PPKM Darurat
PPKM Darurat Diperpanjang atau Tidak? Prof Wiku: Evaluasi Masih Ditemukan Belum Optimal
Prof. Wiku membahas soal apa yang harus dilakukan jika keputusan relaksasi PPKM Darurat diambil oleh pemerintah.
Penulis: anung aulia malik
Editor: Lailatun Niqmah
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali telah berlangsung selama dua minggu lebih sejal Sabtu (3/7/2021) hingga hari ini Selasa (20/7/2021).
Jika sesuai dengan kebijakan awal, PPKM Darurat seharusnya selesai pada hari ini.
Terkait kelanjutan PPKM Darurat begini jawaban dari Koordinator tim pakar dan juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19, Prof. Wiku Adisasmito, dalam konferensi pers, Selasa (20/7/2021).
Baca juga: Sempat Viral Ngaku Matanya Ditusuk oleh Petugas PPKM, Awaluddin Rao Minta Maaf ke Polres Padang
Baca juga: Viral Pria Tarik Tubuh Polisi saat Terobos Penyekatan PPKM, Pelaku Ngaku Khawatir Sopirnya Panik
Pada konpers tersebut, Wiku menjelaskan bahwa saat ini keterisian rumah sakit sudah mengalami penurunan di Jawa-Bali.
Selain itu mobilitas penduduk juga sudah menurun.
Namun di sisi lain, penambahan kasus masih terus berlanjut.
Merujuk kebijakan-kebijakan sebelumnya, Wiku mengatakan, kebijakan relaksasi biasanya tidak diikuti dengan kesiapan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan yang ideal.
"Selain itu relaksasi juga disalahartikan dengan keadaan aman sehingga protokol kesehatan dilupakan dan penularan kembali terjadi di masyarakat, dan menyebabkan kasus kembali meningkat," ujar Wiku.
Wiku lalu menyinggung bagaimana 26 persen desa dan kelurahan di Indonesia masih memiliki tingkat kepatuhan masyarakat yang rendah dalam menjalankan protokol kesehatan (prokes).
Mengacu data tersebut, Wiku menegaskan penting untuk melakukan pengawasan dan penindakan sebelum relaksasi dilakukan.
Ia juga mengungkti komitmen berbagai unsur mulai dari Pemerintah daerah, TNI-Polri, Faskes, hingga RT-RW.
Wiku juga menjelaskan bahwa peran masyarakat sangat besar jika relaksasi dilakukan harus kompak bisa menjaga prokes.
Di akhir penjelasan, Wiku menyimpulkan dari kebijakan PPKM Darurat yang dilakukan masih ditemukan belum optimal di sejumlah daerah dan akan menjadi catatan penting terkait kebijakan PPKM Darurat ke depannya.
"Ke depannya beberapa hasil evaluasi yaitu masih ditemukannya belum optimalnya pengendalian di berbagai daerah akan menjadi dasar yang kuat tindak lanjut kebijakan PPKM Darurat ini," kata Wiku.
"Kita berharap ke depannya terjadi penurunan kasus dan kematian, dan peningkatan kasus kesembuhan yang lebih signifikan."
"Agar kita bisa kembali mengendalikan kondisi kasus," pungkas Wiku.
Wiku tidak menjawab secara lugas apakah PPKM Darurat akan diperpanjang atau tidak, dirinya hanya memberi sinyal kebijakan PPKM Darurat belum optimal di sejumlah daerah.
Simak videonya:
dr Tirta: Enggak Bisa Bilang Warga Manja
Sementara itu, Influencer dr Tirta Mandiri Hudhi secara terang-terangan menyebut Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat tak efektif menekan laju penyebaran Covid-19.
Dilansir TribunWow.com, dr Tirta mengatakan PPKM Darurat tak akan efektif jika pemerintah tak memenuhi kebutuhan pokok masyarakat.
Ia pun turut mengungkit kasus korupsi bantuan sosial (bansos) yang menyeret Menteri Sosial Juliari Batubara hingga masuk bui.
Baca juga: Pesan agar PPKM Darurat Bisa Efektif Atasi Covid-19, dr Tirta: Jangan sampai Bansos Dikorupsi Lagi
Baca juga: Pesan dr Tirta pada Luhut Binsar jika PPKM Darurat Gagal Tangani Covid-19: Harus Menerima Kritikan
Hal itu diungkapnya dalam kanal YouTube Tirta PengPengPeng, Minggu (18/7/2021).
"PPKM akan sangat efektif kalau warga yang terdampak juga ditanggung, at least kebutuhan primernya," jelas dr Tirta.
"Dan hal ini akan sangat membantu mereka."
Menurut dr Tirta, warga yang mengeluh soal kesulitan memenuhi kebutuhan sangat wajar terjadi.
Pasalnya, kata dia, di 2021 banyak warga yang sudah kehabisan tabungan.
"Kita enggak bisa bilang warga manja," kata dia.
"Kalau di 2021 itu sulit, PPKM, PSBB, lockdown ketika dilakukan di 2020 tabungan orang masih banyak."
"Akan sangat realistis jika kamu mengkritik warga manja dan sebagainya."
"Tapi di 2021 bahkan orang menengah aja bisa jadi orang enggak punya duit karena di-PHK," lanjutnya.
Karena itu, dr Tirta berharap pemerintah memenuhi kebutuhan pokok masyarakat.
Ia lantas mengungkit kasus korupsi bansos.
"Buat pemerintah kalau mau sukses PPKM-nya, warga yang terdampak ekonominya harus dibuatin dapur umum atau bantuan," terang dr Tirta.
"Jangan sampai bansosnya dikorupsi lagi, itu memalukan."
"Jubirnya Pak Luhut mengatakan bahwa Beliau juga setuju kalau mau sukses PPKM warga di bawah diberikan bansosnya."
"Maka dari itu bekerja sama dengan Kemensos," tandasnya. (TribunWow.com/Anung/Tami)
