Breaking News:

Konflik di Afghanistan

Berencana Adili Pelanggar Hukum Syariat Islam, Taliban Dirikan Pengadilan Militer di Afghanistan

Taliban mengumumkan pendirian pengadilan militer untuk menegakkan hukum sesuai Syariat Islam di Afghanistan, berdasarkan perintah pemimpin tertinggi.

AFP
Pejuang Taliban berdiri di atas kendaraan polisi yang rusak di sepanjang pinggir jalan di Kandahar, Afganistan, pada 13 Agustus 2021. Taliban mengumumkan pendirian pengadilan militer untuk menegakkan hukum sesuai Syariat Islam di Afghanistan, berdasarkan perintah pemimpin tertinggi, Rabu (10/11/2021). 

TRIBUNWOW.COM – Pemerintah Afghanistan bentukan Taliban mengumumkan pendirian pengadilan militer pada Rabu (10/11/2021).

Dalam pemberitahuan tersebut, dikatakan tujuan pendirian pengadilan militer adalah untuk menegakkan hukum Islam di Afghanistan.

Dilansir dari Anadolu Agency, pengadilan akan memiliki kekuatan untuk menafsirkan hukum Syariah hingga memutus perkara.

Kekeringan di Afghanistan.
Afghanistan. (AFP/Hoshang Hashimi)

Baca juga: 44 Anggota Taliban Duduki Posisi Kunci di Afghanistan hingga Peringatan soal Kemungkinan Penyusup

Baca juga: Perketat Hukum Syariah, Taliban Disebut Punya Daftar Komunitas Gay Afghanistan yang Terancam Dibunuh

Wakil Juru Bicara Taliban, Enamullah Samangani, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pengadilan telah dibentuk atas perintah pemimpin tertinggi kelompok tersebut, Haibatullah Akhundzada untuk menegakkan "sistem syariat Islam, keputusan ilahi, dan reformasi sosial.”

Enamullah Samangani juga meyebutkan salah satu pejabat Taliban, Obaidullah Nezami, telah ditunjuk sebagai ketua pengadilan militer dengan Seyed Aghaz serta Zahed Akhundzadeh sebagai wakilnya.

Menurutnya, pengadilan militer akan memiliki wewenang untuk menafsirkan keputusan syariat Islam, mengeluarkan keputusan yang relevan dengan hukum perdata Islam dan yurisprudensi dalam kasus tingkat tinggi.

Tak hanya itu, Samangani juga mengatakan pengadilan militer juga dapat mendaftarkan pengaduan, tuntutan hukum serta petisi terhadap pejabat Taliban dan anggota polisi, bahkan unit intelijen.

Menyusul runtuhnya pemerintahan Afghanistan yang didukung Barat dan pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban sejak 15 Agustus lalu, kelompok itu menerapkan berbagai aturan baru yang kemudian membuat sistem hukum sebelumnya lumpuh.

Sementara itu, Direktorat Tinggi Intelijen, departemen yang dibentuk Taliban, mengatakan tingkat kejahatan di Afghanistan telah menurun.

Dilaporkan terdapat 82 penculik dan puluhan pencuri ditangkap sejak Taliban mengambil alih negara tersebut pada Agustus.

Sebelumnya, penjabat perdana menteri Afghanistan, Hassan Akhund, mengarahkan para pejabat untuk menyelidiki kasus “penangkapan dan penyiksaan” terhadap seorang mantan anggota Wolesi Jirga (majelis rendah), Allah Gul Mujahid.

Perintah tersebut diikuti oleh video viral yang diunggah di media sosial, di mana menunjukkan anggota Mujahid dipukuli dan dihina oleh pasukan Taliban.

Sejak Taliban menguasai Afghanistan, kelompok tersebut banyak menjatuhkan hukuman yang terhitung brutal kepada para warga yang dianggap melakukan pelanggaran.

Dua bulan lalu, Taliban menggantung tubuh empat orang yang diduga penculik di tempat umum pada 25 September.

Halaman
123
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved