Breaking News:

Perpres Investasi Miras

Sebut Jokowi Banyak Tekanan hingga Buru-buru Cabut Investasi Miras, Rocky Gerung: Presiden Takut

Pengamat politik Rocky Gerung menganalisis penyebab Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut perizinan investasi industri miras.

Kolase Youtube Najwa Shihab/Sekretariat Presiden
Kolase Pengamat Politik Rocky Gerung dan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Terbaru, Rocky Gerung menganalisis penyebab Jokowi mencabut perizinan investasi industri miras. 

TRIBUNWOW.COM - Pengamat politik Rocky Gerung menganalisis penyebab Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut lampiran peraturan presiden (perpres) yang mengizinkan investasi industri minuman keras (miras).

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam tayangan di kanal YouTube Rocky Gerung, diunggah Rabu (3/3/2021).

Diketahui sebelumnya Jokowi mencabut lampiran Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal pada poin industri miras.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal untuk industri minuman keras (miras), Selasa (2/3/2021).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal untuk industri minuman keras (miras), Selasa (2/3/2021). (Capture YouTube Sekretariat Presiden)

Baca juga: Jokowi Batalkan Investasi Miras, Rocky Gerung Justru Sayangkan: Buzzer Belum Kerja, Sudah Dicabut

Menurut Rocky, dicabutnya lampiran perpres itu tidak menyelesaikan masalah.

Pasalnya perpres yang diteken adalah turunan dari omnibus law Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang tahun lalu mengundang gelombang protes.

"Sekalian saja kalau Anda cabut lampiran itu, cabut juga undang-undang payungnya," komentar Rocky Gerung.

"Itu sama seperti presiden bilang, 'Daunnya sudah saya pangkas'. Lho, bukan masalah daun, ini akar," tambah dia.

Menurut Rocky, permasalahan ini harus dirujuk sampai ke akarnya, yakni UU Ciptaker.

Ia menilai undang-undang itu akan lebih banyak menguntungkan perusahaan besar dengan mempermudah izin eksploitasi.

"Lampiran itu cuma daun, akarnya tetap pada undang-undang omnibus law yang semangat sama, memberi peluang korporasi mengeksploitasi sumber daya alam kita," ungkap Rocky.

Halaman
1234
Ikuti kami di
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
Penulis: Brigitta Winasis
Editor: Claudia Noventa
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved