Terkini Nasional
Heboh Temuan Kelebihan Bayar Pemprov DKI, PDIP Curigai Adanya Kesengajaan hingga Dugaan Korupsi
Badan Pengawas Keuangan (BPK) menemukan kejanggalan dalam penggunaan anggaran 2020 di DKI Jakarta.
Penulis: Jayanti tri utami
Editor: Lailatun Niqmah
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Badan Pengawas Keuangan (BPK) menemukan kejanggalan dalam penggunaan anggaran 2020 di DKI Jakarta.
Dilansir TribunWow.com, pemeriksaan BPK mengungkap adanya kelebihan pembayaran dalam sejumlah proyek.
Nilainya bervariasi mulai dari ratusan juta hingga ratusan miliar rupiah.
Akibat adanya kelebihan bayar tersebut, muncul dugaan adanya kesengajaan yang berpotensi korupsi.
Baca juga: Reaksi Wagub DKI Jakarta soal Suntik Vaksin Kosong di Pluit, Riza Patria: Jangan Semua Harus Diawasi
Baca juga: Soal Surat Anies Baswedan, Mensos Risma Singgung Perbaikan Data Bansos DKI: Staf Saya Turun Bantu
Dalam acara Mata Najwa, Rabu (11/8/2021), Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Ima Mahdiah menyebut kelebihan bayar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI itu di antaranya dalam proyek pengadaan masker dan rapid test.
"Saya mengajak KPK, seluruh pengawas keuangan di DKI Jakarta ikut melihat pekerjaan yang dilakukan DKI Jakarta," ucap Ima.
"Jangan sampai hal-hal sepele ini malah merugikan warga DKI Jakarta."
"Rapid test dan masker yang totalnya sampai 5 M," sambungnya.
Menurut Ima, Pemprov DKI pun memilih membeli masker dengan harga yang lebih mahal dengan spek yang sama.
Karena itu, ia mencurigai adanya kesengajaan kelebihan bayar yang berpotensi korupsi.
"Kalau kita lihat rekomendasi BPK bahwa mereka sebelumnya membeli masker yang harganya lebih murah dengan spek yang sama, perusahaannya beda tapi ternyata lebih tinggi anggarannya," katanya.
"Kalau kita mau efisien dalam penganggaran ini harusnya kita samain aja."
"Karena spek sama, kualitas sama, kenapa harus ambil yang lebih tinggi?"
Baca juga: Segera Vaksin, Ini Daftar Aktivitas di DKI Jakarta yang Harus Tunjukkan Kartu Vaksinasi Covid-19
Baca juga: Tidak Bisa Isolasi Mandiri di Rumah? Begini Cara Dapat Fasilitas Isolasi Gratis Pemprov DKI Jakarta
Pernyataan Ima itu langsung ditanggapi Najwa Shihab.
Ima kembali menegaskan adanya kecurigaan kelebihan bayar Pemprov DKI itu merupakan kesengajaan.
"Tapi Anda melihat karena selisih harganya tinggi, jadi Anda curiga bukan sekedar maladministrasi tapi ada kerugiaan, bahkan ada potensi korupsi?," tanya Najwa.
"Kelihatannya ada kesengajaan Pemprov DKI," jawab Ima menyudahi.
Simak videonya berikut ini mulai menit ke-5.00:
Peristiwa 'Lebih Bayar' Pemprov DKI
Sebelumnya, peristiwa 'lebih bayar' ini dicurigai sebagai modus baru korupsi.
Pasalnya, BPK menemukan sejumlah pemborosan anggaran berupa lebih bayar pada Pemprov DKI Jakarta dan proyek pengadaan masker dan rapid test dengan nominal Rp 7 miliar.
Sekretaris Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggarran (Fitra), Misbah Hasan menyebut kasus ini harus diusut karena dikhawatirkan menjadi modus baru praktik korupsi.
Baca juga: Fakta Viral Foto Vaksin Covid-19 Dosis Ketiga untuk Influencer, Ini Penjelasan Sekwan DPRD DKI
"Istilah kelebihan bayar menurutku perlu diubah menjadi potensi korupsi mark up harga barang," katanya, dikutip dari Kompas.com.
"Solusinya tidak cukup hanya mengembalikan kelebihannya kemudian dianggap selesai."
Peristiwa 'lebih bayar' Pemprov DKI bukan sekali ini terjadi.
Pada 2019 lalu, Pemprov DKI diketahui pernah membayar lebih Rp 6,5 miliar untuk pengadaan mobil pemadam kebakaran. (TribunWow.com)
