Breaking News:

Perpres Investasi Miras

Ekonom Indef Sebut Pencabutan Perpres Miras Jadi Noda Hitam Jokowi: Tidak Terkoordinasi secara Baik

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan mencabut kembali lampiran peraturan presiden (Perpres) terkait izin investasi minuman keras (miras).

YouTube/tvOneNews
Ekonom Indef Enny Sri Hartati dalam acara Indonesia Business Forum 'tvOne', Rabu (3/3/2021). 

"Ketika ada kritik ttg izin investasi miras utk daerah2 trtentu maka Pemerintah mencabutnya," tulis Mahfud MD.

"Jadi Pemerintah tak alergi thd kritik dan saran. Asal rasional sbg suara rakyat maka Pemerintah akamodatif thd kritik dan saran," terangnya.

"Kritik adl vitamin yg hrs diserapkan ke tubuh pemerintahan."

Baca juga: Pernyataan Ngabalin sebelum Jokowi Cabut Aturan Investasi Miras, Singgung Pertimbangan Presiden

Selain itu, Mahfud MD juga mencontohkan sikap lain dari pemerintah yang menandakan tidak anti kritik, yakni berkaitan dengan vaksin Covid-19.

Dikatakannya bahwa keputusan pemerintah menggratiskan vaksin Covid-19 juga tidak terlepas adanya masukan dan saran dari masyarakat yang meminta untuk diberikan vaksin secara cuma-cuma.

Termasuk yang terbaru, pemerintah mendengar saran dari masyarakat untuk segera melakukan vaksinasi secara mandiri.

"Semula vaksinasi akan digratiskan utk kls bawah dan berbayar utk kls trtntu. Ada yg kritik, hrs-nya gratis semua."

"Pemerintah terima kritik itu dan gratiskan vaksin utk semua. Ada kritik lg, hrs-nya perusahaan2 yg mau lakukan vaksinasi scr mandiri diizinkan. Ok, Pemerintah izinkan," imbuhnya.

Unggahan akun Twitter pribadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, @mohmahfudmd, Rabu (3/2/2021).
Unggahan akun Twitter pribadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, @mohmahfudmd, Rabu (3/2/2021). (Twitter/@mohmahfudmd)

(TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)

ANDA MUNGKIN MENYUKAI
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved