Breaking News:

Isu Kudeta Partai Demorat

Partai Demokrat Kubu AHY Gugat Peserta KLB ke PN, Refly Harun: Jangan Buru-buru ke Pengadilan

Refly Harun menilai, seharusnya Partai Demokrat menyelesaikan konflik soal KLB di Mahkamah Partai Politik (Parpol).

Editor: Mohamad Yoenus
YouTube/Refly Harun
Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun memberikan komentarnya terkait persoalan di tubuh Partai Demokrat. 

TRIBUNWOW.COM - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun menanggapi langkah Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Ketua Umum (Ketum) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menggugat 10 mantan kader ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (12/3/2021).

Refly Harun menilai, seharusnya Partai Demokrat tak perlu buru-buru membuat laporan ke Pengadilan Negeri (PN), tetapi menyelesaikan konflik tersebut di Mahkamah Partai Politik (Parpol).

Hal ini seperti yang diatur dalam pasal 32 UU Nomor 2 tahun 2011 tentang Parpol.

Baca juga: Heran Jokowi Tak Tahu Pergerakan Moeldoko dalam KLB Demokrat, Pengamat Politik: Tidak Bertanya?

Baca juga: Jawaban Mahfud MD soal Desakan Mundur kepada Moeldoko terkait Demokrat: Ada Dua Hal kalau Itu

Diketahui, para kader yang digugat Demokrat di antaranya peserta Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat di Deliserdang, Sumatera Utara.

"Seharusnya diselesaikan di Mahkamah Partai Politik, sebelum lompat ke Pengadilan Negeri," kata Refli, dikutip dari tayangan YouTube-nya, Jumat (12/3/2021)

Menurutnya, belum tentu pengadilan akan menyelesaikan secara adil.

"Kalau ada konflik partai politik, jangan buru-buru ke pengadilan."

"Belum tentu pengadilan bisa memberikan keadilan yang diperkirakan atau memutus berdasarkan apa yang harusnya diputus," ucapnya.

Dalam hal ini, mahkamah parpol ada di kubu demokrat AHY.

Sebab, kepengurusan PartaI Demokrat yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), yakni di bawah pimpinan Ketum AHY.

"Penyelesain konflik yang berkaitan, terlebih dulu hendaknya diproses dulu ke Mahkamah Parpol."

"Mahkamah yang didaftarkan oleh kepengurusan AHY."

"Tentu itulah yang resmi terdaftar," ujar Refly.

Refly mengatakan, pelaksanaan Mahkamah Parpol tak harus dari laporan dari kedua kubu yang berseteru.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews.com
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved