Eks Komandan NATO Ungkap Putin Rawan Digulingkan oleh Koleganya Sendiri

TRIBUNWOW.COM - Presiden Rusia Vladimir Putin disebut dikelilingi oleh orang-orang yang ingin menggulingkannya.

Pernyataan ini disampaikan oleh mantan petinggi pasukan militer NATO Sir James Everard.

James menyebut kini tinggal menunggu waktu dan kondisi tertentu sebelum Putin dikudeta oleh orang-orang di lingkar terdekatnya sendiri.

Baca juga: 5 Kasus Pengkhianatan di Konflik Rusia-Ukraina, dari Nenek-nenek hingga Politisi Provokasi Nuklir

Baca juga: Bukan demi Ukraina, Eks Presiden Rusia Bongkar Tujuan AS Kirim Bantuan hingga Rp 581 Triliun

Dikutip TribunWow.com dari Thesun.co.uk, James diketahui pernah menjabat sebagai Wakil Panglima Tertinggi Sekutu NATO di Eropa.

Potensi Putin digulingkan semakin meningkat seusai Rusia gagal meraih tujuan operasi militer spesial di Ukraina pada 9 Mei 2022.

Menurut James, jika Rusia menang di Ukraina, bukan tidak mungkin Putin akan mengincar teritorial lain.

James menyebut, saat ini dunia tengah memasuki babak baru era perang dingin antara Rusia dan NATO.

"Saya pikir Putin kini dalam masalah. Finlandia dan Swedia ingin bergabung ke NATO," ujarnya.

James mengatakan, upaya Putin menghentikan ekspansi NATO berakhir sia-sia.

Pernyataan serupa disampaikan oleh mantan Menteri Luar Negeri Rusia zaman Boris Yeltsin, yakni Andrei Kozyrev.

Dikutip TribunWow.com dari metro.co.uk, Minggu (13/3/2022), sebuah laporan menyebut saat ini mulai muncul orang-orang di lingkar Putin dalam yang tidak senang dan marah atas tindakan Putin menginvasi Ukraina.

Kozyrev mengatakan, saat ini Putin terancam diberhentikan dan paling parah tewas dibunuh.

Kemudian Kozyrev mengungkit era pemerintahan Boris Yeltsin yang mana banyak pihak yang berupaya menggulingkan pemerintahan Boris Yeltsin pada saat itu.

"Bahkan di zaman Uni Soviet, ada banyak upaya (percobaan pembunuhan): Stalin sempat diracuni," ujar Kozyrev.

Kozyrev meyakini saat ini pihak internal yang tidak senang terhadap Putin akan semakin banyak dan dapat berakibat buruk terhadap Putin.

"Saya tidak tahu akan seperti apa tetapi sejarah Rusia selalu penuh dengan kejadian tidak terduga," ujarnya.

Diketahui selama dua minggu lebih melakukan invasi ke Ukraina, Rusia terus-terusan menerima serangan di sektor ekonomi berupa sanksi dari negara hingga perusahaan multi nasional.

Selain serangan sanksi, hubungan Rusia dengan negara-negara barat semakin memburuk, belum lagi para konglomerat asal Rusia juga terkena imbas.

Christopher Steele, seorang mantan intelijen Inggris meyakini konflik yang terjadi di Ukraina justru akan menjadi awal bagi kejatuhan rezim Presiden Rusia Vladimir Putin.

Dikutip TribunWow.com dari Sky News, ia meyakini nasib Putin akan berakhir mengenaskan.

Steele yang merupakan mantan agen M16 menyebut Putin telah melakukan hal yang di luar kemampuannya.

Saat ini, sanksi ekonomi yang dijatuhkan kepada Rusia disebut akan memicu kejatuhan Putin.

"Pada akhirnya ekonomi lah yang akan menghentikan Rusia dan kemungkinan akan berujung pada jatuhnya rezim ini (Putin) cepat atau lambat," ujar Steele.

Steele kemudian menjawab kemungkinan adanya orang dekat Putin yang akan berkhianat.

Ia mengatakan, selama ini Putin sangat waspada terhadap sekitarnya, namn kemungkinan itu tetap ada.

Steele lalu menjelaskan bahwa Putin tidak akan lagi bisa terlibat dalam politik internasional.

