Breaking News:

Perpres Investasi Miras

Jokowi Cabut Perpres Investasi Miras, Mahfud MD: Buktikan Tak Alergi terhadap Kritik dan Saran

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya mencabut kembali lampiran peraturan presiden (Perpres) terkait izin investasi industri minuman keras (miras).

Capture YouTube Kompas TV
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD ikut buka suara perihal batalnya perpres yang semula melegalkan investasi miras. 

Dikatakannya bahwa keputusan pemerintah menggratiskan vaksin Covid-19 juga tidak terlepas adanya masukan dan saran dari masyarakat yang meminta untuk diberikan vaksin secara cuma-cuma.

Termasuk yang terbaru, pemerintah mendengar saran dari masyarakat untuk segera melakukan vaksinasi secara mandiri.

"Semula vaksinasi akan digratiskan utk kls bawah dan berbayar utk kls trtntu. Ada yg kritik, hrs-nya gratis semua."

"Pemerintah terima kritik itu dan gratiskan vaksin utk semua. Ada kritik lg, hrs-nya perusahaan2 yg mau lakukan vaksinasi scr mandiri diizinkan. Ok, Pemerintah izinkan," imbuhnya.

Unggahan akun Twitter pribadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, @mohmahfudmd, Rabu (3/2/2021).
Unggahan akun Twitter pribadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, @mohmahfudmd, Rabu (3/2/2021). (Twitter/@mohmahfudmd)

Ini Alasan Pertama Kali Investasi Miras Diizinkan Jokowi

Dilansir TribunWow.com, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkap ada pertimbangan sebelum perpres diteken.

"Apa alasan yang melatarbelakangi kenapa sampai ini dimunculkan?" kata Bahlil Lahadalia, dalam tayangan Kompas Petang, Selasa (2/3/2021).

Ia menjelaskan awalnya ada beberapa daerah yang menginginkan aspek kearifan lokal, dalam hal ini industri miras, diperhatikan agar dapat mendorong ekonomi setempat.

Bahlil menyebut aspek ini sudah disebut dalam poin lampiran perpres.

Baca juga: Soal Sikap Wayan Koster Pro Investasi Miras Lokal, Ekonom Ungkap Bisa Jadi Langgar Perpres Baru

"Harus diakui memang ada aspirasi dari beberapa daerah dan beberapa kelompok masyarakat," ungkapnya.

Halaman
1234
Ikuti kami di
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
Penulis: Elfan Fajar Nugroho
Editor: Lailatun Niqmah
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved