Breaking News:

Isu Kudeta Partai Demokrat

Refly Harun Ungkap Kelemahan AHY maupun Gerakan Kudeta Demokrat: Hanya Jadi Kendaraan Para Elit

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun memberikan komentarnya terkait persoalan di tubuh Partai Demokrat.

YouTube/Refly Harun
Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun memberikan komentarnya terkait persoalan di tubuh Partai Demokrat. 

TRIBUNWOW.COM - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun memberikan komentarnya terkait persoalan yang terjadi di tubuh Partai Demokrat.

Sebagaimana diketahui, muncul gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) dari ketua umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Dilansir TribunWow.com, Refly Harun melihatnya dari dua sudut pandang, yakni dari ketum saat ini, AHY dan dari pelaku GPK-PD.

Menurutnya, keduanya sama-sama memiliki kelemahan tersendiri.

Kepala KSP Moeldoko (kiri) dituding ingin mengambil alih kekuasaan Partai Demokrat dari Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (kanan).
Kepala KSP Moeldoko (kiri) dituding ingin mengambil alih kekuasaan Partai Demokrat dari Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (kanan). (YouTube Kompastv)

Baca juga: Soal KLB Demokrat, Darmizal Sebut Moeldoko, Ibas, hingga Ridwan Kamil Masuk Bursa Calon Ketum

Baca juga: Momen Andi Mallarangeng Cuma Bisa Terbahak Dituding Jhoni Allen Buat Hancur Demokrat karena Korupsi

Dari sisi kepemimpinan Partai Demokrat saat ini yang dipegang oleh AHY, menurut Refly Harun juga layak dipertanyakan.

Dirinya menyoroti proses penunjukkan AHY sebagai ketum partai yang notabene belum lama terjun di politik, lebih khususnya lagi masih baru menjadi kader partai.

"Kelemahan yang ditampakkan oleh AHY adalah tentu saja dia tiba-tiba menjadi ketua umum tanpa proses inisiasi yang jelas," ujar Refly Harun, dalam kanal YouTube pribadinya, Selasa (2/3/2021).

"Berhenti sebagai mayor di angkatan darat, langsung menjadi calon gubernur DKI tahun 2016, kemudian gagal di 2017 setelah itu langsung diberikan jabatan sebagai tim pemenangan pemilu, tidak juga sukses rasanya," imbuhnya.

"Dan dalam kongres kemudian menjadi ketua umum partai."

Refly Harun meminta kepada setiap partai untuk menetapkan kriteria bagi para calon ketua umum, sehingga tidak secara ujug-ujug.

"Jadi harusnya AD-ART partai politik memberikan kriteria terhadap calon-calon ketua umum. Misalnya berapa lama menjadi anggota, struktur apa saja yang harus dilalui untuk menjadi ketua umum dan sebagainya," jelas Refly Harun.

Baca juga: Kata Pendiri Demokrat soal Isu Moeldoko dan Ibas Maju di KLB: Prediksi untuk Memunculkan Konflik

Hanya saja menurutnya, banyak partai politik yang memang tidak memiliki kriteria khusus bagi calon ketum yang harusnya tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART).

"Biasanya kalau ada orang yang mau diajukan sebagai ketua umum partai politik, maka AD-ART diubah sebelum pemilihan."

Dan dalam konteks ini, apa yang dilakukan pendukung KLB, sama saja nantinya," ungkap Refly Harun.

Halaman
123
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved