Pengakuan Kader yang Tolak Iming-iming Rp 30 Juta Buat Ikut KLB Demokrat: Masih Ada Rekamannya

TRIBUNWOW.COM - Ketua DPC Partai Demokrat Pekalongan, Mashadi memberikan kesaksiannya soal Kongres Luar Biasa (KLB) partai berlambang bintang mercy tersebut.

Ia mengaku ditawari sejumlah uang oleh seorang Mantan Ketua DPC agar mau mengikuti KLB yang digelar di Sibolangit, Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).

Hal tersebut ia beberakan dalam tayangan YouTube Kompas TV pada Sabtu (6/3/2021).

Baca juga: Yakin 1000 Persen Hasil KLB Partai Demokrat akan Disahkan, Max Sopacua: Pak Moeldoko Sudah Ketum

Baca juga: KLB Partai Demokrat, Andi Mallarengeng Samakan dengan Persoalan di PDI: Perilaku Kekuasaan Lama

Mahsadi mengatakan, orang yang menawarinya uang itu bernama Ayu dan mengajak bertemu di salah satu kafe yang ada di Pekalongan.

"Saya diajak ketemu oleh seseorang yang Mantan Ketua DPC yang namanya Mbak Ayu di salah satu kafe di Pekalongan," kata Mashadi.

Ia juga mengaku ditawari uang sebanyak Rp 30 juta sebagai uang muka, agar mau mengikuti KLB Partai Demokrat.

Diketahui KLB Demokrat telah diadakan pada Jumat (5/3/2021) di Deliserdang, Sumatera Utara.

"Saya disitu masih ada rekamannya, 35 menit tapi kurang begitu jelas."

"Saya ditawari untuk bergabung mengikuti KLB dengan iming-iming uang DP Rp 30 juta, langsung kalau saya mau langsung tanda tangan, berarti uang diserahkan," imbuhnya.

Berkali-kali Mashadi dibujuk agar mau mengikuti KLB tersebut.

Namun ia tetap tegas akan setia kepada Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Berkali-kali saya dibujuk rayu berbagai dalih bahwa saya nanti mau diganti ketua DPC dan lain sebagainya."

"Tapi saya tetap bersikukuh, saya tetap satu tujuan yaitu tetap mendukung AHY," tegasnya.

Moeldoko Jadi Ketua Umum Partai Demokrat Versi KLB

Diberitakan Tribunnews.com sebelumnya, Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat diselenggarakan di Hotel The Hill and Resort Sibolangit, Deliserdang, Sumatera Utara pada Jumat (5/3/2021).

Sejumlah tokoh tampak hadir, seperti Jhoni Allen Marbun hingga Marzuki Alie.

Dalam KLB Partai Demokrat, dihasilkan beberapa keputusan.

Satu di antaranya adalah menetapkan Kepala Staf Presiden, Moeldoko, sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB.

Namun saat pembacaan keputusan itu, Moeldoko belum datang.

Alhasil, satu di antara panitia menelepon Moeldoko dan meminta persetujuannya.

"Bapak Moeldoko yang terhormat, kami sepakat bapak sebagai Ketua Demokrat," ujarnya.

Mendengar hal tersebut, Moeldoko pun memberikan tiga pertanyaan sebelum menerima amanah tersebut.

Ia meminta kader untuk serius mendukungnya.

"Walaupun secara aklamasi memberikan kepercayaan kepada saya, tapi saya ingin memastikan keseriusan teman-teman semua," ujarnya.

Kemudian karena para peserta KLB serius untuk mendukung, Moledoko pun menerima.

"Baik, saya terima menjadi Ketua Umum Demokrat," ujarnya.

Baca juga: Reaksi Andi Mallarangeng Ditawari Max Sopacua Jadi Pengurus di Partai Demokrat Hasil KLB

Respons Partai Demokrat

Sementara itu, pihak Partai Demokrat pro Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) angkat suara soal KLB ini.

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan, peserta yang menghadiri KLB diiming-imingi sejumlah uang bahkan jabatan.

"Peserta Kongres yang diklaim sudah 1.200 orang itu bukanlah pemilik suara sah."

"Banyak bukti dan pengakuan dari kader yang bukan pemilik suara, yang ditawarkan insentif money politics asalkan bersedia hadir."

"Dan akan dianggap mewakili kabupaten/kota/provinsi itu," kata Herzaky dalam keterangan yang diterima Tribunnews.com, Jumat (5/3/2021).

Bahkan, Herzaky menyebut para mantan kader yang menggelar KLB bekerja sama dengan oknum kekuasaan untuk mendorong adanya insentif.

"Seperti yang dituturkan para kader yang menolak hadir."

"Oknum kekuasaan tersebut bekerja sama dengan mantan-mantan kader yang bergerak atas dorongan insentif money politics, jabatan, dan proyek," ujar Herzaky.

Untuk itu, menurut Herzaky, rencana pelaksanaan KLB bodong oleh Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) itu merupakan bentuk kesewenang-wenangan oknum kekuasaan.