Mahfud MD Jawab Kenapa Jokowi Minta Masyarakat Mengkritik: Bukan Pemerintah Kurang Dikritik

TRIBUNWOW.COM - Pada awal Februari 2021 kemarin, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada masyarakat untuk lebih aktif dalam memberikan kritik terhadap pemerintah.

Mengenai pernyataan sang presiden, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memastikan, pemerintah bukan berarti merasa kurang dikritisi.

Mahfud mengatakan ada alasan berbeda mengapa presiden meminta warganya lebih aktif mengkritik.

Baca juga: Curhat Diserang Buzzer akibat Cuitan di Twitter, Susi: Pak Mahfud Boleh Sampaikan Nanti ke Bapak

Jawaban tersebut disampaikan oleh Mahfud pada acara Susi Cek Ombak metrotvnews, Rabu (24/2/2021) malam.

Pada acara itu, Susi menanyakan kepada Mahfud mengapa Presiden Jokowi mengeluarkan statement seperti itu.

"Apakah selama ini pemerintah merasa tidak ada kritikan atau bagaimana?" tanya Susi.

Mahfud menjawab bahwa pernyataan yang diberikan oleh RI 1 bukan berarti pemerintah merasa kurang dikritik.

"Saya kira pemerintah merasa ada kritikan dan kemudian, menampung kritik itu dan mengakomodasi di dalam kebijakan-kebijakan," jawabnya.

Mahfud kemudian mencontohkan bagaimana kritikan itu ditanggapi serius oleh pemerintah.

Ia mengambil kasus kebijakan vaksin Covid-19 yang mana pada awalnya ada dua jenis, berbayar dan gratis.

Setelah menerima kritikan dari publik, vaksin Covid-19 akhirnya digratiskan semua.

Berdasarkan penjelasan Mahfud, presiden meminta masyarakat mengkritik karena adanya anggapan pemerintah anti dikritik hingga soal keberadaan buzzer atau pendengung.

"Oleh sebab itu Bu Susi, konteksnya sebenarnya, bukan pemerintah kurang dikritik," jelas Mahfud.

"Tapi konteksnya karena memang banyak orang mengatakan pemerintah itu anti kritik."

"Lalu mengerahkan buzzer kalau dikritik," lanjutnya.

Sebelumnya diberitakan, Jokowi mengeluarkan pernyataan soal minta dikritik pada Senin (8/2/2021) lalu.

Dikutip dari Kompas.com, pernyataan itu ia sampaikan dalam acara Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2020.

"Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik, masukan, atau potensi maladministrasi," ujar Jokowi.

"Dan para penyelenggara layanan publik juga harus terus meningkatkan upaya perbaikan-perbaikan," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Ombudsman RI, Senin.

Pada saat itu Jokowi juga mengungkit soal banyak kinerja pemerintah dalam penanganan Covid-19 yang masih perlu diperbaiki.

Ia juga berjanji untuk melakukan evaluasi dari catatan yang disampaikan oleh Ombudsman RI.

"Catatan ini sangat penting untuk mendorong peningkatan standar kualitas pelayanan publik di masa yang akan datang," ujarnya.

Baca juga: Peringatkan Sosok yang Hendak Beli Partai Demokrat, SBY: Kami Tidak Tergiur Uang Anda

Simak videonya mulai menit ke-2.24:

Iwan Fals: Tuh Butuh Kritik Pedas, Karetnya Dua

Di sisi lain, saat itu Musisi Iwan Fals menanggapi permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar dikritik oleh rakyat.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia ungkapkan melalui cuitan di akun Twitter resmi @iwanfals.

Diketahui sebelumnya Jokowi meminta masyarakat memberikan kritik dan masukan, seperti yang disampaikan pada acara Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2020, Senin (8/2/2021).

Baca juga: Ade Armando Sebut Jokowi Tak Baperan saat Dikritik, Singgung Rocky Gerung hingga Refly Harun

Iwan Fals yang dikenal sebagai musisi kritis melalui lagu-lagunya turut memberikan komentar dengan berseloroh.

"Tuh Jokowi butuh dikritik noh, yang keras dan pedas, karetnya dua," cuit Iwan Fals, Rabu (10/2/2021).

Dalam cuitan selanjutnya, Iwan Fals menilai urusan mengkritik seharusnya dilakukan DPR.

Namun ia menilai sah-sah saja jika seorang presiden menyampaikan permintaan dikritik.

Walaupun begitu, di sisi lain Iwan Fals membingungkan maksud Jokowi terkait ucapan "kritik yang pedas".

"Eh gini deh, sebenernya ini tugas DPR, tapi karena presiden yang minta ya okelah, t** kambing bulat-bulat, bisa diolah menjadi obat bisa disulap menjadi jimat, kalau enggak dijawab ntar kualat, cakep. Begini, hmm kritik yang pedas dan keras itu yang kayak ape, eeleeh elleehh..."

Sebelumnya, seorang warganet mempertanyakan keberanian Iwan Fals mengkritik negara jika memang diminta.

Ia kembali menjawab cuitan pengikutnya itu dengan berseloroh minta jabatan sebagai DPR.

"Andaikan ada yang salah kebijakan pemerintah, om @iwanfals berani tidak meng kritik ataupun memberi masukan kepada pemerintah?" tanya pemilik akun @LoebisSyarief.

"Ya beranilah asal lo angkat dulu gue jadi DPR, ups keceplosan dah," jawab musisi senior ini.

Baca juga: Pramono Anung Ikut Suarakan Jokowi Minta Dikritik, Rocky Gerung: Gue Ingin Lo Tegaskan Maksud

Menanggapi jawaban itu, seorang warganet lainnya mempertanyakan alasan Iwan Fals tidak lagi menulis lagu berisi kritik terhadap pemerintah.

"Dulu sampeyan bukan anggota DPR tapi berani bikin lagu kritik. Sekarang kok alasannya harus duduk di DPR dulu?" tanya pemilik akun @archabandung.

Lagi-lagi Iwan Fals menjawab dengan selorohan.

"Hehe dulu belom ada internet," jawabnya.

Sebelumnya, Jokowi menyampaikan pidato tentang bagaimana masyarakat harus aktif mengkritik pemerintah.

Hal itu ia sampaikan mengingat banyak kinerja pemerintah yang perlu diperbaiki, termasuk dalam penanganan Covid-19.

"Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik, masukan, atau potensi maladministrasi. Dan para penyelenggara layanan publik juga harus terus meningkatkan upaya perbaikan-perbaikan," pesan Jokowi, dikutip dari Kompas.com.

(TribunWow.com/Anung/Brigitta)

Sebagian artikel ini diolah dari Kompas.com dengan judul "Jokowi Minta Masyarakat Lebih Aktif Sampaikan Kritik dan Masukan"