Kutip Curhatan Netizen, Susi Sebut Publik Tak Nilai Pemerintah Anti Kritik: Karena Buzzer-nya

TRIBUNWOW.COM - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti beranggapan, publik saat ini tidak menilai pemerintah anti kritik.

Susi mengatakan, yang menjadi masalah saat ini adalah keberadaan para buzzer atau pendengung yang menyerang warganet ketika berpendapat.

Hal ini disampaikan oleh Susi ketika berbincang bersama Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam acara Susi Cek Ombak metrotvnews, Rabu (24/2/2021) malam.

Baca juga: Mahfud MD Setuju Survei Masyarakat Kian Takut Berpendapat: Karena Antar Masyarakat Saling Serang

"Sebetulnya kita tidak menuduh pemerintah anti kritik," kata Susi.

Susi lalu menjelaskan analisanya berdasarkan curhatan para netizen yang ia baca di media sosial.

Wanita pemilik maskapai penerbangan Susi Air itu menyoroti keberadaan buzzer yang dianggap menjadi sumber permasalahan.

"Itu yang dianggap pemerintah menjadi anti kritik, padahal mungkin tidak," kata Susi.

"Tapi karena buzzer-nya dikerahkan."

Susi menyayangkan keberadaan buzzer yang selalu menyerang orang berpendapat dengan balasan yang tak selalu berhubungan dengan apa yang diperdebatkan.

"Setiap kali ada masukan langsung di-counter (ditepis), counter-nya juga seringkali nilai estetika dan kontennya itu tidak nyambung," kata dia.

"Kita juga maklum buzzer-buzzer itu background-nya juga beragam."

"Akhirnya kualitas itu menjadi downgrade (menurun)," sambungnya.

Susi menyimpulkan, keberadaan buzzer tersebut dirasakan oleh publik sebagai sikap pemerintah yang tidak bersedia dikritisi.

"Mungkin itu dirasakan oleh banyak masyarakat bahwa pemerintah tidak membuka ruang untuk berpendapat," pungkasnya.

Mahfud: Bukan Pemerintah Kurang Dikritik

Pada segmen sebelumnya, Mahfud menjelaskan maksud dari pernyataan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada masyarakat untuk lebih aktif dalam memberikan kritik terhadap pemerintah.

Mengenai pernyataan sang presiden, Mahfud memastikan, pemerintah bukan berarti merasa kurang dikritisi.

Mahfud mengatakan ada alasan berbeda mengapa presiden meminta warganya lebih aktif mengkritik.

Susi mulanya menanyakan kepada Mahfud mengapa Presiden Jokowi mengeluarkan statement seperi itu.

"Apakah selama ini pemerintah merasa tidak ada kritikan atau bagaimana?" tanya Susi.

Mahfud menjawab bahwa pernyataan yang diberikan oleh RI 1 bukan berarti pemerintah merasa kurang dikritik.

"Saya kira pemerintah merasa ada kritikan dan kemudian, menampung kritik itu dan mengakomodasi di dalam kebijakan-kebijakan," jawabnya.

Baca juga: Curhat Diserang Buzzer akibat Cuitan di Twitter, Susi: Pak Mahfud Boleh Sampaikan Nanti ke Bapak

Mahfud kemudian mencontohkan bagaimana kritikan itu ditanggapi serius oleh pemerintah.

Ia mengambil kasus kebijakan vaksin Covid-19 yang mana pada awalnya ada dua jenis, berbayar dan gratis.

Setelah menerima kritikan dari publik, vaksin Covid-19 akhirnya digratiskan semua.

Berdasarkan penjelasan Mahfud, presiden meminta masyarakat mengkritik karena adanya anggapan pemerintah anti dikritik hingga soal keberadaan buzzer atau pendengung.

"Oleh sebab itu Bu Susi, konteksnya sebenarnya, bukan pemerintah kurang dikritik," jelas Mahfud.

"Tapi konteksnya karena memang banyak orang mengatakan pemerintah itu anti kritik."

"Lalu mengerahkan buzzer kalau dikritik," lanjutnya.

Sebelumnya diberitakan, Jokowi mengeluarkan pernyataan soal minta dikritik pada Senin (8/2/2021) lalu.

Dikutip dari Kompas.com, pernyataan itu ia sampaikan dalam acara Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2020.

"Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik, masukan, atau potensi maladministrasi," ujar Jokowi.

"Dan para penyelenggara layanan publik juga harus terus meningkatkan upaya perbaikan-perbaikan," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Ombudsman RI, Senin.

Pada saat itu Jokowi juga mengungkit soal banyak kinerja pemerintah dalam penanganan Covid-19 yang masih perlu diperbaiki.

Ia juga berjanji untuk melakukan evaluasi dari catatan yang disampaikan oleh Ombudsman RI.

"Catatan ini sangat penting untuk mendorong peningkatan standar kualitas pelayanan publik di masa yang akan datang," ujarnya.

Baca juga: Refly Harun Minta UU ITE Dicabut Habis, Ngaku Merasa Waswas: Ada Buzzer Menunggu Kami Terpeleset

Simak videonya mulai menit ke-4.00:

(TribunWow.com/Anung)

Sebagian artikel ini diolah dari Kompas.com dengan judul "Jokowi Minta Masyarakat Lebih Aktif Sampaikan Kritik dan Masukan"