Breaking News:

Perpres Investasi Miras

Beberapa Daerah Tetap Minta Investasi Miras Digolkan, Ada Kemungkinan Jokowi Buat Aturan Baru?

Kepala BKPM mengungkap kemungkinan adanya aturan baru untuk menggantikan izin investasi industri minuman keras (miras) yang baru saja dicabut.

AFP
Ilustrasi alkohol atau minuman keras. Kepala BKPM mengungkap kemungkinan adanya aturan baru untuk menggantikan izin investasi industri minuman keras (miras) yang baru saja dicabut. 

TRIBUNWOW.COM - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkap kemungkinan adanya aturan baru untuk menggantikan izin investasi industri minuman keras (miras) yang baru saja dicabut.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam tayangan Kompas Petang, Selasa (2/3/2021).

Diketahui Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja mencabut lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal untuk industri miras.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal untuk industri minuman keras (miras), Selasa (2/3/2021).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal untuk industri minuman keras (miras), Selasa (2/3/2021). (Capture YouTube Sekretariat Presiden)

Baca juga: Tuai Protes hingga Akhirnya Dicabut, Ini Alasan Pertama Kali Investasi Miras Diizinkan Jokowi

Walaupun begitu, ada sejumlah daerah yang telah memiliki peraturan daerah (perda) yang meregulasi peredaran miras lokal.

Menanggapi hal itu, Bahlil mengonfirmasi akan ada aturan baru yang lebih tinggi, sehingga dapat memfasilitasi kebutuhan daerah yang telah melegalkan miras.

"Kita lagi merumuskan. Habis ini kami akan melakukan rapat koordinasi. Pasti nanti kami dipanggil oleh menko (menteri koordinator) untuk mencari solusi yang terbaik," kata Bahlil.

Ia menyinggung ada beberapa daerah yang sudah mengizinkan peredaran miras di tempat.

Meskipun lampiran perpres yang baru telah dicabut, bukan berarti izin daerah harus dibatalkan pula.

"Satu hal, bahwa dengan pencabutan Perpres Nomor 10 lampiran 3, bukan berarti izin-izin yang sudah dikeluarkan sebelumnya tidak berlaku, jadi tetap berlaku," singgung Bahlil.

"Apalagi perpres ini berlakunya tanggal 4 Maret baru diimplementasikan," lanjutnya.

Baca juga: Soal Sikap Wayan Koster Pro Investasi Miras Lokal, Ekonom Ungkap Bisa Jadi Langgar Perpres Baru

Halaman
1234
Ikuti kami di
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
Penulis: Brigitta Winasis
Editor: Rekarinta Vintoko
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved