PKB Siap Bentuk dan Pimpin Poros Sendiri di Pilpres 2024, Ingin PPP dan PAN Masuk Gerbong

TRIBUNWOW.COM - Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menyebut bahwa partainya berkeinginan untuk membuat dan memimpin poros sendiri untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang

Untuk bisa mencalonkan presiden, dia berharap Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN) masuk gerbong koalisinya pada Pilpres 2024. 

Jazilul, mengatakan hal itu dalam diskusi 4 Pilar MPR RI dengan tema Refleksi Politik Kebangsaan Tahun 2021 di Media Center Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, DKI Jakarta Rabu (15/12/2021).

Baca juga: Utak-atik Pilpres 2024: Uji Elektabilitas Duet Prabowo-Puan, Lawan Anies Siapa Menang?

Baca juga: Dinilai Strategi Jaga Popularitas demi Pilpres 2024, Ini Kata Anies soal Kanal YouTube Miliknya

”Kalau terkait dengan poros, PKB mau memimpin poros sendiri. Nggak tahu dengan cara apa, tapi saya sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu, saya berkeinginan untuk PKB memimpin poros," katanya dikutip dari Tribunnews,com.

Meski begitu, sebagai Bapilu DPP PKB untuk Pilpres 2024, dia menyebut belum menyiapkan strategi terkait hal itu. 

Namun, pihaknya akan mengajak partai lain untuk bergabung dalam koalisinya ke depan.

"Mestinya PPP juga ikut karena sama-sama hijau. Tinggal nambah satu lagi, berangkat itu sudah, misalnya PAN itu sudah cukup, berangkat kita. Bismillah,” ujar pria yang akrab disapa Gus Jazil ini.

Dia menegaskan bahwa poros yang dibuatnya bukanlah untuk melahirkan politik identitas dan justru akan mengedepankan kebersamaan. 

Bahkan, jika PKB bisa mewujudkan poros sendiri, pihaknya akan menegur atau mengeluarkan partai yang melanggar prinsip-prinsip persatuan tersebut. 

”Tentu akrobat politik di 2023 akan tidak terhindarkan nantinya dari partai-partai yang ada, meskipun hari ini solid dalam satu barisan. Saya berharap nanti kalau apapun partainya kalau manuvernya itu melampaui atau bisa memecah belah, harus disemprit karena ini untuk kepentingan persatuan, kebersamaan pasca-Covid-19,” tuturnya.

Baca juga: Ingin 1 Periode Lagi, Jokpro Jateng Deklarasi Dukung Jokowi-Prabowo untuk Pilpres 2024

Karena itu dia juga mendukung adanya revisi untuk menurunkan batasan presidential threshold (PT) 20 persen. 

Dengan terealisasinya penurunan ambang batas PT di Pilpres 2024, keinginan PKB untuk membuat poros sendiri akan mudah terealisasi. 

”PKB ingin mimpin poros, masa bercita-cita saja dilarang? Apalagi kalau nanti ada kesepakatan presidensial threshold-nya turun, tambah terbuka lagi,” katanya.

Menurut dia, adanya penurunan ambang batas PT itu bukan hanya semata-mata untuk kepentingan PKB semata. 

Jika ambang batas diturunkan setidaknya 10 persen, dia yakin akan semakin banyak tokoh yang bisa berkompetisi dalam pencalonan presiden, dan itu adalah hal yang baik. 

Partainya sendiri berharap bahwa ambang batas diturunkan menjadi 5 persen dalam pemilu besok. 

”Banyak pilihan, tetapi tetap dalam bingkai persatuan. Jangan lagi muncul ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Pokoknya kalau lebih banyak (calon), kalau ada 4 malah enak, cuma yang dipikirkan adalah kalau putarannya 2 kali maka biaya nambah, itu menjadi soal,” ujarnya.

Cita-cita PKB

Terkait adanya gugatan untuk merevisi batasan PT di Pilpres, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengungkapkan, bahwa itu juga merupakan cita-cita PKB.

Dirinya juga menyayangkan bahwa parlemen belum membuat revisi terkait PT yang ada di Undang-Undang Pemilu tersebut.

"Itu cita-cita PKB sejak awal, cita-cita kita itu tapi belum terlaksana karena enggak ada pembahasan undang-undang, cita-cita kita presidential threshold ya 5 persen, maksimal 10 persen," kata Muhaimin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (15/12/2021), dikutip dari Kompas.com.

Padahal dengan penurunan batas PT, akan berdampak dengan terbukanya ruang untuk berkompetisi di kepemimpinan nasional. 

Meski begitu, ia juga menyebut kurang setuju dengan dihilangkannya batas PT untuk pencalonan presiden.

"Supaya lebih memberi ruamg kebebasan ekspresi dan kompetisi, semua punya hak yang sama, idealnya nol persen tapi kan enggak lucu juga ya, harus ada pembatasan lah ya 5-10 persen," kata Muhaimin.

Untuk diketahui, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo tengah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) batasan presidential threshold 20 persen untuk pencalonan presiden dihapus.

Adapun pasal yang ingin dibatalkan olehnya adalah Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pasal tersebut menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang setidaknya memiliki 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Pasal tersebut dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (2), 6A Ayat (5), dan 6A Ayat (2) UUD 1945.

"Karena telah mengakibatkan pemohon kehilangan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya calon pemimpin bangsa (presiden dan wakil presiden) yang dihasilkan partai politik peserta pemilihan umum," kata kuasa hukum Gatot, Refly Harun seperti dalam surat permohonan.

Adanya ambang batas untuk pencalonan presiden dan wakil presiden juga dinilai sudah mengamputasi salah satu fungsi partai politik, yaitu menyediakan dan menyeleksi calon pemimpin masa depan. (TribunWow.com/Afzal Nur Iman)

Baca Artikel Terkait Lainnya

Artikel ini diolah dari Tribunnews,com yang berjudul Pilpres 2024, PKB Siap Bentuk dan Pimpin Poros Koalisi dan Kompas.com yang berjudul Muhaimin: Cita-cita PKB Presidential Threshold 5 Persen, Maksimal 10 Persen