Menteri dari Donetsk People's Republik (DPR) yang memproklamirkan diri.
Dikutip TribunWow.com dari Mirror, Senin (18/6/2022), ia menyatakan bahwa setiap orang termasuk bayi dan orangtua, diminta menyerahkan 14 ribu rubel (Rp 3,6 juta).
Dilaporkan hal ini berlaku untuk semua orang di wilayah pendudukan Ukraina timur, di mana uang tersebut akan digunakan untuk berperang.
Adapun laporan ini pertama kali diunggah oleh Kira Yarmysh, juru bicara kritikus Kremlin Alexei Navalny, melalui akun Twitter pribadinya.
Padahal sebelumnya, Kremlin mengatakan mereka akan menginvestasikan lebih dari dua triliun rubel untuk perekonomian DPR, dalam waktu dua tahun.
Tetapi tidak diketahui bagaimana uang itu akan dipergunakan nantinya.
Diketahui, warga Ukraina yang tinggal di wilayah tenggara Donetsk dan Luhansk, yang dikenal sebagai Donbas, telah dikendalikan oleh separatis dukungan Moskow selama hampir delapan tahun.
Namun Presiden Rusia Vladimir Putin baru mengakui Donetsk dan Luhansk sebagai republik resmi tiga hari sebelum menginvasi Ukraina, pada 21 Februari.
Hal ini dilihat sebagai dalih bagi penghasut perang untuk menyerang Ukraina.
Selama ini, semua negara anggota PBB, selain Rusia, menganggap DPR secara hukum masih bagian dari Ukraina dan bukan negara merdeka.
Namun awal pekan ini, Suriah menjadi negara pertama yang secara resmi mengakui dua bagian Ukraina sebagai republik merdeka.
Dukungan tersebut diduga dilatari kedekatan Rusia dengan Suriah.
