Kasus Covid-19 Terus Naik, IDI, Oposisi, hingga WHO Desak Pemerintah Indonesia Terapkan PSBB

TRIBUNWOW.COM - Angka kasus Covid-19 di Indonesia sampai saat ini terus naik di berbagai wilayah.

Banyak fasilitas kesehatan sudah mulai kerepotan menangani tingginya angka pasien Covid-19.

Terkait hal ini, sejumlah pihak telah menyuarakan desakan kepada pemerintah Indonesia agar memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, desakan itu datang dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), kelompok oposisi pemerintah, hingga organisasi kesehatan dunia atau World Health Organization (WHO).

IDI Khawatir Risiko Kolaps

Tim mitigasi IDI bersama perhimpunan lima profesi dokter khawatir sektor kesehatan di Indonesia akan kolaps karena tingginya kasus Covid-19 di Tanah Air.

"Kami tidak ingin sistem kesehatan Indonesia menjadi kolaps," kata Ketua Tim Mitigasi Dokter PB IDI, dr Adib Khumaidi, melalui keterangan tertulis, Minggu (27/6/2021).

Lima perhimpunan profesi dokter itu terdiri dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI), Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia (PERDATIN), serta Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskuler Indonesia (PERKI).

Baca juga: Covid-19 Tak Kunjung Usai, Ketum Forkoma PMKRI Ingatkan Seluruh Pengurus Pegang Erat 3 Nilai Luhur

Melihat tingginya jumlah pasien Covid-19 di Indonesia, IDI meminta agar pemerintah segera menerapkan PSBB untuk mengurangi potensi penyebaran Covid-19.

IDI juga mendesak pemerintah mempercepat proses vaksinasi kepada masyarakat Indonesia.

Selain itu pemerintah turut didesak melakukan tracing dan testing secara masif agar kasus Covid-19 ditemukan sedini mungkin.

Minta Pemerintah Lockdown Pulau Jawa

Di sisi lain, pihak oposisi yakni Partai Demokrat meminta agar pemerintah berani mengambil keputusan untuk menetapkan lockdown di Pulau Jawa.

Deputi Riset dan Survei Balitbang DPP Partai Demokrat Jibriel Avessina menuturkan, biaya karantina wilayah lebih murah ketimbang penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro.

"Berdasarkan kajian kami, karantina wilayah se-Jawa dalam jangka waktu satu bulan membutuhkan dana Rp 48 triliun," kata Jibriel dalam keterangannya, Selasa (29/6/2021).

"Ini realistis dan feasible, tinggal kita berani punya political will atau tidak, mengingat angka kasus baru Covid-19 kian tinggi setiap harinya. Perlu terobosan kebijakan," sambungnya.

Baca juga: TKA Asal China Minta Vaksin Covid-19 di Banten, Langsung Ditolak Petugas karena Hal Ini

Baca juga: Fakta Viral Video Wanita Tanpa APD Gotong Jenazah Ayah yang Positif Covid-19, Ini Penjelasan Kades

Jibriel menjelaskan, anggaran sebesar Rp 48 triliun itu merupakan dana untuk pemenuhan kebutuhan dasar 80 persen penduduk atau 121 juta jiwa sebesar Rp 400.000 per orang.

Menurut Jibriel, kebijakan PPKM mikro justru memiliki risiko memperpanjang masa krisis pandemi Covid-19.

"Sehingga fasilitas kesehatan terancam kolaps dan perekonomian tidak kunjung bangkit," ujarnya.

WHO Desak Indonesia

Kemudian, WHO turut mendesak agar pemerintah Indonesia menerapkan PSBB secara ketat.

WHO mengkhawatirkan menyebarnya varian baru Covid-19 di Indonesia.

"Dengan meningkatnya penularan karena variants of concern, diperlukan tindakan segera untuk mengatasi situasi di banyak provinsi," kata WHO dalam laporan situasinya pada Kamis (17/6) dilansir dari AP.

Pejabat kesehatan Indonesia menyampaikan telah mendeteksi adanya tiga dari empat varian kekhawatiran yang ditandai oleh WHO. (TribunWow.com/Anung)

Artikel ini diolah dari Kompas.com dengan judul "Tim Mitigasi IDI Desak Pemerintah Kembali Terapkan PSBB demi Tekan Kasus Covid-19" , "Lonjakan Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Terapkan Karantina Wilayah Pulau Jawa" dan Kompas.tv dengan judul WHO Desak Indonesia Perketat PSBB Imbas Lonjakan Covid-19

Berita lain terkait Covid-19