Sebut Mahfud MD Tak Bisa Samakan Kasus Demokrat dengan PKB, Pengamat: Ributnya Bukan Hanya Marzuki

TRIBUNWOW.COM - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menanggapi pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD terkait Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat.

Diketahui, Mahfud MD membandingkan kisruh di Demokrat dengan PKB saat era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dulu.

Menurut Mahfud, saat itu, sikap SBY diam dan menyerahkan semua prosesnya secara hukum, sama halnya dengan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini.

Baca juga: KTA Partai Demokrat Moeldoko Dipertanyakan, Max Sopacua Samakan dengan Milik AHY pada 2016

"Pak Mahfud tidak bisa menyamakan kasus PKB dengan Demokrat saat ini, karena ini dua hal yang berbeda," kata Adi saat dihubungi, Senin (8/3/2021).

Kecuali, dikatakan Adi, Ketua Umum Demokrat yang melawan AHY adalah orang seperti Darmizal, Alie Marzuki, hingga Jhoni Allen Marbun.

"Ributnya ini kan bukan hanya Marzuki, Jhoni, Darmizal melawan AHY," lanjut Adi.

Untuk itu, menurutnya Presiden harus segera mengevaluasi anak buahnya dalam persoalan di Partai Demokrat.

"Jangan tutup mata juga istana. Ada orang yang bekerja di sana, berinteraksi, terlibat dalam KLB, itu bukan internal," pungkasnya.

Rocky Gerung Sebut Kudeta Demokrat Beda dengan PKB dan PDI

Senada dengan Adi Prayitno, pengamat politik Rocky Gerung juga menilai kasus kudeta Partai Demokrat berbeda dengan kudeta-kudeta partai lain sebelumnya, yang pernah terjadi di Indonesia.

Rocky Gerung mengakui bahwa kudeta atau perebutan kepemimpinan partai politik sudah banyak terjadi di Tanah Air.

Namun dirinya membantah ketika Mahfud MD menyamakan kasus Partai Demokrat dengan yang pernah terjadi di partai lain, seperti PKB dan PDI.

Menurutnya, perebutan di PKB dan PDI dilakukan oleh kader dari satu partai.

Baca juga: Soal Kisruh Demokrat, Din Syamsuddin Sebut Moeldoko Layak Dipecat dari KSP, Singgung Citra Jokowi

Seperti diketahui, di PKB ada perebutan Matori Abdul Jalil dengan Abdurrahmad Wahid alias Gusdur pada pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri.

Kemudian dilanjutkan perebutan antara Gusdur dengan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Sedangkan di PDI ada Soerjadi yang menggusur Megawati.

"Ngapain berbohong menyembunyikan diri. Sambil dia menyembunyikan kepentingannya, dia bikin evaluasi 'Ini kan sama dengan PKB Cak Imin, sama dengan PDIP zaman dulu'," ujar Rocky Gerung, dikutip dari kanal YouTube pribadinya, Minggu (7/3/2021).

"Cak Imin itu kader PKB, dia lupa bahwa konflik internal itu di antara kader dengan alasan apapun," jelasnya.

"Di dalam PDIP juga kadernya yang saling mengkudeta."

Baca juga: Moeldoko Ketum Demokrat Versi KLB, Jansen Sitindaon: Nyanyi Mars Demokrat Saja Belum Tentu Bisa

Oleh karena itu, Rocky Gerung mengatakan tidak bisa menyamakan dengan yang terjadi di Partai Demokrat saat ini.

Pasalnya dalam persoalan Partai Demokrat, secara jelas sudah melibatkan pihak eksternal, yakni Moeldoko.

"Ini orang luar mengkudeta," kata Rocky Gerung.

"Jadi kelihatannya memang ada kepanikan, sehingga orang cari apologi, seolah-olah sama," imbuhnya.

"'Zaman SBY juga begitu, PKB juga pecah', tapi enggak dipecahin oleh orang luar, tetap di dalamnya adalah problem antar kader," pungkasnya.

Simak videonya mulai menit ke- 4.02:

Pernyataan Mahfud MD

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD membantah sejumlah pihak yang menuding pemerintah melindungi Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demorkat di Deliserdang.

Mahfud mengungkapkan hal tersebut karena menurutnya masih ada orang yang menuduh pemerintah melindungi dan mengawal KLB tersebut.

Hal tersebut disampaikam Mahfud dalam keterangan video Tim Humas Kemenko Polhukam pada Minggu (7/3/2021).

"Tidak, tidak ada urusannnya, pemerintah tidak melindungi KLB di Medan. Tetapi memang tidak boleh membubarkan."

"Seperti halnya dulu, saya ulangi, Pak SBY tidak membubarkan KLB-nya PKB, ada dua, dan berkali-kali forum. Bu Mega juga tidak membubarkan KLB-nya Matori," kata Mahfud.

Mahfud menegaskan, kedua mantan Presiden tersebut tidak membubarkan KLB Partai di zamannya bukan karena memihak melainkan Undang-Undang tidak memperbolehkannya.

Undang-Undang tersebut, kata Mahfud, adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 yakni tentang kemerdekaan menyatakan pendapat.

"Bukan Pak SBY dan Bu Mega itu memihak, tetapi memang oleh Undang-Undang tidak boleh, seperti sekarang, Undang-Undang yang sama berlaku Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998," kata Mahfud.(Tribunnews.com/Reza Deni/TribunWow.com/Elfan Fajar Nugroho)

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Pengamat Politik: Mahfud Tak Bisa Menyamakan Kasus PKB dengan Demokrat