Terkini Nasional
Anggap Wacana PPN Sembako Menyengsarakan, Said Didu: Yang Usul Pemerintah, yang Pasang Badan DPR
Said Didu mengkritik pemerintah terkait wacana penerapan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada sembako.
Penulis: Jayanti tri utami
Editor: Lailatun Niqmah
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu mengkritik pemerintah terkait wacana penerapan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada sembako.
Dilansir TribunWow.com, Said Didu mendesak DPR agar menolak draf PPN sembako secepatnya.
Ia menilai kebijakan itu bisa semakin membuat rakyat menderita di tengah pandemi yang tak kunjung usai.
Hal itu diungkapkannya dalam acara Apa Kabar Indonesia Pagi, Jumat (11/6/2021).
Baca juga: Kecam Wacana Pemungutan Pajak Sembako, KSPI: Ini Cara-cara Kolonialisme, Penjajah
Baca juga: Sumbang Beras dan Paket Sembako, Warga Muslim di Grobogan Bantu Persiapkan Perayaan Waisak
Said Didu menduga pemerintah sengaja membuat kebijakan ini agar dipertanggung jawabkan DPR.
"Sepertinya ada skenario bahwa pemerintah, presiden ingin membenturkan DPR dengan rakyat," ujar Said Didu.
"Sehingga sebenarnya kewenangan pemerintah dimasukkan ke undang-undang."
"Agar yang seakan-akan yang melakukan itu adalah DPR."
Ia pun kembali mengungkit soal pasal penghinaan presiden.
Pemerintah, kata Said Didu, seolah ingin melakukan hal serupa dalam kebijakan penerapan tarif PPN sembako.
"Seperti halnya pasal terkait penghinaan presiden," jelas Said Didu.
"Itu kan Pak Mahfud MD sudah menyatakan bahwa tergantung DPR katanya."
"Lucu kan yang mengusulkan pemerintah tapi yang disuruh pasang badan DPR."
"Jadi saya pikir skenario ini mau dipakai juga," lanjutnya.
Said Didu mengatakan, DPR tak seharusnya menerima dan mengesahkan draf PPN sembako ini.
Baca juga: Kabar Duka, Komedian Murfi Sembako Meninggal Dunia, Sempat Membaik saat Dirawat di RS
Baca juga: Ragu Jokowi Tolak Wacana 3 Periode, Said Didu Ungkit Ucapan saat Jadi Gubernur: Nggak Mikir Aja Maju
Ia berpendapat, kebijakan ini akan semakin membuat rakyat menderita.
"Sehingga kalau rakyat marah karena semakin menderita maka pemerintah hanya mengatakan itu keputusan DPR," kata Said Didu.
"Dan saya pikir DPR janganlah, Anda itu wakil rakyat jangan jadi dewan penyengsara rakyat."
"Karena ini saya takutnya bahwa DPR akan mengetuk ini padahal ini tidak perlu."
"Itu hanya cara pemerintah menjadikan DPR sebagai bemper," tandasnya.
Komentar Sri Mulyani
Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengaku heran draf rencana pengenaan PPN sembako bocor ke publik.
Dilansir TribunWow.com dari Kompas.com, Jumat (11/6/2021), Sri Mulyani mengakui bocornya dokumen tersebut membuat hubungan pemerintah dan DPR menjadi kikuk.
Pasalnya, kata dia, para anggota DPR belum menerima draf resmi dokumen PPN atau draf RUU KUP ini.
"Oleh karena itu situasinya jadi agak kikuk karena ternyata kemudian dokumennya keluar, sehingga kami tidak dalam posisi untuk bisa menjelaskan keseluruhan arsitektur dari perpajakan kita yang keluar sepotong-sepotong," ujar Sri Mulyani, Kamis (10/6/2021).
"Kami dari sisi etika politik tentu belum bisa menjelaskan ke publik sebelum ini dibahas, karena itu adalah dokumen publik yang kami sampaikan kepada DPR melalui surat presiden."
Simak videonya berikut ini mulai menit ke-1.25:
(TribunWow.com)
Sebagian artikel ini telah diolah dari Kompas.com dengan judul Ketika Sri Mulyani Heran Draf PPN Sembako Bisa Bocor ke Publik