"Menurut saya, sayangnya dalam waktu dekat ini kita akan melihat pasukan Rusia yang semakin brutal di Ukraina," ujarnya.

"Tetapi dalam jangka panjang, sanksi ekonomi dan isolasi baik budaya maupun ekonomi di dunia ini akan berujung pada perubahan rezim di Rusia," pungkasnya.

Baca juga: Hasut Warga Jangan Musuhi Tentara Rusia, Pengkhianat di Ukraina Sediakan Rumah untuk Pasukan Putin

Baca juga: Video Dramatis Penangkapan Pengkhianat Ukraina, Wanita Ini Dituding Bocorkan Data Rahasia ke Rusia

Dapatkah Putin Dituntut?

Sebelumnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyerukan bahwa serangan Rusia ke RS Bersalin Mariupol merupakan kejahatan perang.

Selain itu, Rusia yang mendapat instruksi dari kepala negaranya, juga diduga memakai peralatan perang yang dilarang.

Lantas, apakah Presiden Rusia Vladimir Putin yang menginisiasi perang tersebut bisa diadili sebagai penjahat perang?

Dilansir TribunWow.com dari BBC News, Kamis (10/3/2022), negara-negara dunia mengakui adanya peraturan perang.

Aturan tersebut tak dapat dilanggar lantaran berkaitan dengan urusan kemanusiaan.

Antara lain adalah ketentuan bahwa warga sipil tidak dapat dengan sengaja diserang, begitu pula infrastruktur yang vital bagi kelangsungan hidup mereka.

Beberapa senjata juga dilarang karena mengakibatkan penderitaan mengerikan, seperti misalnya ranjau darat anti-personil dan senjata kimia atau biologi.

Orang sakit dan terluka harus dirawat, termasuk tentara yang terluka, yang memiliki hak sebagai tawanan perang.

Undang-undang lain melarang penyiksaan dan genosida atau upaya yang disengaja untuk menghancurkan sekelompok orang tertentu.

Pelanggaran serius selama perang seperti pembunuhan, pemerkosaan atau penganiayaan massal terhadap suatu kelompok, dikenal sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Adapun tanggung jawab terhadap penegakan peraturan tersebut saat ini dipegang oleh International Criminal Court (ICC) dan International Court of Justice (ICJ).

ICJ dapat mengatur perselisihan antar negara, tetapi tidak dapat menuntut individu.

Ukraina telah mendaftarkan kasus dugaan kejahatan perang terhadap Rusia atas invasi di badan tersebut.

Jika ICJ memutuskan melawan Rusia, tugas menegakkan penilaian itu akan jatuh ke Dewan Keamanan PBB (DK PBB).

Tetapi Rusia sebagai salah satu dari lima anggota tetap DK PBB dapat memveto proposal apa pun untuk membatalkannya.

Sementara itu, ICC dapat mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk membawa individu yang terbukti bersalah ke pengadilan di Den Haag.

Di sinilah batasan praktis atas kekuasaan pengadilan menjadi jelas.

Pengadilan tidak memiliki kepolisian sendiri dan bergantung pada negara yang memiliki kekuatan untuk menangkap tersangka.

Jauh lebih mudah untuk menyematkan kejahatan perang pada seorang prajurit yang melakukannya, daripada para pemimpin yang memerintahkan mereka untuk menembak.

Tetapi ICC juga dapat menuntut pelanggaran atas dugaan melancarkan perang agresif.

Ini adalah kejahatan invasi atau konflik yang tidak dapat dibenarkan, di luar tindakan militer yang dapat dibenarkan untuk membela diri.

Profesor Philippe Sands QC, seorang ahli hukum internasional di University College London, mengatakan ICC tidak dapat menuntut para pemimpin Rusia atas pelanggaran ini karena negara tersebut bukan anggota ICC.

Secara teori, Dewan Keamanan PBB dapat meminta ICC untuk menyelidiki pelanggaran ini.

Tapi sekali lagi, Rusia bisa memveto ini sebagai salah satu dari lima anggota tetap dewan.

Dan akan lebih sulit lagi untuk membawa Putin ke pengadilan dan menyatakannya sebagai penjahat perang.

(TribunWow.com/Anung/Via)

Berita terkait Konflik Rusia Vs Ukraina