Breaking News:

Perpres Investasi Miras

Ekonom Indef Sebut Pencabutan Perpres Miras Jadi Noda Hitam Jokowi: Tidak Terkoordinasi secara Baik

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan mencabut kembali lampiran peraturan presiden (Perpres) terkait izin investasi minuman keras (miras).

YouTube/tvOneNews
Ekonom Indef Enny Sri Hartati dalam acara Indonesia Business Forum 'tvOne', Rabu (3/3/2021). 

TRIBUNWOW.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan mencabut kembali lampiran peraturan presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 terkait izin investasi minuman keras (miras).

Keputusan tersebut tidak terlepas dari banyaknya protes dan penolakan dari berbagai pihak, terkhusus dari ulama dan tokoh agama.

Menanggapi hal itu, Ekonom Indef Enny Sri Hartati menyebut menjadi noda hitam bagi pemerintahan Jokowi.

Hal tersebut disampaikannya dalam acara Indonesia Business Forum 'tvOne', Rabu (3/3/2021).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal untuk industri minuman keras (miras), Selasa (2/3/2021).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal untuk industri minuman keras (miras), Selasa (2/3/2021). (Instagram/@jokowi)

Baca juga: Jokowi Cabut Perpres Investasi Miras, Mahfud MD: Buktikan Tak Alergi terhadap Kritik dan Saran

Baca juga: Sebut Jokowi Banyak Tekanan hingga Buru-buru Cabut Investasi Miras, Rocky Gerung: Presiden Takut

Enny menyebut sikap Jokowi yang mencabut perpres tersebut menandakan kurang adanya koordinasi dalam membuat sebuah kebijakan.

Terlebih perpres tersebut dicabut hanya beberapa hari setelah diteken.

"Kalau beranjak dari kasus lampiran tiga memang sekali lagi ini menunjukkan betapa dalam penyusunan kebijakan-kebijakan ekonomi yang punya dampak luas, ini tidak terkoordinasi secara baik," ujar Enny.

"Jadi mestinya sebuah kebijakan yang sudah disahkan itu minimal sudah menampung berbagai macam masukan dan sebagainya," harapnya.

"Noda hitam lagi dari beberapa kebijakan yang beberapa periode sebelumnya juga mengalami kasus yang sama. Jadi disahkan, sehari kemudian dicabut lagi," kata Enny.

Hanya saja dirinya mengaku cukup lega dengan keputusan Jokowi yang mencabut perpres yang melegalkan investasi miras.

Termasuk juga membuat gejolak di publik mereda.

Baca juga: Tuai Protes hingga Akhirnya Dicabut, Ini Alasan Pertama Kali Investasi Miras Diizinkan Jokowi

Enny mengaku tidak heran ketika banyak penolakan atas perpres tersebut karena memang bersifat kontroversial.

"Memang pasti akan menimbulkan kontroversi yang luar biasa untuk miras," ungkapnya.

"Padahal sebenarnya Perpres 10 ini kan isinya didedikasikan untuk memberikan fasilitasi," pungkasnya.

Simak videonya mulai menit ke- 4.40:

Mahfud MD: Buktikan Tak Alergi terhadap Kritik dan Saran

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD ikut buka suara perihal batalnya perpres yang semula melegalkan investasi miras.

Dilansir TribunWow.com, Mahfud MD menilai keputusan dari Jokowi sudah tepat.

Menurutnya, kondisi itu juga menandakan bahwa Jokowi ataupun pemerintah tidak anti terhadap kritik, seperti yang sudah berkali-kali ditekankan.

Hal itu disampaikan dalam unggahan akun Twitter pribadinya, @mohmahfudmd, Rabu (3/2/2021).

Halaman
12
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved