Tentang Penunujukan Sekda Dance sebagai Plh Gubernur Papua, Lukas Beri Pesan Ini ke Warganya

TRIBUNWOW.COM - Gubernur Papua, Lukas Enembe meminta rakyatnya untuk tidak terprovokasi terkait penunjukkan Sekda Papua, Dance Yulian Flassy sebagai pelaksana harian (Plh) Gubernur Papua.

Dikutip TribunWow.com dari Tribun Papua pada Sabtu (26/6/2021), melalui juru bicaranya, Muhamad Rifai Darus, Lukas tidak ingin warga terprovokasi atas banyaknya informasi yang diperoleh dari media sosial (Medsos).

Lukas juga tak ingin memberikan ruang bagi kelompok yang ingin memisahkan Papua dan Indonesia.

Baca juga: Polemik Plh Gubernur Papua, Ini Kata Pengamat dan Respons Gubernur Lukas Enembe

"Jangan beri ruang kepada segelintir kelompok yang memiliki kepentingan lain," ungkap Lukas melalui Rifai.

"Terutama bagi kelompok yang ingin memisahkan Papua dari NKRI untuk menunggangi situasi ini, sebab gubernur tak ingin rakyat menjadi korban." 

Selain itu, Lukas meminta rakyatnya untuk menahan diri dan tidak turun ke jalan 

Gubernur meminta rakyatnya untuk tidak berkerumun mengingat pandemi Covid-19.

"Gubernur Papua, Lukas Enembe memohon kepada masyarakat Papua untuk menahan segala rencana aksi turun ke jalan atau kegiatan lainnya yang menciptakan kerumunan, terlebih kondisi pandemi Covid-19 yang kini meningkat," ungkap Rifai.

Adapun pesan ini disampaikannya agar tidak meberikan kesan buruk setelah memimpin Papua Dua periode.

Dikutip TribunWow.com dari Kompas.com pada Jumat (25/6/2021), Gubernur Papua, Lukas Enembe juga dikabarkan memprotes surat dari Kemendagri tersebut.

Lukas mengatakan, bahwa terdapat indikasi maladministrasi pada surat keputusan itu, sebab penunjukkan Plh tersebut tidak sesuai prosedur.

Baca juga: Soal Plh Gubernur Papua, Ini Respons Sekda Dance dan GMKI Kota Jayapura

"Kami melihat adanya indikasi maladministrasi yang terjadi, sebab penunjukan tersebut tidak melalui prosedur dan mekanisme yang benar, kata Rifai, Jumat (25/6/2021)," 

"Berdasarkan Surat Mendagri Nomor 857.2590/SJ tanggal 23 April 2021 disebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintah tetap melalui koordinasi kepada Gubernur Papua."

"Namun praktik kemarin memperlihatkan bahwa ketentuan yang mewajibkan adanya koordinasi kepada Bapak Lukas Enembe tak diacuhkan dan tidak digunakan."

Selain itu, Rifai mengatakan, menurutnya, Lukas masih berstatus aktif sebagai kepala daerah.

Pihaknya juga menyayangkan dengan adanya surat dari Kemendagri tersebut.

"Hingga hari ini perlu ditegaskan bahwa Bapak Lukas Enembe masih aktif sebagai Kepala Daerah Provinsi Papua," Katanya.

"Gubernur Papua menyayangkan adanya Surat Mendagri melalui Dirjen OTDA tentang penunjukan Plh Gubernur Papua," 

Rifai diketahui telah menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan meminta keputusan tersebut dibatalkan.

Diketahui, sebelumnya Pada Kamis, (24/6/2021), Kemendagri mengeluarkan telegram bernomor T.121.91/4124/OTDA.

Surat telegram itu berisi berkenan dengan kondisi kesehatan Gubernur Papua Lukas Enembe yang saat ini melakukan pengobatan di Singapura sebagaimana dengan surat Mendagri Papua Nomor 857/2590/SJ Tanggal 23 April 20201.

Maka memperhatikan surat itu, Sekda atas nama Gubernur Papua Nomor 121/7136/SET tertanggal 24 Juni 2021 perihal pelaksanaan harian (Plh) Gubernur Provinsi Papua.

Baca juga: 5 Warga Sipil di Papua Tewas Ditembak KKB, Ini Kata TNI soal Identitas Pelaku: Sudah Termasuk Teror

Respons Sekda Papua

Sekretaris Daerah (Sekda) Papua, Dance Yulian Flassy angkat bicara terkait pelaksana harian (Plh) Gubernur Papua.

Dance mengaku tidak punya prasangka lain, dan hanya ingin membantu Gubernur Papua, Lukas Enembe agar roda pemerintahan berjalan.

"Saya tidak punya prasangka lain-lain, saya hanya ingin bantu pak Lukas agar roda pemerintahan tetap jalan," ujar Dance eikutip TribunWow.com dari Tribun Papua pada Jumat (25/6/2021).

Selain itu, Dance mengaku hanya menjalankan tugas yang diberikan negara.

"Saya hanya menjalankan tugas yang diberikan negara kepada saya, intinya saya tetap membantu bapak Lukas Enembe," kata Dance ketika dikonfirmasi, Jumat (25/6/2021) malam.

Dance juga mengatakan, bahwa dirinya tak bisa menolak saat mendapatkan amanah dari pemerinta pusat.

Dirinya juga menyadari akan penolakan terkait penunjukan dirinya sebagai Plh Gubernur Papua.

"Saya hanya ikut saja yang negara tentukan," tambah Yance.

"Dimana-mana pasti ada aksi penolakan sepeti itu, bukan hanya di Papua saja, didaerah lain juga pasti begitu."

Massa Memprotes

Keputusan penunjukkan Plh Gubernur Papua oleh Kemendagri tersebut mendapat protes dari massa pendukung Lukas.

Massa tersebut memadati halaman Kantor Gubernur Papua, di Jalan Soa Siu Dok II Jayapura, Kota Jayapura, Jumat (25/6/2021) pagi.

Massa tersebut menolak penunjukan Dance sebagai Plh Gubernur Papua.

Selain itu, tujuan mereka adalah mempertanyakan terkait penunjukkan Plh tersebut.

"Pak Lukas masih hidup, kenapa sudah mau digantikan, hal ini perlu dijelaskan." ucap kordinator aksi yang tak ingin identitasnya diketahui. 

Di ruangan Sekretaris Daerah Provinsi Papua, sekolompok massa lainnya memalang pintu masuk dengan kayu. 

(TribunWow.com/Krisna)

Berita terkait Lukas Enembe 

Sebagain artikel ini telah diolah dari Tribun Papua dengan Judul Ribut-ribut soal Plh Gubernur, Lukas Enembe: Rakyat Papua Tahan Diri, Curhat Sekda Papua Dance Flassy Usai Ditolak Massa: Silahkan Protes ke Mendagri dan Dance: Saya Hanya Jalankan Tugas dan Bantu Gubernur Papua, Pak Lukas Enembe serta Kompas.com dengan judul Lukas Enembe Protes Sekda Ditunjuk Jadi Plh Gubernur Papua, Ini Alasannya