Breaking News:

Isu Kudeta Partai Demokrat

Pengamat Nilai Hasil KLB Demokrat Deliserdang Bakal Disahkan Kemenkumham: Sudah Ada Contoh Nyatanya

Pengamat Politik menilai Kemenkumham akan memberikan legitimasi Moeldoko sebagai pemimpin baru Demokrat. Ini alasannya.

Youtube/KompasTV
Suasana kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021), Jumat (5/3/2021) 

TRIBUNWOW.COM - Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komaruddin buka suara soal penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).

Diketahui, dalam KLB tersebut, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dipilih dan ditetapkan sebagai ketua umum terpilih Partai Demokrat.

Meski KLB tersebut dikatakan inkonstitusional, Ujang Komaruddin menilai Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) akan memberikan legitimasi Moeldoko sebagai pemimpin baru Demokrat.

Jenderal Purn Moeldoko tiba di arena Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Hotel The Hill, Sibolangit, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). Moeldoko terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versis KLB Sumut.
Jenderal Purn Moeldoko tiba di arena Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Hotel The Hill, Sibolangit, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). Moeldoko terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versis KLB Sumut. (Tribun-Medan.com)

Baca juga: Sempat Tolak Gabung Demokrat, Gatot Nurmantyo Tak Menampik jika Ditawari Nyapres: Punya Obsesi Wajar

Sebab, Moeldoko merupakan sosok yang berada dalam lingkaran kekuasaan, mengingat jabatannya saat ini adalah Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

"Saya punya keyakinan 99 persen akan disahkan oleh Kemenkumham. Walaupun KLB-nya inkonstitusional, abal-abal dan odong-odong. Karena mereka satu atap dan satu rumah yaitu sama-sama orang istana. Mereka friend," kata Ujang saat dihubungi Tribunnews.com, Minggu (7/3/2021).

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review ini berujar, Moeldoko tak akan berani mengkudeta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari jabatan ketua umum jika tak ada garansi pengesahan dari pemerintah melalui Kemenkumham.

Lantas, Ujang mencontohkan kasus serupa, di mana Kemenkumham memberikan pengesahan usai parpol memilih ketua umum baru melalui jalur semacam KLB.

"Nanti kasusnya akan mirip dengan di Partai Berkarya. KLB odong-odong Muchdi PR disahkan oleh Kemenkumham. Jadi jangan heran, jika KLB odong-odongnya Moeldoko pun akan disahkan. Karena sudah ada contoh nyatanya," pungkas Ujang.

Baca juga: Enggan Nyapres meski Ditawari Demokrat, Gatot Nurmantyo Takut Disebut Tak Tahu Terima Kasih ke SBY

Tanggapan beberapa pengamat soal kisruh Demokrat

1. Konflik Demokrat Diprediksi Berkepanjangan hingga ke Pengadilan

Halaman
1234
Ikuti kami di
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
Editor: Mohamad Yoenus
Sumber: Tribunnews.com
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved