Situasi Myanmar Memanas hingga Kedubes RI Digeruduk Pendemo, Sorot Usul Menlu Retno Marsudi

TRIBUNWOW.COM - Kantor Kedutaan Besar (Kedubes) Republik Indonesia di Yangon, Myanmar didemo massa pendukung anti-kudeta pada Selasa (23/2/2021).

Dilansir TribunWow.com, demonstrasi besar-besaran itu terjadi karena disinyalir Indonesia tengah membujuk negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) untuk mendukung diadakan pemilu baru daripada menggunakan hasil pemilu Myanmar pada November 2020.

Hal itu disampaikan melalui sebuah surat pernyataan oleh Kedubes Indonesia.

Baca juga: Curigai Dubes RI, Munarman Ungkap Permainan Canggih dan Terencana Gagalkan Kepulangan Habib Rizieq

Ratusan demonstran lalu memprotes permintaan Kedubes Indonesia terhadap pemilu ulang.

"Tentu saja tidak. Kami telah memilih pemimpin dan pemerintahan kami," ucap seorang demonstran Thet Htoo Aung, dikutip dari South China Morning Post.

"Tolong hargai pilihan kami. Itulah aspirasi kami sesungguhnya dan kami tidak butuh pemilu lain," tegasnya.

Demonstran lainnya, Zaw Myo Htet, menyampaikan hal serupa.

Ia mengaku geram dengan kabar rencana Indonesia tersebut.

"Alasan kami tidak membutuhkan pemilu lainnya adalah karena kami sudah punya hasil yang adil dan bersih pada pemilu 2020," kata Zaw Myo Htet, kepada This Week in Asia.

"Tak ada tempat untuk kudeta militer," tambahnya lugas.

Diketahui pemilihan yang memenangkan Aung San Suu Kyi itu ditengarai telah dimanipulasi, hingga akhirnya memunculkan kudeta oleh pihak militer Myanmar.

Pemimpin National League for Democracy (NLD) tersebut bahkan ditangkap bersama jajarannya oleh Panglima Militer Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing.

Baca juga: Sosok Jenderal Min Aung Hlaing yang Pimpin Kudeta di Myanmar, Terlibat Pembantaian Etnis Rohingya

Selain itu, Indonesia disebut-sebut mendesak para negara tetangga mendukung pemilu baru di Myanmar dengan pengawas internasional untuk memastikan keadilan dan keterbukaannya.

Rencananya mediasi juga akan dilakukan antara pihak pemerintah dan demonstran, dengan difasilitasi ASEAN.

Walaupun begitu, pihak Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Indonesia membantah adanya pernyataan tersebut.

Hal itu disampaikan Juru Bicara Kemenlu Teuku Faizasyah.

Ia menjelaskan posisi Indonesia dalam konflik internal politik Myanmar terlalu cepat disimpulkan.

"Indonesia masih membahas bagaimana respons terhadap perkembangan politik di Myanmar bersama anggota ASEAN lainnya, serta kemungkinan hasil yang muncul pada pertemuan para menteri luar negeri ASEAN," jelas Teuku Faizasyah.

Ia menambahkan, Indonesia akan berusaha menjaga komunikasi dengan kedua belah pihak di Myanmar, serta berkonsultasi dengan negara-negara ASEAN lainnya.

Diketahui saat ini Indonesia dalam posisi sulit untuk menyatukan pandangan negara-negara ASEAN terhadap konflik di Myanmar.

Sementara itu Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi turut menjadi sorotan.

Dikutip dari Nikkei Asia, ia dikabarkan telah menemui Menlu Myanmar yang ditunjuk oleh junta militer, Wunna Maung Lwin, di Bangkok, Thailand pada Rabu (24/2/2021).

Sebelumnya Retno Marsudi membatalkan kunjungan ke Naypyitaw, Myanmar dan memilih berangkat ke Bangkok.

Dikabarkan Retno Marsudi menjadi menteri luar negeri pertama yang mengunjungi Myanmar setelah pemerintahan Aung San Suu Kyi digulingan pada 1 Februari 2021 lalu.

Walaupun begitu, Kemenlu Indonesia membantah Retno Marsudi telah mengunjungi Myanmar, mengingat situasinya yang terus memanas.

Militer Myanmar Tahan Pimpinan Aung San Suu Kyi

Pimpinan de facto Myanmar Aung San Suu Kyi bersama sejumlah tokoh politik lainnya telah ditahan oleh pihak militer Myanmar pada Senin (1/2/2021) dini hari.

Beberapa jam setelah penahanan para petinggi pemerintahan Myanmar itu, pihak militer menyatakan Myanmar kini berada di status darurat untuk satu tahun ke depan.

Penangkapan Aung San Suu Kyi dan sejumlah pejabat lainnya diduga dipicu oleh kecurigaan pihak militer bahwa pihak Aung San Suu Kyi mencurangi proses pemilu di tahun 2020 lalu.

Baca juga: Menag Yaqut Ingin Jadikan Borobudur Rumah Ibadah Sedunia, Ganjar Pranowo Pernah Sampaikan Hal Sama

Dikutip TribunWow.com dari bbc.com, pada November 2020 lalu, partai politik yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi yakni National League for Democracy (NLD) telah memenangkan voting dari masyarakat untuk membentuk suatu pemerintahan.

Namun kemenangan tersebut dicurigai oleh pihak militer sebagai bentuk kecurangan.

Kini pemerintahan di Myanmar dipegang oleh Pimpinan Militer Myanmar Min Aung Hlaing.

Pasukan tentara Myanmar membanjiri Ibu Kota Naypyitaw dan Kota Yangon.

Jubir partai NLD, Myo Nyunt mengkonfirmasi bahwa Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint serta sejumlah pejabat lainnya telah diciduk oleh pihak militer pada Senin dini hari tadi.

"Saya ingin meminta agar masyarakat tidak merespons (penangkapan) secara keras dan saya ingin mereka untuk bersikap sesuai hukum," ujarnya.

Myo Nyunt sendiri menduga dirinya juga akan segera diamankan oleh pihak militer.

Dikutip dari Kompas.com, menyusul penangkapan Aung San Suu Kyi, kondisi Myanmar semakin memanas.

Koneksi internet di Myanmar dikabarkan terganggu pada Senin (1/2/2021) ini.

NetBlocks, sebuah organisasi pemantau keamanan siber dan tata kelola internet di Myanmar mengabarkan, jaringan internet mulai terganggu sejak pukul 03.00 waktu setempat.

Baca juga: Driver Ojol Ditangkap saat Hendak Bawa Kabur Imigran Rohingya di Lhokseumawe, Dijanjikan Rp 6 Juta

“(Gangguan internet) memiliki dampak subnasional yang signifikan termasuk di ibu kota, dan kemungkinan akan membatasi liputan (penangkapan Suu Kyi) yang tengah berlangsung," ujar NetBlocks sebagaimana dilansir dari AFP.

Selain itu komunikasi ke Kota Naypyidaw juga terganggu karena tidak bisa dihubungi. (TribunWow.com/Brigitta/Anung)