Terkini Nasional
Mahfud MD Setuju Survei Masyarakat Kian Takut Berpendapat: Karena Antar Masyarakat Saling Serang
Mahfud MD mengatakan, masyarakat saat ini takut berpendapat karena adanya saling serang antar kelompok masyarakat yang berbeda pendapat.
Penulis: anung aulia malik
Editor: Rekarinta Vintoko
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Menteri Koordinator Politik Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengakui soal survei yang menyatakan masyrakat saat ini cenderung takut berpendapat.
Mahfud menjelaskan, hal itu terjadi bukan karena campur tangan pemerintah, melainkan terjadi saling serang antar masyarakat.
Ia juga membantah adanya keberadaan buzzer atau pendengung yang digerakkan oleh pemerintah.
Baca juga: Refly Harun Minta UU ITE Dicabut Habis, Ngaku Merasa Waswas: Ada Buzzer Menunggu Kami Terpeleset
Baca juga: Puji-puji Penanganan Banjir Era Anies Baswedan, Ketua RT M Yusuf: Kurangnya Satu, Gak Punya Buzzer
Hal itu dinyatakan oleh Mahfud saat berbincang dengan Mantan Menteri KKP Susi Pudjiastuti dalam acara Susi Cek Ombak metrotvnews, Rabu (24/2/2021) malam.
Mulanya Susi menjabarkan soal hasil survei dari Indikator Politik Indonesia.
Survei tersebut diambil dari tanggal 24-30 September 2020, dengan total responden 1.200 orang.
Pada survei tersebut terdapat 47 persen responden menyatakan cenderung semakin takut menyatakan pendapat.
Kemudian 21,9 persen yang lain sangat setuju takut menyatakan pendapat.
Merespons survei tersebut, Mahfud mengakui dirinya setuju.
"Survei itu benar menurut saya," kata dia.
Mahfud menjelaskan, masyarakat saat ini takut berpendapat karena adanya saling serang antar masyarakat.
"Tetapi masyarakat tidak bilang bahwa takut itu karena pemerintah, karena tindakannya pemerintah," ujar dia.
"Karena antar masyarakat sendiri saling serang."
Mahfud kemudian mencontohkan apabila dirinya berpendapat, maka akan diserang oleh kelompok masyarakat yang berbeda pendapat.
Susi kemudian merespons penjelasan Mahfud, bahwa dirinya merasa diserang oleh buzzer yang ia sebut berasal dari sisi pemerintah.
"Permohonan saya mengimbau saja diserang," curhat Susi.
"Iya buzzer pemerintah," sambungnya.
Sementara itu, Mahfud sendiri tidak setuju ada istilah buzzer pemerintah.
"Saya tidak tahu apakah buzzer itu ada zaman sekarang, mungkin dulu zaman kampanye ada yang mengkoordinir," kata Mahfud.
"Tetapi saya tahu di masyarakat ada nama-nama tertentu siapa bosnya ini buzzer," lanjutnya.
Sebelumnya diberitakan, Dewan Pers Arif Zulkifli menduga bahwa buzzer tidak dikendalikan oleh pemerintah melainkan aktor-aktor tertentu.
Hal itu diungkapkan oleh Arif dalam acara Apa Kabar Indonesia Pagi tvOne, Kamis (11/2/2021).
Arif memaparkan, ada dua masalah terkait buzzer, pertama adalah identitas para buzzer.
"Umumnya buzzer adalah anonim, jadi kita tidak pernah tahu siapa," ungkapnya.
Masalah kedua, para buzzer kerap menyerang hal-hal personal atau pribadi pihak yang mengkritisi pemerintah.
"Mereka tidak pernah mau, bersedia atau punya kapasitas untuk mempersoalkan materi kritiknya," kata Arif.
Baca juga: Mengaku Dekat, Rocky Gerung Sebut Ngaco Tudingan Radikal ke Din Syamsuddin: Buzzer Kehabisan Istilah
Arif mengatakan, keberadaan buzzer ini dapat membuat para wartawan enggan melaksanakan tugas-tugas jurnalistik, termasuk mengawasi berjalannya pemerintahan.
Meskipun buzzer selalu dikaitkan dengan pemerintah, Arif mengakui sampai saat ini belum ada bukti bahwa pemerintah betul-betul menggerakkan buzzer secara terstruktur.
"Kita tidak pernah punya bukti yang keras dan tegas bahwa para buzzer diorkestrasi secara formal oleh pemerintah," papar Arif.
Ia menduga buzzer bukan digerakkan oleh pemerintah secara utuh.
Arif meyakini tidak ada pemerintah yang utuh solid sebagai satu kesatuan di negara manapun.
Berdasarkan analisanya, ada perebutan kekuasaan atau power struggling di dalam tubuh pemerintah.
Lalu buzzer digerakkan oleh aktor-aktor yang terlibat dalam power struggling tersebut.
"Dia bekerja untuk unit-unit atau orang-orang atau aktor-aktor, mereka yang terlibat dalam power struggling itu," jelas Arif.
Arif mengatakan, power struggling memiliki sejumlah tujuan, mulai dari perebutan posisi tertentu dalam tubuh pemerintahan hingga demi mendekati RI 1.
"Tidak adil kalau buzzer ini diasosiasikan langsung kepada pemerintah," kata dia.
Meskipun buzzer tidak bisa dikaitkan langsung dengan pemerintahan, Arif menyebut pemerintah tetap harus bertanggung jawab terhadap para buzzer dengan menegakkan hukum seadil-adilnya.
Simak videonya mulai menit ke-10.18:
(TribunWow.com/Anung)
