Virus Corona
Testing dan Tracing Covid-19 Harus Terarah, Menkes: Bukan Semua Dites karena Mau Aktivitas Tertentu
Berdasarkan arahan presiden, Menkes menegaskan tidak akan ada lagi testing atau tracing massal karena harus terarah pada yang suspek dan kontak erat.
Penulis: Rilo Pambudi
Editor: Rekarinta Vintoko
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa Indonesia akan belajar 'hidup bersama' pandemi Covid-19.
Oleh sebab itu, pihaknya telah diminta oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyusun strategi 'hidup bersama'.
Menkes menegaskan, nantinya tidak akan ada lagi testing atau tracing secara masal atau untuk kepentingan tertentu saja.
Baca juga: Vaksinasi Covid-19 Indonesia Nomor 9 Dunia, Menkes Budi Gunadi: Masyarakat Jangan Pilih-pilih Vaksin
Testing dan tracing bakal dilakukan secara terarah.
Hal itu disampaikan Budi sesuai dengan arahan Presiden Jokowi.
Semula, Budi menyampaikan bahwa hal utama yang perlu diperhatikan adalah ketaatan terhadap prokes.
"Arahan yang pertama, agar kita bisa menyeimbangkan hidup yang sehat dan bermanfaat secara ekonomi, yang paling penting adalah protokol kesehatannya harus disiplin," ujar Budi Gunadi dikutip TribunWow.com dari YouTube Sekretariat Presiden.
Menkes juga menyampaikan, presiden juga menekankan prokes berbasis teknologi informasi melalui aplikasi peduli lindungi
Semua dilakukan demi menyeimbangkan kesehatan dan ekonomi berjalan seiring.
Selain prokses, hal lain yang ditekankan presiden adalah masalah testing dan tracing.
Baca juga: PPKM Diperpanjang 1 Minggu Lagi, Jokowi Mulai Longgarkan Beberapa Aturan: Tetap Harus Hati-hati
Baca juga: BREAKING NEWS - Jokowi Umumkan PPKM Diperpanjang hingga 30 Agustus 2021, tapi Ada Penurunan Level
Seperti dikatakan di awal, testing dan tracing akan dilakukan dengan lebih terarah.
Dekan kata lain, testing atau tracing akan difokuskan pada orang yang suspek dan kontak erat saja, bukan untuk screening kepentingan tertentu.
"Arahan bapak presiden nanti testing dan tracing ini harus sangat terarah, tidak massal," ujar Budi.
"Benar-benar yang butuh atau istilahnya para ahli kesehatan testing epidemiologi. Bukan testing untuk screening."
"Yaitu testing yang dilakukan ke suspek dan kontak erat yang memang bergejala. Bukan semua orang dites karena mau melakukan aktivitas tertentu," jelasnya.
Simak videonya mulai 27.40:
Dalam kesempatan yang sama, Budi Gunadi Sadikin juga memberikan sejumlah kabar baik.
Hal itu tentunya terkait perkembangan pendemi Covid -19 di Indonesia.
Menkes menegaskan, pihaknya diminta menyiapkan siasat agar masyarakat bisa hidup berdampingan dengan Covid-19.
"Di ratas tadi Presiden meminta kami untuk bisa mulai menyusun strategi hidup bersama pandemi, bukan hanya strategi penanganan pandemi," kata Menkes Budi Gunadi dikutip TribunWow.com dari YouTube Sekretariat Presiden.
Baca juga: Berakhir Hari Ini, PPKM Jawa-Bali Diperpanjang atau Tidak? Lihat Data Covid hingga Saran Epidemiolog
Lebih lanjut, Budi Gunadi lantas menyampaikan update perkembangan vaksinasi Covid-19 di RI.
Pihaknya mengumumkan, jumlah vaksinasi Covid-19 Indonesia saat ini menempati posisi nomor 9 di dunia.
Hal itu berkat penyuntikan 90 juta dosis vaksin Covid-19 yang telah dilakukan pemerintah sejauh ini.
"Kita masih di ranking 9 dunia untuk jumlah penyuntikan," ujar Budi.
"Sementara untuk orang yang disuntik per hari ini, sudah berhasil ada 58 juta orang yang mendapat suntikan pertama, itu ranking 6 dunia," tambahnya.
Masyarakat Tak Perlu Pilih-pilih
Kabar gembira yang lain, Indonesia akan kedatangan 62,6 juta dosis vaksin Covid-19 dengan berbagai merek pada bulan Agustus ini.
Di mana, di antaranya adalah vaksin merek Pfizer hasil pembelian sekaligus hasil hibah.
"Kita sudah kedatangan 1,56 juta dosis vaksin Pfizer yang kita beli langsung dari Pfizer."
"Dan di akhir bulan ini ada 4,6 juta dosis vaksin Pfizer yang merupakan hasil kerja sama multilateral dari Covax," papar Budi.
Terkait varian vaksin yang ada, Menkes mengimbau agar masyarakat tidak pilih-pilih vaksin.
Ia pun meminta kerja sama masyarakat agar ikut mengawal bahwa semua vaksin tersebut tidak berbayar alias gratis.
"Kita imbau agar msyarakat tidak perlu pilih-pilih vaksin, karena semua vaksin memberikan manfaat sama, yaitu membangun antibodi tubuh kita," tegas Budi.
"Dan yang penting, masyarakat membantu pemerintah menjaga bahwa vaksin ini gratis, tidak ada yang bayar.
"Kalau ada yang minta pembayaran menghubungi 1500567 atau email ke pengaduan.itjen@kemkes.go.id," jelasnya. (TribunWow.com/Rilo)
