Khawatirkan Nama Jokowi Dibawa-bawa, Ade Armando Dukung Moeldoko Mundur dari KSP: No Big Deal

TRIBUNWOW.COM - Pengamat komunikasi politik Ade Armando menilai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebaiknya mundur dan fokus di Partai Demokrat.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam tayangan di kanal YouTube Cokro TV, Senin (8/3/2021).

Diketahui Moeldoko baru saja terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi kongres luar biasa (KLB) yang diadakan di Deliserdang, Sumatera Utara, akhir pekan lalu.

Baca juga: AHY Datang Minta Saran, Jimly Asshiddiqie Beri Sederet Wejangan soal Demokrat, Ini Katanya

Menurut Ade, pemilihan Moeldoko menjadi penting mengingat posisinya yang dekat dengan Istana.

"Sebenarnya kisruh perebutan kekuasaan dalam parpol memang kisah biasa. Tapi dalam pertarungan ini menjadi luar biasa karena ada nama Pak Moeldoko, Ketua KSP, yang terpilih menggantikan AHY (Agus Harimurti Yudhoyono)," papar Ade Armando.

Ia menyinggung nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga diseret dalam upaya kudeta Demokrat.

Tidak hanya itu, ada beberapa tuduhan yang menyebut Jokowi adalah dalang di balik perpecahan Demokrat.

"Tak terhindarkan orang pun menyebut-nyebut nama Presiden Jokowi," kata Ade.

"Salah satu tuduhannya Jokowi adalah mastermind penggulingan kekuasaan. Buat saya tuduhan ini tak masuk akal, tapi bisa dipahami juga kalau isu ini akan terus bergulir," jelasnya.

Ade menyinggung sebelumnya kubu pendukung AHY telah mengirim surat kepada Jokowi untuk bertanya tentang keterlibatan Moeldoko dalam upaya kudeta.

Surat itu tidak dibalas Jokowi.

Baca juga: Sosok Iti Octavia Jayabaya yang Niat Santet Moeldoko: Kekayaan Rp24 M hingga Dapat Penghargaan

Mengingat dampaknya kepada kepala negara, Ade menyarankan Moeldoko menyerahkan jabatannya.

"Karena itu dalam pandangan saya, sebaiknya Moeldoko mundur saja dari posisi Ketua KSP," saran Ade.

"Sementara Moeldoko masih di lingkar dalam Istana, presiden pasti akan terus dibawa-bawa," lanjut pengamat politik ini.

Selain itu, Ade menilai Moeldoko tidak akan merasa banyak kehilangan jika mengundurkan diri dari KSP.

"Lagipula bagi Moeldoko sendiri tidak penting juga untuk terus bertahan di posisi Ketua KSP," ungkit Ade.

"Jadi mestinya no big deal, dia tidak akan kehilangan banyak," lanjutnya.

"Logis saja kalau dia lebih baik berkonsentrasi di Partai Demokrat karena dia harus memimpin upaya konsolidasi internal yang butuh perhatian, energi, dan waktu," tambah Ade Armando.

Lihat videonya mulai dari awal:

Pengamat Andaikan Moeldoko Tak Terpilih Ketum

Pengamat politik Adi Prayitno menilai pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat Moeldoko menjadi sorotan publik karena jabatannya yang dekat dengan Istana.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam tayangan Primetime News di Metro TV, Selasa (9/3/2021).

Diketahui Moeldoko kini menjabat sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP).

Baca juga: Kesaksian DPC Hadiri KLB Demokrat: Tiba-tiba Jhoni Allen Ketok Palu Ketua Umum adalah Moeldoko

Menanggapi keterlibatan Moeldoko dalam isu kudeta melalui kongres luar biasa (KLB) Demokrat, Adi Prayitno mendukung sang Kepala KSP mengundurkan diri atau Istana memberi teguran keras.

"Publik tahu setiap hari Moeldoko ini KSP. Setiap hari ngantornya di Istana, setiap hari berinteraksi dengan presiden, dengan menteri-menteri. Enggak mungkin orang enggak mengait-ngaitkan ini dengan persoalan Istana," jelas Adi Prayitno.

Ia menyebut sosok yang mendesak Moeldoko mundur dari jabatannya adalah para pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada pemilihan presiden (pilpres) 2019.

Kasus ini dikhawatirkan dapat merusak kredibilitas Jokowi.

Adi menyinggung ada dampak lain yang mungkin terjadi jika Moeldoko melanjutkan manuver politiknya di Demokrat.

"Tentu Istana akan selalu dikaitkan dengan kasus KLB. Ini terkait dengan status Moeldoko sebagai Ketua KSP," ungkap pakar politik ini.

"Andai Moeldoko bukan Ketua KSP, saya kira publik tidak akan merecoki persoalan Partai Demokrat," lanjut dia.

Baca juga: Akui Pemilihan Moeldoko Direncanakan, Kader Demokrat Dijanjikan Rp 100 Juta Cuma Dapat Rp 5 Juta

Ia mengandaikan jika ketua umum terpilih dalam KLB di Deliserdang, Sumatera Utara adalah kader senior lainnya.

"Misalnya ketua umum versi KLB itu adalah Marzuki Alie atau Jhoni Allen, saya kira publik tidak akan ikut campur. Biarin saja mereka cakar-cakaran," ungkap Adi.

"Toh yang menjadi ketua umum mereka adalah kader Demokrat yang pernah membesarkan partai itu," lanjut dia.

Namun masalah ini menjadi besar karena menyeret nama pejabat tinggi di lingkaran dalam Istana.

Menurut Adi, perpecahan Demokrat kini bukan lagi urusan internal partai.

"Cuma problemnya ketika ada nama Moeldoko, kadernya juga bukan, saat ini (Moeldoko) adalah pejabat negara yang berada di inner circle pusat pemerintahan saat ini, menjadi ketua umum versi KLB," kata Adi. (TribunWow.com/Brigitta)