Breaking News:

Perpres Investasi Miras

Jokowi Cabut Perpres Investasi Miras, Mahfud MD: Buktikan Tak Alergi terhadap Kritik dan Saran

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya mencabut kembali lampiran peraturan presiden (Perpres) terkait izin investasi industri minuman keras (miras).

Capture YouTube Kompas TV
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD ikut buka suara perihal batalnya perpres yang semula melegalkan investasi miras. 

TRIBUNWOW.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya mencabut kembali lampiran peraturan presiden (Perpres) terkait izin investasi industri minuman keras (miras), Selasa (2/3/2021).

Seperti yang diketahui, Perpres Nomor 10 Tahun 2021 itu sebelumnya mendapatkan banyak protes dan penolakan dari berbagai pihak, khususnya dari ulama dan tokoh agama.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD ikut buka suara perihal batalnya perpres yang semula melegalkan investasi miras.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal untuk industri minuman keras (miras), Selasa (2/3/2021).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal untuk industri minuman keras (miras), Selasa (2/3/2021). (Instagram/@jokowi)

Baca juga: Sebut Jokowi Banyak Tekanan hingga Buru-buru Cabut Investasi Miras, Rocky Gerung: Presiden Takut

Baca juga: Tuai Protes hingga Akhirnya Dicabut, Ini Alasan Pertama Kali Investasi Miras Diizinkan Jokowi

Dilansir TribunWow.com, Mahfud MD menilai keputusan dari Jokowi sudah tepat.

Menurutnya, kondisi itu juga menandakan bahwa Jokowi ataupun pemerintah tidak anti terhadap kritik, seperti yang sudah berkali-kali ditekankan.

Hal itu disampaikan dalam unggahan akun Twitter pribadinya, @mohmahfudmd, Rabu (3/2/2021).

"Ketika ada kritik ttg izin investasi miras utk daerah2 trtentu maka Pemerintah mencabutnya," tulis Mahfud MD.

"Jadi Pemerintah tak alergi thd kritik dan saran. Asal rasional sbg suara rakyat maka Pemerintah akamodatif thd kritik dan saran," terangnya.

"Kritik adl vitamin yg hrs diserapkan ke tubuh pemerintahan."

Selain itu, Mahfud MD juga mencontohkan sikap lain dari pemerintah yang menandakan tidak anti kritik, yakni berkaitan dengan vaksin Covid-19.

Baca juga: Pernyataan Ngabalin sebelum Jokowi Cabut Aturan Investasi Miras, Singgung Pertimbangan Presiden

Dikatakannya bahwa keputusan pemerintah menggratiskan vaksin Covid-19 juga tidak terlepas adanya masukan dan saran dari masyarakat yang meminta untuk diberikan vaksin secara cuma-cuma.

Termasuk yang terbaru, pemerintah mendengar saran dari masyarakat untuk segera melakukan vaksinasi secara mandiri.

"Semula vaksinasi akan digratiskan utk kls bawah dan berbayar utk kls trtntu. Ada yg kritik, hrs-nya gratis semua."

"Pemerintah terima kritik itu dan gratiskan vaksin utk semua. Ada kritik lg, hrs-nya perusahaan2 yg mau lakukan vaksinasi scr mandiri diizinkan. Ok, Pemerintah izinkan," imbuhnya.

Unggahan akun Twitter pribadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, @mohmahfudmd, Rabu (3/2/2021).
Unggahan akun Twitter pribadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, @mohmahfudmd, Rabu (3/2/2021). (Twitter/@mohmahfudmd)

Ini Alasan Pertama Kali Investasi Miras Diizinkan Jokowi

Dilansir TribunWow.com, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkap ada pertimbangan sebelum perpres diteken.

"Apa alasan yang melatarbelakangi kenapa sampai ini dimunculkan?" kata Bahlil Lahadalia, dalam tayangan Kompas Petang, Selasa (2/3/2021).

Ia menjelaskan awalnya ada beberapa daerah yang menginginkan aspek kearifan lokal, dalam hal ini industri miras, diperhatikan agar dapat mendorong ekonomi setempat.

Bahlil menyebut aspek ini sudah disebut dalam poin lampiran perpres.

Baca juga: Soal Sikap Wayan Koster Pro Investasi Miras Lokal, Ekonom Ungkap Bisa Jadi Langgar Perpres Baru

"Harus diakui memang ada aspirasi dari beberapa daerah dan beberapa kelompok masyarakat," ungkapnya.

"Bahwa di dalam poin 31, 32, dan 33 tersebut, itu 'kan memperhatikan kearifan lokal," kata Bahlil.

Ia menjelaskan melalui perpres tersebut industri miras lokal dapat berkembang, bahkan akhirnya diekspor.

Hal ini akan mendorong perekonomian.

Menurut Bahlil, keputusan ini sesuai dengan aspirasi yang disampaikan daerah.

"Mereka pengin agar minuman-minuman yang bahan bakunya dari lokal, biar itu dari fermentasi, itu dilegalkan dalam rangka bisa memenuhi stok luar negeri atau ekspor," ungkap Bahlil.

"Itu sebenarnya salah satu psikologinya," lanjut dia.

Baca juga: Kecam Perpres Investasi Miras, Amien Rais Minta Jokowi Batalkan: Selamat, Anda Punya Urusan Berat

Walaupun begitu, awalnya perpres ini hanya berlaku di empat provinsi, yakni Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua.

Perizinan diberikan dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat.

Jika ada daerah lain yang ingin mengajukan, dapat dilakukan melalui usulan gubernur kepada Kepala BKPM.

"Bagi daerah-daerah yang belum, yang enggak mau melakukan, ya enggak apa-apa," papar Bahlil.

"Yang kedua adalah untuk pariwisata," tambahnya.

Namun setelah muncul protes keras dari banyak pihak, Jokowi mencabut lampiran perpres tersebut.

"Bapak Presiden dengan memperhatikan aspirasi masyarakat MUI, NU, Muhammadiyah, tokoh-tokoh agama Kristen, Buddha, Hindhu, dan organisasi-organisasi kepemudaan Islam, Bapak Presiden memutuskan poin lampiran 31, 32, dan 33 dicabut," kata Bahlil. (TribunWow/Elfan/Brigitta)

Ikuti kami di
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
Penulis: Elfan Fajar Nugroho
Editor: Lailatun Niqmah
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved