Breaking News:

Konflik Rusia Vs Ukraina

Putin Catat Negara-negara yang Beri Sanksi Rusia akibat Invasi ke Ukraina, Rencanakan Balas Dendam?

Presiden Rusia Vladimir Putin meminta stafnya untuk membuat daftar negara-negara yang telah menjatuhkan sanksi pada Rusia.

Penulis: Noviana Primaresti
Editor: Tiffany Marantika Dewi
AFP
Presiden Rusia Vladimir Putin (depan) didampingi juru bicaranya, Dmitry Peskov. Putin meminta stafnya untuk mencatat negara-negara yang menjatuhkan sanksi pada Rusia, Sabtu (5/3/2022). 

TRIBUNWOW.COM - Presiden Rusia Vladimir Putin meminta stafnya untuk membuat daftar negara-negara yang telah menjatuhkan sanksi atas invasi Rusia ke Ukraina.

Ia menyebut sanksi yang dijatuhkan negara-negara dunia tersebut sama halnya dengan deklarasi perang terhadap Rusia.

Putin juga menyatakan pencapaian yang diinginkan dari tindakan yang disebutnya agresi militer ke Ukraina.

Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi pada Rabu (2/3/2022) yang menuntut agar Rusia segera mengakhiri operasi militernya di Ukraina. Sebanyak 141 negara memberikan suara mendukung resolusi tersebut, yang menegaskan kembali kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas wilayah Ukraina.
Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi pada Rabu (2/3/2022) yang menuntut agar Rusia segera mengakhiri operasi militernya di Ukraina. Sebanyak 141 negara memberikan suara mendukung resolusi tersebut, yang menegaskan kembali kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas wilayah Ukraina. (UN PHOTO via Kompas.com)

Baca juga: Putin Terang-terangan Ungkap Ketakutannya terhadap Potensi Ukraina, Jadi Dasar Utama Agresi Rusia

Baca juga: 5 Kemungkinan yang Bakal Terjadi terkait Invasi Rusia di Ukraina, Perang Bisa Berakhir?

Dikutip TribunWow.com dari media Rusia Ria Novosti, Senin (7/3/2022), Putin mengecam sanksi global yang ditetapkan negara-negara dunia pada Rusia.

Selain sanksi ekonomi yang menjatuhkan nilai tukar Rubel, diberlakukan pula boikot besar-besaran terhadap individu maupun produk negaranya.

"Sanksi yang diberlakukan ini sama dengan deklarasi perang," kata Putin.

Dalam pernyataannya, Putin memberi instruksi tegas kepada bawahannya.

Ia menginginkan adanya sebuah daftar yang memuat nama-nama negara yang telah menjatuhkan sanksi.

Selain itu, juga detail dari sanksi maupun kerugian yang diterima atas tindakan negara tersebut.

"(Meminta-red) Pemerintah Federasi Rusia, dalam waktu dua hari, untuk menetapkan daftar negara asing yang melakukan tindakan tidak bersahabat terhadap Federasi Rusia, badan hukum Rusia, dan individu," kata Putin.

Pada kesempatan yang sama, Putin menegaskan misi utama yang harus diselesaikan di Ukraina.

Ia pun memberikan syarat untuk bisa mengakhiri agresi militer di Ukraina dan mencapai kesepakatan damai.

"Salah satu persyaratan utama kami adalah demiliterisasi, yaitu, kami membantu warga negara, penduduk Donbass, mencari status netral Ukraina, mencari demiliterisasi negara," kata Putin.

"Kami harus memahami dengan jelas dan jelas senjata apa yang berada di mana, di bawah kontrol apa."

"Di sini opsi yang berbeda dimungkinkan, kami sedang mendiskusikannya sekarang. Kami juga berdiskusi dengan perwakilan pemerintah Kyiv selama proses negosiasi di Belarus."

Baca juga: Pasca Putin Lakukan Invasi ke Ukraina, Warga Rusia Mulai Rasakan Sanksi Ekonomi: Saya Takut di Sini

Baca juga: Sindir Putin, Zelensky Tantang Bertemu Selesaikan Konflik Rusia dan Ukraina: Aku Tidak Menggigit

Bom Atom Ekonomi Dijatuhkan ke Rusia

Aliansi negara Sekutu mengenakan sanksi ekonomi yang semakin keras terhadap Rusia atas invasinya ke Ukraina.

Target terbarunya melibatkan pelarangan akses Rusia ke SWIFT, singkatan dari Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication.

Hal ini menjadi sanksi ekonomi terbesar hingga disebut sebagai bom nuklir untuk melumpuhkan sistem keuangan Rusia.

Dilansir ABC News, Minggu (27/2/2022), Amerika dan sejumlah negara lain telah menyetujui pembatasan akses Rusia ke SWIFT.

Pasalnya, Presiden Rusia Vladimir Putin masih enggan menarik pasukannya dari Ukraina.

Adapun SWIFT adalah sistem pengiriman pesan yang didirikan pada tahun 1973 yang memungkinkan lembaga keuangan besar untuk saling mengirim uang.

Sistem yang berbasis di Belgia ini digunakan oleh lebih dari 11 ribu bank dan lembaga keuangan di lebih dari 200 negara dan wilayah, termasuk Rusia.

SWIFT menangani 42 juta pesan sehari, memfasilitasi transaksi senilai triliunan dolar.

Menurut Financial Times, Rusia menyumbang 1,5% dari transaksi SWIFT pada tahun 2020.

Pada Sabtu (26/2/2022) malam, Gedung Putih mengumumkan bahwa AS akan memutuskan beberapa bank Rusia dari SWIFT dalam kemitraan dengan Komisi Eropa, Prancis, Jerman, Italia, Inggris dan Kanada.

Dalam pernyataan resmi yang dirilis, pihak Amerika menyebut bahwa tindakan ini akan melumpuhkan sistem finansial Rusia.

"Melakukan tindakan pembatasan yang akan mencegah Bank Sentral Rusia menyebarkan cadangan internasionalnya dengan cara yang merusak dampak sanksi dari kami," bunyi pernyataan tersebut.

"Ini akan memastikan bahwa bank-bank ini terputus dari sistem keuangan internasional dan membahayakan kemampuan mereka untuk beroperasi secara global."

Seorang pejabat senior Gedung Putih mengatakan bahwa Uni Eropa akan ikut memilah bank mana saja yang diputus dari SWIFT.

Beberapa ahli percaya bahwa memberikan sanksi kepada bank seperti yang telah dilakukan AS dan sekutu sejauh ini adalah cara yang efektif untuk membekukan aset Rusia.

Pasalnya, jika tidak ada uang untuk dipindahkan, sistem transaksi Rusia ke luar akan menjadi kacau.

Di sisi lain, negara-negara Eropa kemungkinan akan menghadapi dampak negatif terhadap ekonomi mereka sendiri dari sanksi SWIFT.

Jerman, khususnya, yang selama ini memiliki ketergantungan pada pasokan gas dan minyak Rusia. (TribunWow.com)

Berita terkait Konflik Rusia Vs Ukraina

Sumber: TribunWow.com
Tags:
Vladimir PutinRusiaUkrainaBelarusKyiv
Berita Terkait
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
AA

BERITA TERKINI

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved